PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), Pemerintah Kota Palembang menegaskan fokus pembangunan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan penguatan daya saing daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2027 di Ruang Rapat Parameswara, Kamis (19/2/2026).
Forum strategis ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Palembang, Wakil Ketua DPRD Zainal Abidin, Anggota Komisi II DPRD Ilyas Hasbullah, serta narasumber nasional, termasuk Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara virtual.
Ratu Dewa menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, melainkan instrumen strategis yang menjembatani visi RPJMD dengan kebijakan fiskal daerah melalui KUA-PPAS dan APBD.
“RKPD 2027 menjadi momentum konsolidasi arah pembangunan. Perencanaan harus partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, simpul perdagangan dan jasa, serta penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Palembang konsisten di atas 5 persen sepanjang 2022–2024. Hingga Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen.
Angka kemiskinan menurun dari 9,77 persen pada 2024 menjadi 9,04 persen pada 2025, dengan penurunan sekitar 11,28 ribu jiwa. Inflasi 2025 tercatat 2,92 persen secara year on year, masih dalam rentang target nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 83,27 dan masuk kategori sangat tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,81 persen. Prevalensi stunting juga berhasil ditekan signifikan dari 18,90 persen pada 2023 menjadi 10,60 persen pada 2024.
“Penurunan stunting hampir delapan persen dalam satu tahun bukan kerja biasa. Ini hasil kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan keluarga,” tegas Dewa.
Meski capaian makro membaik, Dewa mengingatkan tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga transformasi digital.
Isu strategis 2027 antara lain penguatan ekonomi berbasis hilirisasi dan UMKM, pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, serta ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Ke depan kita tidak hanya berbicara pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palembang menjalankan lima program unggulan, yakni Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak. Kelima program tersebut dijabarkan dalam 38 kegiatan prioritas yang mencakup peningkatan layanan kesehatan, penguatan pendidikan, digitalisasi pelayanan publik, penataan kota, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Dewa, reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan menjadi kunci implementasi program.
“Kecepatan pelayanan dan ketepatan sasaran adalah indikator keberhasilan. Birokrasi harus adaptif, bukan administratif semata,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemerintah Kota Palembang menargetkan rumusan prioritas pembangunan yang realistis dan terukur guna menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan adalah kerja kolektif. Satu tahun pertama ini menjadi fondasi menuju Palembang 2027 yang lebih maju, inklusif, dan kompetitif,” pungkas Ratu Dewa.
Penulis : Yudiansyah
Editor : Jaks
