SUARAPUBLIKID, BANDUNG –- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, sampai masyarakat, menjadi faktor penting untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat Jabar.
Hal itu dikatakan Setiawan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana dan Kesehatan Tim Penggerak PKK via konferensi video dari Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Kota Bandung, Selasa (14/9/2021).
“Tadi bentuk sinerginya sudah terlihat. Jadi ada Tim Penggerak PKK, Dinas Kesehatan, BKKBN, DP3AKB sebagai bentuk bagaimana sinergi ini terjadi,” kata Setiawan.
Setiawan mengatakan, pandemi COVID-19 secara tidak langsung berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya, kegiatan Posyandu terhambat yang berdampak pada pelayanan imunisasi balita dan anak-anak.
Oleh karena itu, Setiawan mendorong Tim Penggerak PKK untuk kembali menggelar imunisasi di Posyandu secara rutin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hal itu bertujuan untuk menekan angka kasus campak, polio, dan stunting.
“Sekarang harus ada gerakan lagi. Supaya terkait dengan stunting, imunisasi anak yang rutin dan permasalahan kesehatan lain itu harus ada gerakan-gerakan untuk mengingatkan kembali. Kalau tidak, akan tertinggal,” ucapnya.
Setiawan berharap dengan adanya kembali gerakan-gerakan pelayanan kesehatan masyarakat, perbaikan gizi ibu hamil, wanita usia subur, dan anak balita yang merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa terjamin.
Selain itu, Setiawan menekankan pentingnya 12 indikator Keluarga Sehat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Mulai dari program Keluarga Berencana sampai bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.
Ketua TP-PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil menuturkan, kader PKK memiliki peran penting dalam menjalankan program-program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan keluarga.
“Diharapkan mampu menggerakkan potensi seluruh kader sampai tingkat linier pangan. Yang langsung berinteraksi dan melayani masyarakat juga keluarga-keluarga di Jawa Barat,” kata Atalia.
“Juga dalam kaitannya dengan bagaimana layanan dan gizi masyarakat itu juga harus kita fokuskan kembali. Termasuk pemantapan keluarga berencana yang menyasar pada pasangan usia subur sebagai peserta KB,” imbuhnya. (ADV)
