SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempertimbangkan pemberian diskresi angkutan batu bara secara selektif kepada PT AOC guna mencegah berhentinya operasional PLTU Sumsel 1 yang saat ini hanya memiliki cadangan stok untuk satu minggu ke depan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumsel, Apriyadi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan opsi darurat karena pembangkit tersebut merupakan penopang utama kebutuhan listrik di wilayah OKU hingga Lampung.
Saat ini, pasokan dari PT AOC terhenti total akibat kebijakan penutupan akses jalan umum bagi angkutan batu bara.
“Jika PT ini tidak menyuplai, PLTU itu otomatis tidak operasional. Mereka hanya bisa bertahan satu minggu lagi, padahal kebutuhan pasokan per harinya mencapai hampir 5.000 ton,” ujar Apriyadi saat diwawancarai langsung usai memimpin rapat koordinasi di Palembang, Kamis (8/1/2026).
Ia mengatakan PT AOC sebenarnya tengah membangun jalan khusus, namun progresnya baru mencapai 20 persen pada tahap pembebasan lahan.
Sebagai syarat pemberian diskresi, pemerintah meminta perusahaan mempercepat target penyelesaian jalan dari satu tahun menjadi enam bulan.
“Makanya mereka minta diskresi itu untuk bisa menyuplai batu bara lagi ke PLTU, tapi dengan catatan bahwa mereka membangun jalan. Kami minta kalau bisa enam bulan, jangan satu tahun karena itu kelamaan,” katanya.
Meski demikian, pemberian izin khusus ini masih harus dilaporkan dan menunggu keputusan final dari Gubernur Sumatera Selatan.
Jika disetujui, pemerintah akan memberlakukan pengawasan ketat untuk meminimalisir dampak penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut.
“Paling tidak nanti kita akan mengurangi volume kendaraan dan membatasi jam pengangkutan, tapi ini belum diputuskan. Masalah ini mau dilaporkan kepada Bapak Gubernur terlebih dahulu,” pungkasnya.
