SUARAPUBLK.ID, PALEMBANG – Pemerintah pusat berencana akan menaikan biaya perjalanan haji (Bipih) 1444 H/2023 M, menjadi Rp 69.193.733,6 per jemaah.
Kenaikan ini hampir dua kali lipat dibanding tahun 2022. Biaya tersebut, 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 yang diusulkan sebesar Rp98.893.909,1.
Di tahun sebelumnya, BPIH sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 9.886.009,00 atau sekitar 40,54 persen dari BPIH, dan nilai manfaat sebesar Rp 58.493.012,09.
Kepala Kemenag Wilayah Sumatra Selatan, Syafitri Irwan mengatakan, pada dasarnya kenaikan tarif ongkos haji naik tidak signifikan yakni sebesar Rp 500 ribu.
“Kenaikan tarif ongkos haji itu sebenarnya tidak begitu signifikan yakni hanya Rp500 ribu saja, dari sebelumnya Rp 98,3 juta menjadi Rp98,8 juta. Terkait pembayaran, Kemenag mengusulkan 70 persen. Tapi ini kan baru usulan ke DPR. Tinggal tunggu respon atas putusan hasil usulan tersebut,” kata Irwan, Selasa (24/1/2023).
Karena itu, sembari menunggu ketetapan DPR, pihaknya berharap masyarakat, khususnya calon jemaah haji untuk menunggu dengan sabar.
“Itu kan baru usulan, kita berdoa saja, agar pembayaran itu bisa 35 persen, 40 persen atau 50 persen saja. Semoga DPR bisa mengambil keputusan ongkos haji dengan tidak memberatkan calon jemaah nantinya,” jelasnya.
Ia juga meminta calon jemaah haji yang masih menunggu keberangkatan tahun ini tidak resah dengan pemberitaan tersebut.
Syafitri mengungkapkan, adanya pemberitaan itu sampai saat ini tidak menyurutkan niat calon jemaah haji. Bahkan belum ada laporan calon jemaah yang undur diri.
“Sebenarnya kalau terkait calon jemaah menarik diri dari keberangkatan haji tahun ini tidak begitu terpengaruh dengan pemberitaan ini. Tapi menarik diri juga sebenarnya sudah begitu sejak dulu, contohnya karena ada jemaah yang meninggal atau sakit. Tren seperti itu tetap ada. Tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur,” terangnya.
Syafitri juga menjelaskan bahwa kuota haji untuk Sumsel masih 7.000an calon jemaah haji. Jika ditambah dengan Babel, maka kuotanya bisa menjadi 8.000an calon jemaah haji.
“Jadi kami imbau agar masyarakat berdoa agar DPR bisa mengambil langkah-langkah konkret terkait ongkos haji tahun ini,” pungkasnya. (*)
