PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan, Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV.
Dalam aksi yang berlangsung Rabu (11/11/2026), Koalisi Pers Sumsel melalui Ardhy Anang, didampingi Pemimpin Redaksi (Pimred) Tribun Sumsel/Sriwijaya Post, Prawira Negara, menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan ancaman serius terhadap kemerdekaan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.
Kasus pengeroyokan tersebut terjadi saat kedua wartawan menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Sebelumnya, dalam Aksi Solidaritas Pers Jilid I pada Kamis (15/10/2026), Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmennya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan. Kapolda juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme.
Namun, Koalisi Pers Sumsel menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Aksi Simpatik Jilid II digelar untuk menagih realisasi janji Kapolda sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan di Palembang. Kepolisian diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kedua, menagih janji Kapolda Sumsel terkait investigasi menyeluruh. Koalisi Pers Sumsel meminta Kapolda membuka perkembangan dan hasil investigasi sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis pada Aksi Solidaritas Pers Jilid I.
Ketiga, mendesak penegakan dan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan UU Pers, di samping ketentuan pidana lain yang relevan.
Keempat, memberikan tenggat waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara.
Apabila dalam waktu satu minggu sejak Aksi Simpatik Jilid II tidak terdapat perkembangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.
Sejumlah lembaga yang akan didatangi di antaranya Mabes Polri melalui Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, aksi tersebut bukan semata-mata bentuk solidaritas terhadap dua rekan jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Lebih dari itu, aksi ini merupakan perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan pers, menegakkan hukum, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban.
“Kami percaya bahwa kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun di atas penghormatan terhadap profesi, transparansi, serta penegakan hukum.
Kemitraan tidak boleh dimaknai sebagai pembungkaman sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” demikian pernyataan Koalisi Pers Sumsel.
Koalisi Pers Sumsel juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam menjalankan profesi.
“Hentikan kekerasan terhadap pers. Selamatkan jurnalis.”
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks
