SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Provinsi Sumatera Selatan mencatat deflasi sebesar 0,04 persen (mtm) pada Agustus 2025, setelah sebelumnya mengalami inflasi 0,14 persen (mtm). Sementara itu, inflasi tahunan tercatat 3,04 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Juli 2025 yang sebesar 2,88 persen (yoy). Capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Deflasi di Sumatera Selatan terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas pangan strategis. Beberapa komoditas yang menyumbang deflasi yaitu daging ayam ras (-0,06 persen mtm), tomat (-0,06 persen mtm), cabai rawit (-0,05 persen mtm), bawang putih (-0,02 persen mtm), dan beras (-0,02 persen mtm).
Daging ayam ras menjadi penyumbang deflasi terbesar seiring pasokan yang melimpah namun belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat. Pasokan tomat dan cabai rawit juga meningkat seiring panen dari daerah sentra. Di sisi lain, harga bawang putih terkoreksi mengikuti penurunan harga impor dari China, sementara panen gadu padi serta distribusi beras SPHP Bulog turut menekan harga beras.
Selain pangan, tarif angkutan udara juga turun karena adanya berbagai promo maskapai dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Kombinasi faktor tersebut menjadi penopang utama deflasi Sumatera Selatan pada periode laporan.
Secara spasial, deflasi terjadi di dua daerah IHK, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar -0,11 persen (mtm) dan Kota Palembang sebesar -0,07 persen (mtm). Sementara itu, Kabupaten Muara Enim dan Kota Lubuk Linggau justru mencatat inflasi masing-masing sebesar 0,22 persen (mtm) dan 0,07 persen (mtm).
Ke depan, tekanan deflasi diperkirakan masih berlanjut namun tetap terkendali dalam sasaran inflasi nasional. Hal ini ditopang panen gadu padi yang masih berlangsung hingga September, distribusi beras SPHP Bulog, serta pasokan hortikultura yang relatif melimpah. Meski demikian, potensi tekanan inflasi tetap ada dari sisi permintaan seiring perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada awal September yang bertepatan dengan long weekend, sehingga berpotensi mendorong kenaikan tarif transportasi dan konsumsi masyarakat.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar murah, distribusi beras SPHP, koordinasi dengan Bulog, hingga inspeksi mendadak ke pasar dan distributor.
Bank Indonesia juga memfasilitasi kerja sama antar daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Subang guna mendukung ketersediaan pasokan. Selain itu, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan melalui berbagai program, seperti GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala), GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office. Dalam program ini, BI bersama TPID memberikan bibit, benih, hingga sarana budidaya cabai dan bawang merah kepada rumah tangga dan kelompok tani.
Upaya penguatan distribusi juga dilakukan dengan subsidi biaya angkut yang melibatkan BI, BUMN, BUMD, perbankan, dan sektor swasta. Seluruh langkah tersebut dilengkapi strategi komunikasi yang efektif melalui publikasi informasi pangan, forum koordinasi, hingga promosi diversifikasi pangan.
Ke depan, Bank Indonesia Sumsel bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi strategis menjaga stabilitas harga. Program nasional Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan inisiatif daerah GSMP menjadi pilar penting untuk memastikan inflasi tetap terkendali sekaligus mendorong ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
