Bantah Terlibat Pungli, Dishub Sumsel: Kami Tidak Punya Petugas di Terminal Karya Jaya

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatra Selatan memberikan klarifikasi resmi terkait video viral dugaan pungutan liar (pungli) terhadap rombongan relawan kemanusiaan asal Banten di Terminal Karya Jaya, Palembang.

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan bahwa tidak ada satu pun personel mereka yang ditempatkan atau diperbantukan untuk bertugas di lokasi terminal tersebut.

Kepala Dishub Sumsel, Arinarsa menyampaikan jika institusinya tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang menimpa mobil relawan saat melintas di wilayah Kertapati.

“Izin kami mengklarifikasi bahwasanya petugas atau personel Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Selatan tidak ada satupun yang ditugaskan atau diperbantukan di Terminal Karya Jaya,” ujar Arinarsa saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

Pernyataan ini dikeluarkan untuk meluruskan asumsi publik yang berkembang setelah beredarnya video oknum berseragam dinas perhubungan yang diduga meminta uang kepada rombongan pembawa bantuan bencana Aceh.

Ia menegaskan jika status operasional di Terminal Karya Jaya tidak melibatkan pegawai dari jajaran pemerintah provinsi.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya tidak ada satupun petugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Selatan yang diperbantukan atau dipekerjakan di Terminal Karya Jaya,” tegasnya.

Sebelumnya, sebuah rombongan relawan gabungan dilaporkan dimintai uang sebesar Rp100 ribu oleh oknum petugas saat melintas di depan terminal tersebut pada Rabu lalu.

Meskipun relawan telah menunjukkan dokumen administrasi kendaraan, perjalanan mereka tetap dipersulit oleh oknum petugas yang berjaga di lokasi.

Di sisi lain, Kepala Bidang Dalops Dishub Palembang, AK Juliansyah juga sempat memberikan keterangan bahwa oknum tersebut bukan merupakan bagian dari Dishub Kota.

Pihaknya menyebutkan bahwa petugas yang berwenang di lokasi tersebut berada di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan.

“Kami berharap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah tetap terjaga di tengah pengusutan kasus yang sedang berjalan,” ucap dia.