ASN Sumsel Diizinkan WFA Jelang Lebaran, Sekda Tegaskan Kewajiban Laporan Kinerja Digital

- Redaksi

Rabu, 11 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra saat diwawancarai, Rabu (11/3/2026). Foto: Tia

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra saat diwawancarai, Rabu (11/3/2026). Foto: Tia

PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi memberlakukan sistem kerja Work From Anywhere(WFA) bagi ASN pada H-2 dan H+2 cuti bersama Idulfitri 2026, namun tetap mewajibkan personel di unit pelayanan publik untuk bersiaga di kantor.

Langkah ini diambil berdasarkan arahan pemerintah pusat guna memberikan fleksibilitas mobilitas bagi pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel.

Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, mengingatkan jika kebijakan ini memiliki skema pengawasan ketat, di mana setiap ASN yang bekerja dari luar kantor wajib menyetorkan bukti produktivitas melalui laporan kinerja digital secara real-time.

“WFA itu bukan berarti libur atau cuti. Tetap bekerja, hanya lokasinya yang bisa di mana saja. Karena itu, harus ada laporan kinerja yang jelas mengenai apa yang mereka selesaikan selama masa WFA tersebut,” ujar Edward Candra saat diwawancarai, Rabu (11/3/2026).

Edward menjelaskan jika tidak semua pegawai bisa menikmati fasilitas kerja fleksibel ini. Instansi yang menjalankan fungsi pelayanan vital, seperti rumah sakit, puskesmas, hingga layanan administrasi Samsat, tetap diwajibkan memberikan pelayanan fisik kepada masyarakat dengan pengaturan jadwal piket yang proporsional dari masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diatur pola kerjanya. Prinsipnya, pelayanan publik tidak boleh terhenti dan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, kecuali pada saat tanggal merah atau hari libur nasional,” jelasnya.

Pihak Pemprov Sumsel berharap kebijakan ini dapat membantu kelancaran arus mudik bagi pegawai tanpa menurunkan kualitas pelayanan pemerintah. Evaluasi kinerja tetap akan dilakukan oleh masing-masing atasan langsung untuk memastikan tanggung jawab profesi tetap terjaga meski dalam masa transisi lebaran.

“Kami instruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk memantau laporannya. Pelayanan harus tetap dilaksanakan dengan pengaturan yang matang, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan tetap terpenuhi,” ucap Edward.

Penulis : Tia

Editor : Jaks

Berita Terkait

Tersinggung Dibilang Tak Berubah Usai Merantau, Nando Tusuk Teman hingga Tewas
Tak Bisa Lagi Putar Balik Sembarangan di Underpass Patal-Pusri, Pengendara Wajib Ikuti Lampu Merah
Mulai 30 November, Jalan AKBP Cek Agus–Dr M Isa Diberlakukan One Way, Pengendara Wajib Ubah Rute
Uang Rp70 Juta Terungkap di Sidang Korupsi PALI, Arman Akui Kembalikan Rp50 Juta
Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 
Terekam CCTV, Pelaku Gasak Uang Rp3,5 Juta dan HP Milik Pedagang di IT III Palembang
Gugatan Praperadilan Komariah di Kabulkan, Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Hakim
Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:56 WIB

Tersinggung Dibilang Tak Berubah Usai Merantau, Nando Tusuk Teman hingga Tewas

Sabtu, 21 November 2026 - 15:55 WIB

Tak Bisa Lagi Putar Balik Sembarangan di Underpass Patal-Pusri, Pengendara Wajib Ikuti Lampu Merah

Sabtu, 21 November 2026 - 15:53 WIB

Mulai 30 November, Jalan AKBP Cek Agus–Dr M Isa Diberlakukan One Way, Pengendara Wajib Ubah Rute

Jumat, 20 November 2026 - 17:56 WIB

Uang Rp70 Juta Terungkap di Sidang Korupsi PALI, Arman Akui Kembalikan Rp50 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 13:59 WIB

Terekam CCTV, Pelaku Gasak Uang Rp3,5 Juta dan HP Milik Pedagang di IT III Palembang

Berita Terbaru