SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA — Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Kyai Rohman melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Prof Dr Erwan Agus Purwanto MSi, di Jakarta, Selasa (23/9/2025). Pertemuan ini membahas penyelarasan serta komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Muba.
Audiensi diterima langsung oleh Prof Erwan bersama Plt Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak, M Sc. Hadir mendampingi Wabup antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto MH, Staf Ahli Bidang Keuangan Haryadi Karim SE MSi, Kepala Bappeda Mursalin SE MM, Kabag Organisasi Setda Hj Nurzahrawati SPd MT, dari Inspektorat Muba Sailendra, dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri SH diwakili Pranata Humas Ahli Muda Slamet Rianto SE MSi., Plt. Kepala Dinas Sosial Muba Deny, S.H., M.Si dan Staf OPD terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup menyampaikan bahwa SAKIP merupakan instrumen penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Menurut dia, birokrasi harus semakin adaptif, kreatif, dan inovatif agar mampu menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang.
“Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan bertemu langsung dengan Deputi Kemenpan RB. Kita menyampaikan sistem pemerintahan yang sedang dan akan dilaksanakan ke depan, terutama terkait SAKIP. Sistem ini tidak hanya mengukur kinerja OPD, tetapi juga bisa menjadi dasar penentuan TPP dan mendorong percepatan pencapaian visi-misi kepala daerah, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan,” kata Kyai Rohman.
Ia memaparkan, implementasi SAKIP di Muba telah menunjukkan hasil konkret. Angka kemiskinan turun 2,91 persen, dari 12,88 persen pada 2024 menjadi 9,97 persen pada 2025, melampaui target indikator kinerja utama. Pertumbuhan ekonomi daerah juga tumbuh positif hingga 4,94 persen.
Selain itu, hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2025 memberikan 13 rekomendasi yang seluruhnya sudah ditindaklanjuti melalui aplikasi ESR Menpan. Evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat juga menunjukkan 70,2 persen perangkat daerah di Muba telah meraih predikat BB.
Pemerintah daerah, lanjutnya, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp165 miliar yang dialihkan langsung untuk program prioritas masyarakat, mulai dari beasiswa prestasi, bantuan modal UMK, hingga layanan kependudukan gratis.
“Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Deputi Kemenpan RB, Prof Dr Erwan Agus Purwanto, memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Muba. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan hingga dua digit merupakan prestasi yang patut dicontoh daerah lain.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari Pemkab Muba dalam mengimplementasikan SAKIP. Bukan hanya sekadar administrasi, tetapi betul-betul berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami harap langkah ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” tandasnya Erwan.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Muba Hj Nurzahrawati menambahkan, respon positif dari Kemenpan RB menjadi motivasi tersendiri bagi Pemkab Muba.
“Alhamdulillah, paparan Bapak Wabup ditanggapi dengan saran yang konstruktif. Deputi bahkan memberikan apresiasi atas penurunan angka kemiskinan di Muba. Insya Allah dengan capaian ini, nilai SAKIP kita akan semakin meningkat,” pungkasnya.
