Pembangunan IPDN di Pagar Alam Terhambat Janji Politik Presiden Buat Aceh

- Redaksi

Kamis, 6 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Pagar Alam, Alpian Maskoni, saat menerima Kunker anggota Komisi II DPR RI, Irma Suryani. (Photo: Dok. Suarapublik.id/Delta Handoko)

Walikota Pagar Alam, Alpian Maskoni, saat menerima Kunker anggota Komisi II DPR RI, Irma Suryani. (Photo: Dok. Suarapublik.id/Delta Handoko)

SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) regional Sumsel yang direncanakan akan ditempatkan di Kota Pagar Alam, hingga saat ini masih belum ada titik terang.

Padahal, sebagai bentuk keseriusan, baik itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Pagar Alam, Gubernur dan Walikota akan menganggarkan di dalam RAPBD dalam bentuk penyediaan lahan seluas 40 ha, pembangunan gedung, mobeuleur, biaya operasional serta biaya operasional lainnya selama 5 tahun.

Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni saat menerima kunjungan kerja Anggota Komisi II DPR RI Irma Suryani belum lama ini menuturkan, bahwa rangkaian proses pun sudah dilakukan, bahkan sudah sampai pada Amanat Presiden (Ampres).

Namun, kata dia, bahwasannya rencana pembangunan kampus IPDN ini juga bersamaan dengan provinsi Banda Aceh yang merupakan janji politik dari Presiden Joko Widodo, dan Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-692/MD-1/HK.03.03/09/2021 tanggal 3 November 2021 Perihal Penyampaian Hasil Rapat Permohonan Persetujuan Pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Aceh dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri, menyatakan perlu dilakukan pengkajian, pembahasan dan penyempurnaan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Sehingga sebagian pendapat mengatakan bahwa inilah penghambatnya, sementara wacana pembangunan kampus IPDN untuk Sumsel pun muncul di tengah jalan,” papar Alpian.

Dirinya berharap, bahwa wacana ini masuk dalam agenda besar pemerintah Kota Pagar Alam di Kementerian, karena besar harapan agar wacana ini bisa terlaksana sesegera mungkin. (ANA)

Berita Terkait

RPJMD, RTRW, hingga Cadangan Pangan! Ini 7 Raperda Yang Diusulkan Pemkot Pagar Alam Untuk 2027
Bareng BNNK, PKK Pagar Alam Siap Jadi Penggerak Masyarakat Bersih Narkoba
Transfer Pusat Makin Seret,Pemkot Pagar Alam Putar Otak Kejar PAD Sektor Pajak dan Retribusi
Sejarah Baru! Kopi Pagar Alam Kembali ke Eropa Setelah Era VOC, Kini Dibawa Petani Sendiri ke Barcelona
Lepas 41 Atlet POPDA,Wako Ludi :Buktikan Pagar Alam Bisa Juara Meski Punya Keterbatasan
Pagar Alam Susun KLHS RDTR 2026! Asisten II Cholmin: Pembangunan Tak Boleh Tabrak Lingkungan
Asisten II Pimpin Rapat Strategis, Pembentukan BUMD Pagar Alam Masuki Fase Krusial
Langka Progresif Walikota Pagar Alam Sektor Pariwisata, Launching Titik Nol Pendakian Puncak Dempo

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 17:48 WIB

RPJMD, RTRW, hingga Cadangan Pangan! Ini 7 Raperda Yang Diusulkan Pemkot Pagar Alam Untuk 2027

Selasa, 10 November 2026 - 17:11 WIB

Bareng BNNK, PKK Pagar Alam Siap Jadi Penggerak Masyarakat Bersih Narkoba

Rabu, 4 November 2026 - 16:53 WIB

Transfer Pusat Makin Seret,Pemkot Pagar Alam Putar Otak Kejar PAD Sektor Pajak dan Retribusi

Selasa, 3 November 2026 - 12:53 WIB

Sejarah Baru! Kopi Pagar Alam Kembali ke Eropa Setelah Era VOC, Kini Dibawa Petani Sendiri ke Barcelona

Minggu, 1 November 2026 - 18:00 WIB

Lepas 41 Atlet POPDA,Wako Ludi :Buktikan Pagar Alam Bisa Juara Meski Punya Keterbatasan

Berita Terbaru