Ini Strategi Menjaga Pasokan Barang agar Inflasi Jelang Nataru Terkendali

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Guna pengendalian inflasi di Sumsel jelang Nataru, doadskan High Level Meeting (HLM) yang melibatkan sejumlah pihak.

HLM dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Sumsel yang bertempat di Ballroom Hotel Santika Bandara Palembang, Senin (12/12/2022).

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai wadah koordinasi membahas upaya pengendalian inflasi jelang Nataru

Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel, H. Darma Budhi, S.H., S.T., M.T, dalam arahannya mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mewaspadai dan mengendalikan inflasi jelang HBKN Nataru. Yaitu melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Hal ini sebagai upaya untuk menekan laju inflasi agar tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni sebesar 3,0±1%.

“Tingkat inflasi ini harus kita jaga agar tetap stabil, mengingat tingkat inflasi yang naik terus menerus dapat berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kemiskinan dan tingginya pengangguran,” kata Dharma Budhi.

Dharma mengimbau agar pemerintah daerah dari 17 kota dan kabupaten di Sumsel dapat terus melakukan upaya pengendalian inflasi. Seperti dengan mengintensifkan operasi pasar/pasar murah terhadap komoditi yang memberikan dampak inflasi antara lain beras, minyak goreng, ayam ras, meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota se-Sumsel dan antar provinsi.

“Serta melakukan upaya percepatan realisasi pendapatan dan realisasi Belanja termasuk anggaran Bantuan Tidak Terduga, Bansos, Dana Insentif Daerah (DID) dan anggaran lain yang menjadi bantalan pengendalian inflasi,” ungkap Dharma.

Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah dari Kota dan Kabupaten se-Sumatera Selatan, Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Sumsel, H. Darma Budhi, S.H., S.T., M.T, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Drs. H. Sutoko M.Si, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel, Ibu Lydia Kurniawati Christyana, serta anggota TPID se Sumatera Selatan. (*)

    Komentar