Category: Pemprov Sumsel

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Proyek pembangunan Jalan Tol Palembang – Betung yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatra Selatan saat ini mengalami hambatan tarkait pembebasan lahan, yakni 19,6 hektare masih bermasalah.

Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menyampaikan bahwa kendala pembebasan lahan menjadi penyebab utama tersendatnya pengerjaan konstruksi di salah satu segmen jalan tol tersebut.

Menurutnya, penyelesaian konstruksi jalan tol seharusnya bisa dirampungkan lebih cepat jika persoalan lahan dapat diselesaikan.

“Oh nggak, penyelesaiannya bisa lebih cepat jika urusan lahan tidak tersendat. Ini hanya terganjal di 5 kilometer, ada klaim dari pemilik tanah yang lain di luar yang dibebaskan Waskita,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur, Kamis (7/8/2025).

Ia menegaskan permasalahan tersebut harus segera diatasi. Sebab, jalan tol ini berperan penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta memudahkan mobilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah bisa segera digunakan.

“Yang terpenting persoalan Jalan tol Palembang – Betung, agar segera bisa dimanfaatkan jalan tol itu,” tegasnya.

Di sisi lain, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengatakan jika sebelumnya telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada 56 warga yang lahannya dipakai untuk pembangunan jalan tol dari kontraktor sebelumnya.

“Sudah membebaskan, sudah dibayar ke 56 orang. Kemudian ada yang mengklaim lagi dari pihak keluarga tertentu, yang ini yang perlu diselesaikan di ranah hukumnya. Siapapun yang menang itu yang berhak mendapatkan ganti ruginya,” katanya.

Untuk menghindari keterlambatan proyek, Pemprov Sumsel bersama pihak terkait mengambil dua langkah paralel agar pengerjaan proyek tersebut tetap sesuai dengan timeline.

Pekerjaan konstruksi tetap berjalan di bawah pengawasan PT Hutama Karya, sementara sengketa lahan ditangani melalui koordinasi lintas instansi seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPN, dan aparat desa.

“Pendekatan ini kami tempuh agar pekerjaan tidak tertunda sembari menyelesaikan masalah hukum yang ada, sehingga bisa melanjutkan pembangunan jalan tol,” imbuhnya.

Ia optimisme bahwa bila tidak ada hambatan tambahan, proses pembangunan jalan tol tersebut dapat rampung pada 2026.

“Ini kan sudah ada timeline, kalau ini berlarut-larut, itu baru lewat dari tenggat waktu. Tenggat waktunya itu sebelum lebaran 2026,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Sony Sulaksono Wibowo saat dibincangi langsung pada 31 Juli 2025 lalu mengungkapkan jika saat ini pihaknya tengah fokus pada permasalahan lahan pada pembangunan Tol Palembang – Betung.

“Di Sumsel itu kita masih fokus pada pembangunan tol Palembang-Betung ya, saat ini sedang kita lakukan proses pembebasan lahan. Karena ya sama kasusnya seperti Kayu Agung – Palembang,” ungkapnya.

Ia menyebut jika progres pembangunan jalan tol Palembang – Betung kurang lebih sekitar 50 persen.

“Target penyelesaian pembangunannya kemungkinan besar baru tahun depan harapannya selesai, sekitar tahun 2026 atau awal tahun 2027 lah,” kata dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan Sungai Lematang sebagai jalur transportasi batu bara.

Upaya ini dilakukan untuk mencari alternatif angkutan yang lebih aman dan efisien, serta untuk mengurangi dampak lalu lintas angkutan batu bara di jalan umum.

Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang mengatakan jika pihaknya akan memulai survei alur Sungai Lematang guna menilai kelayakan sungai tersebut sebagai jalur logistik.

Survei ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan, termasuk faktor keamanan dan kondisi alam.

“Kami akan lakukan survei terlebih dahulu agar bisa mengetahui kondisi alur sungai. Ini penting agar kejadian seperti insiden di Sungai Lalan tidak terulang,” ujar Cik Ujang, Rabu (6/8/2025).

Ia menyebut izin pemanfaatan alur Sungai Lematang untuk angkutan batu bara sebenarnya telah diterbitkan sekitar lima tahun lalu. Namun, belum dimanfaatkan secara maksimal karena kondisi debit air yang tidak stabil.

“Di musim kemarau, air cenderung surut sehingga menyulitkan tongkang untuk melintas. Sebaliknya, saat musim hujan, debit air meningkat dan bisa mendukung aktivitas pengangkutan,” imbuhnya.

Sementara itu, jalur sungai yang sudah aktif digunakan saat ini berada di wilayah Muara Lematang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), karena memiliki akses langsung ke Sungai Musi.

“Untuk Kabupaten Lahat dan Muara Enim masih dalam tahap kajian lebih lanjut,” tegasnya.

Menurutnya, apabila jalur Sungai Lematang dinilai layak maka peluang kerja sama dengan investor akan dibuka untuk mendukung pengembangan jalur tersebut.

“Ini bagian dari upaya kami untuk mengurangi beban jalan negara dan menghindari konflik sosial akibat lalu lintas truk batu bara. Saat ini, ada sekitar 30 ritase per hari yang masih menggunakan jalur darat,” ucapnya.

Ia menuturkan kondisi Sungai Musi saat ini cukup baik dengan debit air yang memadai dan volume angkutan yang terus meningkat.

Oleh sebab itu, Pemprov Sumsel juga tengah mengevaluasi kapasitas muara Sungai Lematang sebagai bagian dari studi kelayakan yang lebih komprehensif.

“Kami berharap survei ini bisa memberikan gambaran utuh. Jika memungkinkan, Sungai Lematang dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk transportasi batu bara di Sumsel,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) resmi menghibahkan gedung eks Samsat Palembang I seluas 4.625 meter persegi kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.

Gedung tersebut akan difungsikan sebagai kantor baru Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel guna mendukung layanan kepolisian, khususnya dalam pengembangan sistem tilang elektronik (ETLE) dan pengaturan lalu lintas berbasis teknologi.

Deru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang lalu lintas.

Ia menyebutkan bahwa fasilitas gedung yang representatif akan memperkuat kinerja Ditlantas, sekaligus mendukung implementasi sistem tilang elektronik di wilayah Sumsel.

“Kita sedang memasuki era pelayanan berbasis teknologi, dan sarana yang memadai menjadi kebutuhan utama,” ujar Deru, Selasa (5/8/2025).

Dirinya juga menyoroti masih terbatasnya personel polisi lalu lintas di beberapa wilayah, sehingga keberadaan kantor pusat yang strategis diharapkan dapat menunjang koordinasi yang lebih optimal.

Ia juga mengusulkan agar ornamen budaya lokal seperti songket dan tanjak ditampilkan pada gedung tersebut sebagai bagian dari identitas daerah.

“Disini songket dan tanjak harus terlihat, itu ciri khas kita di Sumsel,” tegasnya.

Selain itu, penyerahan hibah ini turut menegaskan pentingnya kontribusi sektor kendaraan bermotor dalam mendukung pendapatan daerah.

“Lebih dari 50 persen pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel bersumber dari sektor tersebut, sehingga kolaborasi antara Bapenda dan Ditlantas menjadi semakin relevan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumsel.

“Tentunya, pemanfaatan gedung hibah ini akan dilakukan secara transparan dan profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Ia menjelaskan gedung tersebut akan menjadi pusat layanan terpadu yang memfasilitasi kebutuhan Ditlantas, baik untuk administrasi maupun operasional.

“Ini wujud nyata dari kolaborasi antarinstansi dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor seperti ini penting untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Maka sinergi ini harus terus diperkuat dengan semangat kerja sama dan kolaborasi yang berkesinambungan,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyebut jalan khusus angkutan batu bara yang baru diresmikan di Desa Cempaka Wangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat akan dibangun sepanjang 26,4 kilometer dan lebar 30 meter.

Pemerintah Provinsi Sumsel bekerjasama dengan PT Levi Bersaudara Abadi (LBA) dalam membangun proyek infrastruktur tersebut dan menargetkan pembangunan rampung pada Januari 2026.

Semoga proyek jalan hauling dapat selesai sesuai target pada Januari 2026 dan mampu mengurangi kemacetan parah di jalur nasional yang selama ini digunakan truk angkutan batu bara,” ujar Deru, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, salah satu langkah awal adalah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2018 yang melarang kendaraan angkutan batu bara melintasi jalan nasional.

“Ini bukan keputusan yang diambil dalam semalam. Ini hasil perjuangan panjang agar masyarakat tak lagi menjadi korban kemacetan,” tegasnya.

Diketahui, selama beberapa tahun terakhir arus lalu lintas di jalur strategis seperti Lahat–Muara Enim–Palembang kerap terganggu akibat tingginya volume kendaraan tambang.

Oleh sebab itu, jalan hauling ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi masalah tersebut. Lebih lanjut, meskipun kebijakan pelarangan truk batu bara di jalan umum sempat menimbulkan pro dan kontra, hasilnya kini mulai terlihat.

“Salah satu contohnya adalah pemanfaatan jalan alternatif milik perusahaan seperti Serpo Lintas Raya, yang kini difungsikan untuk distribusi batu bara. Ternyata kebijakan yang awalnya kontroversial ini membuahkan hasil. Jalan yang dulu terbengkalai sekarang bisa memberi manfaat besar,” imbuhnya.

Ia mengatakan pembangunan jalan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

“Aktivitas UMKM seperti warung makan, bengkel, dan layanan jasa lainnya diperkirakan akan tumbuh di sekitar jalur ini nantinya,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di sepanjang jalur jalan hauling, khususnya dalam hal akses sosial dan ekonomi.

“Jangan sampai warga sekitar hanya jadi penonton. Mereka harus ikut merasakan manfaat dari proyek ini,” tuturnya.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi kontribusi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam distribusi batu bara dari Sumsel.

“Sumsel menyumbang sekitar 70 persen pendapatan KAI secara nasional dari sektor ini,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Galeri Kain Tuan Kentang menjadi sorotan setelah dikunjungi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Palembang, Sabtu (2/8/2025). Dalam kunjungan tersebut, Selvi memberikan apresiasi terhadap kualitas kain lokal Sumsel yang dinilainya layak go internasional.

Selvi hadir didampingi Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian dan para istri menteri Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam organisasi Seruni. Turut mendampingi, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru dan sejumlah pejabat perempuan Sumsel.

Selama kunjungan yang berlangsung lebih dari dua jam, Selvi dan rombongan meninjau sejumlah outlet yang menampilkan kekayaan wastra khas Sumsel seperti blongsong, blongket, dan jumputan prada. Produk-produk tersebut diborong langsung oleh Selvi dan rombongan sebagai bentuk apresiasi.

Tri Tito menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Dekranas untuk mendorong eksistensi dan daya saing produk kerajinan daerah, khususnya di sektor tekstil tradisional.

“Kualitas produk di Galeri Tuan Kentang sangat baik. Kami ingin membawa wastra Sumsel ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya inovasi dan ketekunan para perajin untuk mempertahankan nilai budaya yang terkandung dalam kain tradisional. “Kita harus melestarikan teknik manual ini sebagai identitas budaya bangsa,” tegas Tri.

Selvi Gibran juga memborong sejumlah busana ready to wear yang diproduksi oleh para perajin lokal. Ia menilai bahwa selain indah dan otentik, produk-produk kain lokal ini punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor.

Perajin lokal bernama Serly, pemilik outlet Bang Syaiful, merasa bangga produknya mendapat perhatian dari tokoh nasional. Ia menyebutkan bahwa jumputan prada menjadi produk unggulan yang saat ini tengah naik daun.

“Jumputan prada kami buat dengan tinta emas. Tidak hanya indah, tapi juga nyaman karena tidak lengket seperti kain biasa,” terang Serly.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah dapat mendukung perajin melalui regulasi yang mendorong pemanfaatan kain lokal di lingkungan pemerintahan dan instansi formal.

“Kalau seragam pegawai menggunakan kain lokal, kami tentu lebih terbantu. Itu juga bentuk penghargaan terhadap budaya daerah,” ujarnya.

Kunjungan ini semakin menegaskan komitmen Dekranas dalam mendukung ekonomi kreatif berbasis budaya, serta membuka peluang lebih besar bagi perajin Sumsel untuk menembus pasar global.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pagelaran busana Swarna Songket Nusantara yang digelar megah di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Jumat (1/8/2025) malam, menjadi saksi penampilan memukau Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, M.M.

Mengenakan busana songket merah bermotif bunga cina kembang jatuh rancangan desainer nasional Poppy Dharsono, Herman Deru tampil percaya diri dan elegan di atas panggung. Busana itu memancarkan kemewahan tradisi sekaligus sentuhan modern yang harmonis.

Ia tampil bersama sang istri, Ketua Dekranasda Sumsel Hj. Feby Deru, yang tak kalah anggun mengenakan busana bermotif lepus merante karya desainer Mel Ahyar.

Penampilan pasangan pemimpin Sumsel ini menjadi pembuka yang sempurna dalam rangkaian Malam Budaya Swarna Songket Nusantara 2025, yang juga menjadi ajang apresiasi dan promosi kain songket sebagai warisan budaya tak ternilai.

Pagelaran busana ini merupakan kolaborasi antara Dekranas Pusat, Dekranasda Sumsel, dan Dekranasda Kota Palembang, dengan dukungan penuh dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.

Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, hadir langsung dalam acara ini dan menyampaikan apresiasi atas upaya pelestarian wastra daerah oleh pemerintah daerah Sumsel.

Hadir pula Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, menambah nuansa nasionalis dan kebhinekaan dalam perhelatan budaya yang digelar selama lima hari, dari 1 hingga 5 Agustus 2025.

Selain Gubernur dan Ketua Dekranasda Sumsel, pagelaran juga diramaikan oleh para kepala daerah se-Sumsel beserta istri yang turut tampil di atas runway mengenakan busana berbahan songket khas daerah masing-masing.

Walikota Palembang Ratu Dewa dan istri tampil dengan songket limar, diikuti Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan istri yang mengenakan songket motif tabur. Bupati Muba M. Toha menampilkan songket gambo, sementara Bupati OKU Timur Lanosin dan istri tampil dengan motif cukit.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah pun mencuri perhatian dengan songket bermotif kangkung. Kepala daerah lainnya seperti dari Ogan Ilir, OKI, PALI, OKU Selatan, Musi Rawas, hingga Kota Pagaralam, Lubuklinggau, Prabumulih, dan Wakil Bupati Banyuasin, juga turut memeriahkan panggung.

Sebelum parade kepala daerah, acara diawali dengan peragaan busana dari desainer nasional seperti Ilham Bahari dan Siung-Siung yang menampilkan koleksi songket dengan desain kontemporer.

Pagelaran ini tak hanya menghibur, tetapi juga menjadi wujud nyata pelestarian budaya dan dorongan promosi UMKM lokal berbasis warisan tradisional. Swarna Songket Nusantara 2025 menjadi simbol kebangkitan kembali kekayaan tekstil Sumsel.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG– Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Ananda Gibran, memberikan perhatian khusus terhadap produk-produk kerajinan khas Sumsel. Hal ini tampak saat ia meninjau langsung Kriya Sriwijaya, Jumat (1/8/2025), di sela kunjungannya ke Kota Palembang.

Kunjungan ini turut didampingi oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru, serta rombongan Seruni organisasi para istri menteri Kabinet Merah Putih.

Selvi tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan menghabiskan waktu hampir satu jam menelusuri galeri Kriya Sriwijaya. Ia menyimak penjelasan para pengrajin, serta membeli berbagai produk unggulan khas Sumsel.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian Sumsel, Neng Muhaiba, kunjungan ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.

“Rombongan memborong songket, perhiasan, dan aksesori. Hampir semua produk terjual,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran tokoh nasional seperti Selvi Gibran membawa pengaruh positif bagi citra produk lokal.

“Ini menjadi dorongan moril dan sekaligus promosi gratis yang sangat besar,” tambah Neng.

Tanpa menargetkan transaksi tertentu, para pelaku UMKM justru panen penjualan besar. “Kami perkirakan sekitar 90 persen produk di Kriya Sriwijaya hari ini habis dibeli,” jelasnya.

Selvi juga memberikan pujian terhadap kualitas kemasan dan desain produk. Ia menyarankan agar pengrajin terus berinovasi agar tidak kalah bersaing di tengah gempuran produk luar.

Usai kunjungan, rombongan bersiap menghadiri malam puncak Swarna Songket Nusantara yang digelar di Plaza BKB. Acara tersebut merupakan ajang kolaboratif lintas daerah dalam menampilkan keindahan kain nusantara.

Pagelaran tersebut akan diisi fashion show dari kepala daerah se-Sumsel bersama istri, hingga penampilan istimewa Forkopimda Sumsel. Tak hanya itu, ada pula ruang pamer Kriya Songket yang menampilkan koleksi kain klasik hingga modern.

Swarna Songket Nusantara menjadi ajang perdana hasil kolaborasi Dekranas Pusat, Dekranasda Sumsel, dan Dekranasda Palembang. Tujuan utamanya adalah mengangkat kembali kejayaan wastra tradisional ke panggung nasional.

Selvi Gibran menyatakan dukungannya agar kegiatan semacam ini dapat digelar rutin.

“Sumsel punya potensi luar biasa dalam budaya dan kerajinan. Tinggal didorong lebih masif lagi,” ujarnya.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima penghargaan dari GAPKI Sumsel, APINDO Sumsel, Sriwijaya Post, dan Tribun Sumsel pada meluncurkan “Gerakan Perempuan Setara Sumsel” yang digelar di Ballroom Hotel The Alts Palembang, Rabu (30/7/2025).

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmennya dalam mendukung kesetaraan perempuan Provinsi Sumsel. Penghargaan diserahkan langsung oleh GM Tribun Sumsel MF Ririn Kusumawardhani didampingi Ketua GAPKI Sumsel, Alex Sugiarto, Ketua APINDO Sumsel dan Ketua GAPKI Bidang Pengembangan SDM, Sumarjono Saragih.

Dalam arahannya Gubernur Herman Deru mengapresiasi pelaksanaan seminar bertema “Perempuan Setara, Sawit untuk Sumsel Maju”. Ia menilai kegiatan yang digagas GAPKI ini merupakan langkah konkret dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Herman Deru menyampaikan bahwa kesetaraan gender sejatinya sudah lama diperjuangkan oleh para pahlawan perempuan Indonesia seperti R.A. Kartini, Ratu Sinuhun, hingga Cut Nyak Dien. Karena itu, menurutnya, perempuan masa kini tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk berkiprah dan menjaga marwahnya.

“Kaum perempuan di Sumsel akan sangat merugi jika tidak memanfaatkan peluang yang ada. Hari ini perempuan punya kesempatan yang sama untuk mengambil peran di semua bidang,” ujarnya tegas.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena Indonesia, khususnya Sumsel, dianugerahi lahan subur yang sangat cocok untuk budidaya kelapa sawit. Di Sumsel saja, tercatat lebih dari 1,5 juta hektare lahan perkebunan sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan.

Menurut Herman Deru, industri sawit memberikan banyak peluang kerja, termasuk bagi perempuan. Karena itu, perlu ada ruang dan regulasi yang adil agar perempuan dapat mengembangkan potensinya tanpa hambatan.

“Perempuan di Sumsel ini bahkan sudah melampaui batas kesetaraan. Apa yang dikerjakan laki-laki, bisa juga dilakukan perempuan,” katanya menambahkan.

Ia menyinggung aturan keterwakilan perempuan dalam politik yang saat ini menjadi syarat mutlak. “Kalau dalam pencalegan tidak mencapai 30 persen keterwakilan perempuan, maka bisa batal. Ini membuktikan bahwa peran perempuan sangat penting di semua lini,” tegasnya.

Herman Deru juga mengapresiasi GAPKI yang mewadahi diskusi setara perempuan pada level elite. Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata perlindungan perempuan di sektor industri.

Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Sumsel, Alex Sugiarto, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Herman Deru dan seluruh peserta. Ia menjelaskan bahwa sejak 2019 GAPKI aktif mempromosikan perlindungan hak-hak pekerja perempuan, termasuk melalui seminar, workshop, dan peluncuran Gerakan Perempuan Setara di Sumsel.

Selain Herman Deru, sejumlah kepala daerah lainnya juga mendapatkan penghargaan diantaranya Wali Kota Pagar Alam, Wakil Bupati Muara Enim, Wakil Bupati Banyuasin dan Bupati Musi Rawas.

Dalam kesempatan itu dr. Hj Ratu Tenny Leriva yang juga sebagai Anggota DPD RI dikukuhkan menjadi Duta Perempuan Setara Sumsel.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengupayakan 6.120 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumsel yang gagal seleksi PPPK Tahap I dan II dengan cara mengusulkan rekomendasi formasi PPPK Paruh Waktu ke pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra menympaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara resmi persoalan ini melalui surat kepada BKN dan Kemenpan-RB.

Tidak hanya mengenai usulan PPPK paruh waktu, Pemprov juga menanyakan perihal sekitar 900 formasi kosong yang hingga kini belum terisi.

“Kami masih menunggu regulasi teknis terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu dari pemerintah pusat. Begitu ada kejelasan, akan langsung ditindaklanjuti,” ujar Edward, Sabtu (26/7/2025).

Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel tidak tinggal diam dan tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan tenaga honorer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pak Gubernur terus mendorong agar penyelesaian status Non ASN dilakukan secara transparan, sesuai regulasi, dan tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sumsel, Ismail Fahmi menjelaskan jika hal itu telah disampaikan melalui surat resmi bernomor 800/10555/BKD.I/2025 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Dalam surat itu berisi, Pemprov Sumsel mengajukan permohonan sebanyak 6.120 formasi PPPK Paruh Waktu sebagai alternatif penataan tenaga Non ASN yang belum terakomodasi dalam formasi reguler dan surat tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Herman Deru,”

Ia menyebutkan rincian kategori pelamar Non ASN yang belum mendapatkan formasi Tenaga Teknis 3.615 orang, Tenaga Guru 2.125 orang, Jabatan Tampungan 378 orang dan Tenaga Kesehatan 2 orang.

“Jumlah ini merupakan mereka yang telah mengikuti proses seleksi resmi PPPK tetapi belum berhasil mendapat penempatan karena keterbatasan formasi,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Masih maraknya peredaran produk ilegal dan tidak layak konsumsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang terus memperketat pengawasan guna melindungi masyarakat serta rencana strategis peningkatan efektivitas pengawasan obat, makanan, dan kosmetik di wilayah Sumsel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra menyampaikan kolaborasi dan penguatan regulasi di tingkat daerah sangat penting, termasuk dengan melibatkan pelaku usaha dalam upaya pencegahan peredaran produk ilegal.

“Sinergi antara Pemprov dan BBPOM sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban ketidaktahuan terhadap efek buruk dari produk yang tidak layak edar,” ujar Edward saat melakukan pertemuan dengan BBPOM Palembang membahas hasil pengawasan sepanjang tahun 2024 pada, Kamis (24/7/2025).

Edward mengatakan jika edukasi dan pengawasan harus berjalan beriringan. Oleh sebab itu, Pemprov Sumsel akan menyebarkan surat edaran kepada apotek-apotek untuk menghentikan penjualan antibiotik tanpa resep.

Pemprov Sumsel dan BBPOM juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional yang rawan menjual obat dan jamu ilegal.

“Tentunya hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta menciptakan ekosistem distribusi produk yang lebih sehat dan aman. Pemerintah menargetkan pengurangan signifikan terhadap produk ilegal yang beredar di wilayah Sumsel,” katanya.

Sementara itu, Kepala BBPOM Palembang, Yeni Ardianti menyebut jika berdasarkan hasil pengawasan BBPOM Palembang sepanjang tahun 2024, masih banyak produk yang beredar tanpa izin edar.

“Pengawasan terhadap makanan menunjukkan 30 persen prosedur administrasi belum sesuai ketentuan, dan 5 persen makanan tidak memenuhi syarat kesehatan. Bahkan, 79 persen antibiotik masih dijual bebas tanpa resep dokter,” imbuhnya.

Menurutnya, tren peredaran kosmetik dan obat tradisional ilegal juga menjadi perhatian serius. Produk-produk tersebut kerap ditemukan di pasar-pasar tradisional dan toko obat yang tidak memiliki izin resmi.

“Obat tradisional dan kosmetik tanpa izin masih marak dijual, ini harus segera kita atasi bersama,” tegasnya.

Ia menjelaskan dalam hal penjualan antibiotik tanpa resep diperlukan surat edaran khusus kepada seluruh apotek di Sumsel.

“Sebagai contoh, ada beberapa provinsi yang telah berhasil menurunkan angka penjualan antibiotik tanpa resep hingga 20 persen setelah mengeluarkan imbauan resmi,” jelasnya.

Ia berharap Pemprov dapat mengeluarkan kebijakan serupa demi keselamatan konsumen.

“Langkah seperti ini patut dicontoh di Sumsel agar masyarakat lebih sadar akan bahaya konsumsi antibiotik tanpa pengawasan dokter,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggandeng pemerintah daerah (pemda) guna memperkuat perlindungan sosial untuk anak yang menjadi korban perceraian.

“Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, terutama yang terdampak perceraian dan pernikahan usia dini,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru saat penandatanganan kesepakatan kerja sama lintas lembaga pada, Selasa (22/7/2025).

Deru menjelaskan kolaborasi itu bertujuan untuk memperluas perlindungan sosial dan hukum bagi kelompok rentan, serta mencegah praktik perkawinan anak yang masih marak terjadi.

“Kita ingin memastikan tidak ada anak dan perempuan yang terabaikan setelah perceraian. Mereka tetap harus mendapatkan hak-haknya secara hukum dan sosial,” jelasnya.

Ia mengatakan masih banyak kondisi memprihatinkan terjadi khususnya di wilayah pedesaan.

“Anak-anak korban perceraian tanpa pendampingan yang layak berisiko mengalami gangguan mental, terhambat dalam mengakses pendidikan, bahkan kehilangan masa depan,” katanya.

Kesepakatan ini diharapkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi promotif, preventif, serta implementatif kebijakan.

Salah satu fokus utama adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga ke tingkat akar rumput melalui struktur pemerintahan yang ada.

“Peran bupati dan wali kota sangat penting, karena struktur pemerintahan mereka menyentuh langsung masyarakat sampai ke RT dan RW,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Muchlis menuturkan kerja sama ini merupakan strategi penting untuk menghadirkan keadilan yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan yang kerap terpinggirkan haknya pascaperceraian.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi langkah nyata menuju keadilan sosial,” tuturnya.

Menurutnya, kesepakatan ini akan menjadi contoh nasional dan juga akan dilaporkan ke Mahkamah Agung sebagai inspirasi bagi provinsi lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel, Fitriana, menyampaikan meski angka perkawinan anak menurun, masih terdapat 891 kasus dispensasi kawin anak di tahun 2024.

“Anak yang menikah di usia dini umumnya belum siap secara fisik maupun mental. Risiko mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, hingga perceraian dini sangat tinggi. Diharapkan melalui kerja sama lintas lembaga ini, angka pernikahan dini bisa terus ditekan dan kualitas hidup perempuan serta anak-anak Sumsel dapat meningkat secara signifikan,” ungkap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta agar pengurus Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan tidak hanya berfokus pada penjualan sembako saja.

“Koperasi ini bukan hanya alat distribusi sembako, tetapi juga instrumen penting dalam mendistribusikan geliat ekonomi ke pelosok daerah. Kopdes harus menjadi kekuatan ekonomi yang agresif, kreatif, dan tidak menunggu arahan saja,” ujar Deru saat menghadiri peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Senin (21/7/2025).

Ia menyampaikan koperasi merupakan wadah strategis untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi, yang selama ini cenderung terpusat di kota-kota besar.

“Kita ingin desa juga punya akses dan peluang ekonomi yang sama,” imbuhnya.

Menurutnya, meski peluncuran resmi baru dilangsungkan koperasi ini sejatinya telah siap sejak Hari Koperasi Nasional, 12 Juli lalu.

Proses pendirian koperasi ini telah melalui musyawarah desa khusus dan pengesahan hukum yang dibantu Dirjen AHU Kemenkumham.

Agar operasional koperasi berjalan maksimal, Gubernur meminta kesiapan infrastruktur fisik dan SDM, termasuk dukungan dari ASN, honorer, dan tenaga manajemen lainnya. Ia juga menekankan pentingnya integritas para pengurus sebagai modal utama membangun kepercayaan masyarakat.

“Jangan hanya MoU, tapi lanjutkan dengan MoA dan langkah nyata. Masyarakat harus percaya bahwa koperasi ini dikelola dengan niat yang tulus,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud mengungkapkan apresiasinya atas terpilihnya daerahnya sebagai lokasi utama peluncuran koperasi yang disapa langsung oleh Presiden RI.

“Kita harap adanya dukungan lanjutan dari Gubernur untuk pengembangan koperasi ini,” ungkapnya.

Sebagai bentuk konkrit dukungan, Gubernur menyerahkan berbagai bantuan alat produksi kepada pelaku UKM dan koperasi.

“Tadi juga telah diberikan bantuan berupa oven kue, mesin pengiris keripik, mesin jahit, water boiler, dan komputer. Simbolis penyerahan akta badan hukum koperasi juga dilakukan langsung oleh Gubernur kepada para kepala desa dan pengurus koperasi, menandai kesiapan hukum kelembagaan koperasi ini,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengusulkan optimalisasi 900 formasi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kosong di lingkungan pemerintahan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel menjelaskan surat itu berisi pertanyaan terkait status paruh waktu dan tindak lanjut atas sekitar 900 formasi PPPK yang hingga kini masih kosong di lingkungan Pemprov Sumsel.

“Sampai saat ini belum ada penjelasan teknis maupun regulasi terkait PPPK Paruh Waktu. Namun, kami tetap berupaya agar semua formasi bisa terserap maksimal,” jelas Edward, Kamis (17/7/2025).

Diketahui, adanya program tersebut maka instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat honorer, kecuali untuk kebutuhan outsourcing yang terbatas.

Namum, optimalisasi formasi PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga, Pemprov Sumsel, tidak memiliki wewenang teknis dalam proses tersebut.

“Pak Gubernur tidak tinggal diam. Kami telah mengikuti seluruh prosedur, mulai dari tidak lagi menerima honorer baru, mengikuti proses seleksi P3K, hingga menyampaikan usulan optimalisasi. Semua berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan Forum Koordinasi PPPK R4 Provinsi Sumsel Faisal Fani mengatakan berdasarkan data yang mereka peroleh, masih terdapat sekitar 900 formasi PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel yang belum terisi.

“Kami juga mempertanyakan tindak lanjut Pemprov terkait pengajuan P3K Paruh Waktu, yang selama ini belum ada kejelasan teknis,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah mengusulkan kembali formasi tersebut melalui proses optimalisasi ke BKN.

“Harapan kami agar proses optimalisasi tetap sesuai sasaran dan aspirasi honorer bisa diakomodasi,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mendapat sorotan. Kali ini, perhatian datang dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia yang meninjau langsung perkembangan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan di wilayah tersebut, Senin (14/7/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru di Ruang Tamu Gubernur. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mempercepat revitalisasi rumah sakit (RS) yang menjadi perhatian utama KSP.

“Saya menyambut baik kedatangan KSP ke Sumsel dan ini menjadi motivasi kami untuk lebih serius dalam menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan. Revitalisasi rumah sakit akan segera kami percepat,” ujar Herman Deru.

Adapun kunjungan tersebut dipimpin oleh Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta dan rombongan, termasuk Brigjen TNI I Gusti Kompyang Aribawa serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Mereka mengaku ingin melihat langsung kondisi infrastruktur kesehatan dan sistem distribusi pangan di provinsi ini.

Dalam pertemuan itu, berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah turut dibahas. Herman Deru menyampaikan bahwa beberapa rumah sakit memerlukan peningkatan fasilitas serta penambahan tenaga medis untuk menjawab tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.

Febry Tetelepta menyatakan, pemerintah pusat melalui KSP ingin memastikan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan dan ketahanan pangan betul-betul menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Ia berharap revitalisasi rumah sakit di Sumsel dapat dijadikan prioritas utama dalam waktu dekat.

Selain rumah sakit, KSP juga menyoroti sinergi antarinstansi dalam memperkuat distribusi pangan. Menurut Febry, Sumsel memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, namun perlu optimalisasi dari sisi hulu hingga hilir.

Kunjungan ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas kesehatan dan gudang logistik pangan. Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil evaluasi KSP dalam bentuk aksi nyata demi kesejahteraan masyarakat.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menyebut bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban atau syarat penghargaan, tapi bukti nyata tanggung jawab dan integritas perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Temu Pelanggan UPTD Laboratorium Lingkungan DLHP Sumsel dan penyerahan Sertifikat Proper di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (9/7/2025).

“Penghargaan bukan akhir, tapi awal dari komitmen jangka panjang menjaga lingkungan. Ini bagian dari integritas perusahaan,” ujar Deru.

Ia menuturkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, banyak pihak masih hanya fokus pada tampilan bersih tanpa memikirkan dampak jangka panjang.

“Kita sering lupa, yang utama adalah keberlanjutan. Apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita?,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memperkenalkan Aplikasi LIMAS, inovasi dari DLHP Sumsel yang mempermudah layanan pengelolaan lingkungan secara digital.

“Kita harap aplikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ucapnya.

Ia juga mengajak semua pihak memulai dari hal sederhana seperti memilah sampah dan mengurangi plastik sekali pakai.

“Jaga lingkungan bukan tugas pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta seluruh perusahaan tambang agar mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2018 yang berisi angkutan batubara berstatus Over Dimension Overloading (ODOL) harus menggunakan jalur khusus, bukan jalan umum.

“Kejadian ini adalah alarm keras. Kita harus bangun dan bertindak tegas berdasarkan aturan. Pergub ini disambut positif oleh masyarakat, tapi pelanggaran masih terjadi. Sekarang kita harus tegas,” ujar Deru, Selasa (8/7/2025).

Ia menegaskan jika telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 500.11/004/Instruksi/Dishub/2025 yang melarang truk angkutan batubara melintasi Jembatan Muara Lawai, baik dari arah Lahat maupun Muara Enim.

“Usulan berkembang dari seluruh kepala daerah agar larangan ini diperluas ke 13 kabupaten/kota di Sumsel, dan kami sedang mengkaji dasar hukumnya. Tapi saya pastikan, instruksi lebih luas akan segera dikeluarkan,” tegasnya.

Tak hanya kepada pemerintah daerah, instruksi keras juga disampaikan kepada seluruh perusahaan tambang batubara untuk tidak menggunakan jalan umum dalam operasional mereka.

“Jalan umum itu mencakup jalan negara, provinsi, kabupaten, dan desa. Mereka wajib menggunakan jalan khusus,” tuturnya.

Selain itu, permintaan tegas juga datang dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), yang meminta agar pelaku penyebab robohnya jembatan bertanggung jawab membangunnya kembali.

“Pihak Kementerian PUPR melalui Balai Jalan meminta pelaku bertanggung jawab,” katanya.

Diketahui, dari investigasi Balai Jalan bahwa jembatan ambruk akibat dilewati empat truk ODOL bermuatan 51 ton per unit atau total sekitar 200 ton, padahal kapasitas jembatan hanya 131 ton.

“Jelas ada pelanggaran berat, kami minta aparat penegak hukum segera bertindak. Identitas pelaku harus ditindak secara hukum,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta panitia retret untuk melakukan beberapa perbaikan salah satunya alas makanan agar menggunakan ompreng.

“Ini sudah sesuai dengan ekspektasi saya, tapi ada juga yang harus diperbaiki contohnya makanan. Saya minta agar makannya menggunakan alat makan yang jelas seperti ompreng, bisa dsri stenlis atau plastik,” ujar Deru saat diwawancarai usai meninjau kembali lokasi retret di Bumi Perkemahan Gandus Palembang, Kamis (3/7/2025).

Kunjungan tersebut untuk memastikan kenyamanan 100 siswa, sekaligus meninjau sejumlah fasilitas seperti mess, aula, musala dan fasilitas lainnya.

“Nanti, mes itu kita buat per daerah masing-masing saja. Misalkan dari OKI, Muara Enim, dan sebagainya. Jadi satu mes untuk satu daerah,” imbuhnya.

Ia mengatakan jika di lokasi itu juga disediakan psikolog yang mana diharapkan agar para siswa setelah keluar diketahui potensi dan bakatnya.

“Jadi para orang tua nanti bisa punya referensi bakat dan potensi anaknya disalurkan kemana. Jadi tidak mencari lagi kelebihan dan kemampuan anaknya,” katanya.

Menurutnya, para peserta itu akan menjadi Laskar Pandu Satria dan juga sebagai percontohan bagi para siswa lain.

“Setelah mereka keluar dari retret akan menjadi percontohan bagi siswa lain, bagaimana karakrer mereka terbentuk di retret ini. Hal-hal negatif yang pernah dilakukan para siswa bisa dibuang, nilai-nilai positif yang melekat di diri siswa bisa kita kembangkan dan kita pacu,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menekankan kepada para pelatih dan pembimbing di retret agar selama program berjalan tidak ada intervensi dari siapa pun.

“Ini kan investasi yang kita lakukan saat ini, investasi karakter baik. Mereka yang punya beban masa lalu akan menjadi contoh dan mereka bisa mengajak teman-temannya menjadi lebih baik,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi membuka retret angkatan pertama “Laskar Pandu Satria” yang berlokasi di Bumi Perkemahan, Gandus, Palembang pada, Rabu (2/7/2025).

“‘Laskar Pandu Satria’ bukanlah bentuk hukuman, melainkan sebuah karantina positif yang didesain khusus untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejak dini bagi para siswa,” ujarnya.

Deru menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun karakter generasi muda melalui pendidikan nonformal berbasis retret.

“Ini adalah upaya membentuk pribadi yang lebih baik, bukan menghukum. Kita siapkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia,” tegasnya saat membuka program retret ‘Laskar Pandu Satria’,” tegasnya.

Pendidikan karakter bukan sekadar pelengkap, melainkan jantung dari pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan nilai akademik. Mental, integritas, dan tanggung jawab adalah kunci,” imbuhnya.

Diketahui, program pendidikan karakter ini melibatkan 100 siswa dari enam daerah di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang.

Dalam hal ini, ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumsel untuk mereplikasi program ini di wilayah masing-masing dengan visi menjadikan Sumsel pelopor pendidikan karakter di tingkat nasional.

“Ini menjadi terobosan penting dalam upaya pembinaan generasi muda melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sekolah, dan orang tua,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Sumsel, Zulkarnain mengatakan bahwa program ini membekali peserta dengan beragam materi esensial, mulai dari pengelolaan emosi, kerja tim, motivasi diri, hingga wawasan kebangsaan.

“Keberhasilan program tidak diukur dari angka semata, melainkan dari perubahan sikap dan perilaku peserta. Kami ingin mereka pulang dengan semangat baru, percaya diri, dan mampu menjadi agen perubahan di sekolah maupun lingkungan,” katanya.

Ia mengungkapkan sebanyak 100 siswa itu berasal dari enam daerah di Sumsel, dengan Palembang menyumbang peserta terbanyak (68 siswa), disusul Banyuasin, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Prabumulih.

“Para peserta ini dipilih secara selektif dengan prioritas utama adalah siswa yang diidentifikasi oleh guru bimbingan konseling (BK) memiliki masalah perilaku berulang seperti sering terlambat, berkelahi, sering membolos dan lain-lain,” ungkapnya.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari, dimulai dari hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Juli 2025.

Selain itu, Antusiasme positif langsung datang dari para orang tua siswa. Salah seorang orang tua peserta, Basri, mengaku telah melihat perubahan signifikan pada putranya setelah mengikuti program.

“Arya Pramana anak saya berksekooah di SMK Negeri 2 Palembang. Sekarang terlihat Arya jadi lebih disiplin, bangun pagi tanpa disuruh, dan semangat ikut kegiatan. Pendekatan program ini sangat membina dan tidak menghakimi,” ucap dia.

SUARAPUBLIK.ID, MUBA – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang mengapresiasi gelaran malam puncak Festival Wisata Kuliner “Kitek Nia” 2025 yang dirangkaikan dengan peluncuran logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV dan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) V Sumatera Selatan. Kegiatan ini digelar di panggung utama Festival Kitek Nia 2025, tepat di depan Rumah Dinas Bupati Muba, Sabtu (28/6/2025) malam.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa festival ini bukan hanya sebagai ajang promosi kuliner, tetapi juga sarana pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal.

“Kuliner adalah jendela budaya. Di setiap rasa ada cerita, dan di setiap sajian ada identitas lokal yang harus kita jaga,” ujar Wagub disambut tepuk tangan meriah dari pengunjung.

Cik Ujang menyebut, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kekayaan rasa yang unik dan khas, yang patut dikenalkan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga ke tingkat nasional bahkan internasional.

Ia juga memberikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Muba yang telah sukses menggelar festival dengan sangat meriah dan berdampak positif bagi masyarakat.

Tak hanya itu, malam tersebut juga ditandai dengan launching resmi logo dan maskot Porprov XV dan Peparprov V yang akan digelar di Muba pada 2025 mendatang. Cik Ujang menyebut ajang ini sebagai pesta olahraga masyarakat Sumsel yang sarat makna persatuan dan sportivitas.

“Porprov dan Peparprov bukan semata ajang mencari medali, tetapi panggung persaudaraan dan inklusivitas. Kita semua bergerak dan maju bersama,” tambahnya.

Sebagai tuan rumah, Muba dinilai memiliki potensi dan kesiapan luar biasa untuk menyelenggarakan event olahraga terbesar di Sumsel ini. Mulai dari infrastruktur, SDM, hingga semangat gotong royong masyarakatnya.

“Saya yakin Muba akan menjadi tuan rumah yang membanggakan, memberikan pengalaman terbaik bagi kontingen dari 17 kabupaten/kota,” katanya optimistis.

Wagub berharap, momen malam ini bisa menjadi titik awal semangat kolektif masyarakat Sumsel untuk terus berinovasi dan berprestasi, baik di bidang kuliner maupun olahraga.

Sementara itu, Bupati Muba M. Toha mengucapkan terima kasih atas kehadiran langsung Wakil Gubernur Sumsel. Ia mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Festival ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana promosi potensi lokal yang berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Toha.

Ia juga menegaskan kesiapan penuh Kabupaten Muba sebagai tuan rumah Porprov XV dan Peparprov V. “Kami sudah sangat siap menjadi tuan rumah terbaik,” pungkasnya.