PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Seorang warga 13 Ulu, Palembang, mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang. Korban bernama Erda Suhaimi (56), seorang buruh harian lepas, mengalami kerugian Rp1,1 juta setelah menyerahkan uang untuk pengurusan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang hingga kini tidak terealisasi.
Merasa dirugikan, Erda akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang untuk meminta proses hukum terhadap terlapor berinisial AD.
Dalam laporannya, korban menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 17.50 WIB. Awalnya, korban meminta bantuan AD yang disebut merupakan oknum anggota Satpol PP Palembang untuk mengurus pembuatan KK.
Atas permintaan tersebut, korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp1,1 juta kepada terlapor.
“Iya, saya meminta bantuan kepada terlapor untuk mengurus pembuatan KK dan menyerahkan uang kepada terlapor sebesar Rp1,1 juta,” ungkap Erda kepada petugas kepolisian saat membuat laporan.
Namun, setelah uang diserahkan, pembuatan KK yang dijanjikan tidak kunjung diurus. Korban juga mengaku telah berulang kali menunggu, tetapi uang yang diberikan tidak dikembalikan oleh terlapor.
“Hingga kini KK belum juga dibuat dan uang saya tidak dikembalikan terlapor. Akhirnya saya membuat KK sendiri,” jelasnya.
Akibat kejadian tersebut, Erda mengaku mengalami kerugian sebesar Rp1,1 juta. Ia berharap laporan yang disampaikan kepada kepolisian dapat ditindaklanjuti sehingga terlapor bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Saya melapor berharap agar terlapor mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutupnya.
Sementara itu, KA SPKT Polrestabes Palembang, Ipda Eko Denny Saputra, membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
“Laporan telah diterima di SPKT. Selanjutnya akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.
Terpisah, Kasat Pol PP Kota Palembang, Dr. Herison, saat dikonfirmasi mengatakan persoalan tersebut merupakan perbuatan pribadi oknum yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan institusi.
“Itu masalah dia, merupakan perbuatan pribadi oknum. Apalagi sudah ada laporan polisi, berarti sudah masuk dalam proses hukum. Biar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” singkatnya.
Penulis : Kiki
Editor : Jaks
