PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Keberadaan 15 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Selatan di Kamboja menjadi perhatian serius DPRD Sumsel. Para pekerja tersebut dilaporkan berangkat secara nonprosedural sehingga proses pemulangan mereka membutuhkan penanganan khusus melalui koordinasi berbagai instansi.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hardianto Aljufri, mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi terkait kondisi para pekerja migran tersebut. DPRD pun terus memantau perkembangan penanganan kasus yang kini melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan Indonesia di luar negeri.
Ia menjelaskan, keberangkatan para PMI yang tidak melalui jalur resmi membuat proses pemulangan tidak bisa dilakukan secara sederhana. Pemerintah harus memastikan seluruh prosedur hukum dan administrasi dipenuhi, termasuk pendampingan dari aparat penegak hukum.
Menurutnya, komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja telah dilakukan sebagai langkah awal untuk mencari solusi terbaik bagi pemulangan para pekerja tersebut.
David menegaskan, pemerintah daerah saat ini sedang mempersiapkan langkah teknis lanjutan agar proses pemulangan dapat segera direalisasikan. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat kepulangan para PMI ke tanah air.
DPRD Sumsel juga berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut hingga para pekerja migran asal daerah itu benar-benar kembali dengan selamat. Pihaknya ingin memastikan tidak ada hambatan yang memperlambat proses pemulangan.
Ia berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga para PMI tersebut bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga mereka, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri yang tinggal menghitung hari.
Selain itu, DPRD Sumsel mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Warga diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja agar terhindar dari risiko penipuan maupun eksploitasi.
