PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat beredar menjelang 1 April 2026 memicu lonjakan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut terjadi akibat meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan perubahan harga bahan bakar.
Menanggapi situasi itu, Anggota Komisi V DPRD Sumsel M Toha mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal April 2026.
Menurut Toha, antrean panjang di sejumlah SPBU lebih disebabkan oleh reaksi spontan masyarakat terhadap informasi yang belum tentu benar. Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan adanya kepanikan yang tidak perlu di tengah kepastian kebijakan pemerintah.
Ia menekankan bahwa masyarakat seharusnya tidak terburu-buru membeli BBM dalam jumlah besar apabila tidak ada perubahan harga yang diumumkan secara resmi. Pemerintah, kata dia, telah menjamin stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman.
Toha juga menyampaikan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan langkah positif di tengah dinamika harga energi dunia yang masih berfluktuasi. Keputusan tersebut dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berasal dari media sosial. Ia meminta warga untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang menyesatkan.
Selain menyoroti persoalan antrean BBM, Toha turut menyinggung wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menjadi salah satu strategi penghematan energi yang efektif.
Ia menjelaskan bahwa jika kebijakan WFH diterapkan secara konsisten, maka konsumsi BBM di daerah berpotensi mengalami penurunan signifikan. Di samping itu, kebijakan tersebut juga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta mendukung efisiensi penggunaan energi di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Penulis : Yun
Editor : Jaks
