SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Untuk mengetahui permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Pagar Alam untuk nantinya di sampaikan dan ditindaklanjuti di Komisi oleh II DPR RI, Irma Suryani Anggota Komisi II DPR RI dari Partai NasDem melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Pagar Alam yang diterima langsung oleh Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni di Ruang Rapat Besemah Tige Setdako Pagar Alam, Selasa (4/1/2022).
Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni mengungkapkan, bahwasanya saat ini ada dua agenda besar pemerintah Pagar Alam yang saat ini masih dalam proses di kementerian, yang pertama, Sebut Wako, adalah terkait rencana pembangunan kampus IPDN di Kota Pagar Alam yang diharap sesegera mungkin dapat diwujudkan.
Pasalnya, kata Alpian, informasi terakhir, bahwa wacana ini sudah ada surat dari Presiden agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menganalisa lagi rencana tersebut, mengingat rencana pembangunan kampus IPDN ini ada dua provinsi.
Pertama adalah Banda Aceh, dan ini merupakan program atau janji politik dari Presiden, sementara di Sumsel sendiri suratnya masuk ditengah jalan, Sementara, Kata Wako, untuk Sumsel sendiri sudah menyatakan siap soal pendanaan melalui APBD Provinsi dan di suport juga dengan APBD Kota Pagar Alam.
“Sehingga inilah kenapa sampai saat ini wacana tersebut masih belum ada titik terang dan masih terhambat,” papar Alpian.
Kedua, sebut Wako, adalah aset daerah yang sebelumnya Hak Guna Usaha (HGU) milik PTP, ada yang secara adiministrasinya sudah milik pemerintah namun secara de facto atau kenyataanya belum, dan proses ini pun sudah disampaikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
“Dua agenda yang berhubungan dengan kementerian inilah yang saat ini masih dalam proses, sedangkan terkait pembangunan IPDN saat ini baru sebatas Amanat Presiden (AMPRES),kita berharap dan berterima kasih jika nanti dapat dibantu melalui komisi II DPR RI,” jelasnya.
Menyikapi hal ini, Irma Suryani mengungkapkan, bahwa ini kunjugan resmi yang ia lakukan u adalah untuk mengetahui apa permasalahan kota Pagar Alam, agar nanti bisa dibantu oleh Komisi II DPR RI.
“Jadi harus tahu dulu apa yanh sudah dan apa yang belum bisa dilakukan, serta permasalahanya apa,” ucapnya.
Hal ini, Kata dia, agar nanti bisa dibahas di Komisi II DPR RI untuk nanti dicarikan jalan keluarnya.
“Dan dari kedua hal yang disampaikan tadi, atau apa yang menjadi agenda dari pemkot Pagar Alam ke kementerian akam saya upayakan di bahas di Komisi II, dan secara lisan juga akan saya akan sampaikan ke kementerian,” terangnya. (ANA)
