SUARAPUBLIK.ID PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel Tahun 2024 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (27/5/2025).
Edward menyampaikan bahwa pengukuran IDI merupakan agenda nasional yang strategis dan krusial.
“IDI adalah salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana praktik demokrasi berjalan di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di Provinsi Sumsel,” ujarnya.
Menurutnya, melalui IDI, kondisi demokrasi dapat dipotret dari tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Edward memaparkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tahun sebelumnya, IDI Sumsel tahun 2023 mencatat skor 78,17 dari skala 0–100. Capaian tersebut menempatkan Sumsel dalam kategori “sedang”, dengan tren peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencatat angka 74,92.
“Oleh karena itu, pengukuran IDI tahun ini menjadi sangat relevan, khususnya setelah kita melewati berbagai dinamika sosial dan pesta demokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, data yang akurat dan komprehensif dari FGD ini akan menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta memperkuat capaian demokrasi yang telah diraih.
“Diskusi hari ini merupakan wadah untuk menggali informasi, memverifikasi data, dan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi demokrasi di lapangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Edward juga menyampaikan sejumlah pesan dari Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, sebagai arahan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat demokrasi.
“Demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan proses berkelanjutan yang harus hidup dalam tata kelola pemerintahan, budaya dialog, dan pelayanan publik,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kebebasan sipil dan partisipasi politik secara bertanggung jawab.
“Kita mendorong keterbukaan informasi dan kritik yang sehat, namun tetap dalam bingkai etika dan hukum,” ungkapnya.
Edward menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mendorong keterlibatan aktif generasi muda dan perempuan dalam proses politik serta pengambilan kebijakan, sebagai wujud inklusivitas demokrasi.
“Pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan media harus bersinergi. Tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri untuk menjaga marwah demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui FGD ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian dan tantangan demokrasi di Sumsel.
“Mari kita jadikan FGD ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Sumsel,” pungkasnya.
