Tiga Terdakwa Rokok Ilegal Dituntut 3 Tahun Penjara

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Tiga terdakwa perkara rokok ilegal, yakni Junaidi, Wahyudi Mardiansyah, dan Ardi Wironoto, dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Isnaini, SH, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (29/1/2025), di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Agung Ciptoadi, SH, MH, serta dihadiri tim penasihat hukum masing-masing terdakwa.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana dalam dakwaan primair.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Junaidi bin Matcik, Terdakwa II Wahyudi Mardiansyah bin Purnomo, dan Terdakwa III Ardi Wironoto bin Hari, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ujar JPU saat membacakan tuntutan.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tak hanya itu, ketiga terdakwa juga dituntut pidana denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, yakni sebesar Rp4.296.965.339,7, sehingga total denda yang harus dibayar mencapai Rp12.890.896.019,1.

“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan,” tegas JPU.

Dalam persidangan tersebut, JPU juga menetapkan barang bukti berupa 4.440.780 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek, di antaranya merek S4ryaku, Coffee Black, GP Bold, JN Junior, M Class Bold, Puma Rebo, dan St One Bold, untuk dirampas dan dimusnahkan.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari para terdakwa melalui tim penasihat hukumnya. (ANA)