SUARAPUBLIK.ID, EMPATLAWANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Empat Lawang mengucurkan DAK sebesar Rp 14.608.904.000 ke 12 SMP di Kabupaten Empat Lawang. Terdiri dari DAK Fisik Rp 13.878.458.800 dan DAK Penunjang Rp 730.445.200.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang SMP Dikbud Empat Lawang, DAK tersebut meliputi rehabilitasi ruang kelas sebanyak 7 sekolah Rp 2.850.596.664. Rehabilitasi ruang perpustakaan sebanyak 4 sekolah Rp784.432.917. Rehabilitasi ruang lab IPA sebanyak 2 sekolah Rp 433.336.000. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah sebanyak 3 sekolah Rp 523.557.219. Rehabilitasi ruang ibadah sebanyak 7 sekolah Rp 863.400.000. Rehabilitasi toilet/jamban sebanyak 7 sekolah Rp 770.500.000. Jadi, total rehabilitasi sekolah sebesar Rp 6.225.822.800.
Selanjutnya, untuk dana pembangunan ruang inklusif sebanyak 5 sekolah, Rp 954.452.500. Pembangunan ruang lap komputer sebanyak 4 sekolah Rp 1.486.615.000. Pembangunan ruang tata usaha sebanyak 2 sekolah Rp 563.440.000. Pembangunan ruang UKS sebanyak 4 sekolah Rp 1.160.115.250. Jadi total pembangunan sekolah Rp 4.164.622.750.
Kemudian, untuk dana pengadaan peralatan diantaranya pengadaan peralatan TIK sebanyak 4 sekolah Rp 1.267.110.000. Pengadaan peralatan media pendidikan sebanyak 6 sekolah Rp 256.500.000. Pengadaan alat peraga lab IPA Fisika sebanyak 10 sekolah Rp 484.880.000. Pengadaan alat peraga lab IPA Biologi sebanyak 10 sekolah Rp 248.919.000. Jadi total dana untuk pengadaan peralatan sekolah Rp 2.257.409.000.
Semetara itu, untuk pengadaan perabot/meubiler sebanyak 31 sekolah Rp 1.230.604.250.
Kadisdikbud Kabupaten Empat Lawang, Rita Purwaningsih menyampaikan bahwa tahun ini ialah tahun pertama DAK dikelola oleh pihak ketiga. Sebelumnya DAK dikelola secara swakelola oleh sekolah.
“Saya berharap pihak ketiga yang mengelola DAK agar menggunakan anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai mengubah dan mengurangi dana. Pengadaan barang harus sesuai. Ikuti sesuai aturan biar tidak terjadi kesalahan. Bukan tidak mungkin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan turun ke lapangan,” kata Rita. (Alf)
