SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Ribuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) akan menggelar aksi demonstrasi, memprotes kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek yang dinilai tidak adil terhadap perguruan tinggi swasta. Aksi ini direncanakan berlangsung pada 27-29 September 2022.
Di antara kebijakan yang tidak bisa diterima oleh APTISI adalah penghapusan tunjangan profesi dosen serta “komersialisasi” Lembaga Akreditas Mandiri (LAM). Aksi ini akan digelar di Ibukota, seperti Istana Merdeka serta Kemendikbudristek.
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pembelajaran APTISI Wilayah II Sumatera Selatan yang juga Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis (ITBis) Lembah Dempo Pagar Alam Elvera, mengatakan, sebagai salah satu pimpinan PTS di Kota Pagar Alam, dirinya akan turut dalam aksi tersebut.
“Direncanakan tujuh unsur pimpinan ITBis Lembah Dempo bakal ikut untuk menyampaikan aspirasi ke Jakarta,” terang Elvera
Mengenai tuntutan, Elvera menuturkan bahwa semuanya sama dan satu suara dengan APTISI di antaranya:
1. Hentikan RUU sisdiknas yg sangat liberal.
2. Bubarkan LAM PT berorientasi bisnis
3. Bubarkan komite Uji Kompetensi , yang tidak sesuai undang-undang dan kembalikan ke perguruan tinggi masing-masing.
4. Menyelesaikan audit kinerja pengabungan PTS yang bertahun tahun tidak selesai, dan perijinan prodi yg lambat membutuhkan waktu ertahun tahun.
5. Naikan KIP Untuk PTS kecil.
Elvera menyebutkan, RUU Sisdiknas akan membawa dampak tidak hanya merugikan PTS, tapi berdampak kepada seluruh profesi dosen, sehingga dalam aksi nantinya adalah tentang status dosen PTS yang tidak diatur lagi dengan UU Sisdiknas melainkan dosen seperti tenaga kerja/pengupahan dibawah UU ketenagakerjaan.
“Sedangkan dosen PTN diatur dengan UU ASN, dan ini jelas merugikan profesi dosen yang ada di PTS,” tegasnya.
Dan lagi, kata Elvera, besarnya biaya akredetasi dibawah Lembaga Akreditasi Mandiri – Perguruan Tinggi (LAM-PT), juga sangat memberatkan PTS kecil, Padahal, selama ini gratis dan pemeringkatan akredetasinya hanya ditetapkan oleh pemerintah.
“Apalagi kita semua termasuk PTS baru saja mau bangkit setelah pandemi COVID-19,” tuturnya.
Selain itu, APTISI juga menyuarakan Penghapusan Jalur Mandiri, sekarang sedang diajukan Judicial Review terhadap Permendikbudristek No.48 Tahun 2022.
Elvera menyerukan, Satu satunya solusi untuk menyelesaikan masalah bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, yang merata dan terjangkau sampai ke pelosok negeri, Demikian juga untuk menghancurkan suatu bangsa, cukup dengan hancurkan sistem pendidikan mereka.
Pasalnya, Kata dia, Lembaga pendidikan, Guru /Dosen adalah pilar utama dari sistem pendidikan, maka buatlah lembaganya tidak berdaya, hinakan status mereka, Dan tatkala status kita dihinakan, dan bangsa kita mau dihancurkan, kita diam saja. Kita akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai penghianat.
“Dan Berhasil atau gagal nantinya, Maka paling tidak kami sudah menjadi sejarah pernah berbuat untuk pendidikan Indonesia, khususnya untuk Kota Pagar Alam,” jelasnya. (ANA)
