SUARAPUBLIK.ID, BANYUASIN – Menyikapi viralnya video seorang kades yang ditantang duel dan di caci maki oleh seseorang yang berinisial EM, Ketua Fraksi PKB Banyuasin, disela – sela rapat, tim perumus meminta kepada Bupati Banyuasin melalui Sekda Banyuasin untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Basri kepala desa (Kades) tersebut.
“Saya mengapresiasi sikap forum kades dengan solidaritas yang tinggi melaporkan EM ke Polda Sumsel,” ujar Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PKB Emi Sumirta kepada wartawan, Selasa (9/5).
Lebih lanjut Emi mengatakan, juga kepada semua pihak dalam hal ini Bupati Banyuasin melalui dinas terkait untuk menyelesaikan masalah yang telah memicu keributan tersebut. Kita tau jika memang benar apa yang dipertahankan Basri sebagai kepala desa adalah sesuai dengan SK Transmigrasi
“Saya rasa secara legal formal tidak mungkin diragukan lagi, dan sebagai warga negara yang baik hendak nya EM jika merasa dirugikan akibat dari SK Transmigrasi tersebut seyogyanya menggunakan hak hukumnya untuk menggugat SK tersebut melalui prosedur hukum yang telah diatur,” ungkap dia.
“Kepada Kapolda Sumsel kami berharap untuk menindak tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Sebagai negara hukum setiap warga negara sama dihadapan hukum jadi FPKB Banyuasin mendukung penuh Kapolda Sumsel untuk melakukan proses hukum.
“Tidak hanya mengenai video viral saja tapi substansi masalah yaitu masalah kepemilikan lahan. Kita menolak keras premanisme apapun bentuknya apalagi menjelang tahun politik yang rawan akan konflik. NKRI harga mati,” pungkas dia. (*)
Komentar