SUARAPUBLIK.ID.MUBA- Polres Muba dan Pemkab Muba bersama TNI, SKK Migas, dan Pertamina terus memperkuat koordinasi dalam menata aktivitas sumur minyak masyarakat di kawasan Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi dan pengecekan langsung ke lokasi oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Santana SIk, MHCA yang turut dihadiri perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina.
“Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.” Jelas Kapolda
Kawasan Hindoli sebelumnya menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat yang belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
“Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan gangguan keamanan.” Imbuhnya.
Penataan kawasan ini menjadi bagian dari upaya negara untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, pihak kepolisian menegaskan bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2025 menjadi salah satu landasan dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumur minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, pengelolaan kawasan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.”ujar Rony.
“Harapan kita, kawasan ini bisa ditata dengan lebih baik. Semua pihak harus memiliki kesamaan persepsi dan semangat untuk memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai prosedur serta kaidah pertambangan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga berharap penataan kawasan Hindoli dapat menjadi contoh atau percontohan bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat di wilayah lain, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin maupun daerah lain yang memiliki kondisi serupa.
Salah satu poin penting dalam penataan sumur minyak masyarakat adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa meskipun pemilik sumur berasal dari luar Kabupaten Musi Banyuasin, tenaga kerja yang dipekerjakan di lapangan harus mengutamakan masyarakat lokal.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba.
Selain itu, aktivitas operasional sumur minyak juga harus memperhatikan ketentuan keselamatan kerja. Salah satu penekanan yang disampaikan dalam inspeksi tersebut adalah larangan melakukan aktivitas pekerjaan pada malam hari.
Ketentuan ini berkaitan dengan upaya meminimalkan risiko kecelakaan kerja, termasuk potensi bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.
Faktor kelelahan pekerja juga menjadi perhatian. Aktivitas kerja pada malam hari dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, serta penerapan standar keselamatan harus dilakukan secara konsistenta
Selain penataan fisik kawasan, sistem pendataan dan pengawasan terhadap orang yang beraktivitas di lokasi juga akan diperketat.
Setiap pekerja maupun pihak yang berkepentingan harus memiliki identitas dan tercatat secara jelas. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menjaga keamanan lingkungan operasional.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini diungkapkan Bupati Muba H Toha Tohet mengungkapkan pemkab Muna juga akan mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar seluruh aktivitas ekonomi di kawasan tersebut dapat berjalan secara terarah.
” Potensi sumber daya alam di Muba harus mampu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Kata Toha.
Ia juga berharap seluruh pemilik sumur dapat mengikuti aturan penataan yang telah disepakati, termasuk pembangunan fasilitas yang lebih terorganisasi sehingga lingkungan kawasan tidak terkesan semrawut.
Sementara itu, dari sisi mekanisme pengelolaan dan penyaluran hasil produksi, prosesnya masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persetujuan terhadap titik sumur telah menjadi bagian dari proses yang berjalan. Selanjutnya, dukungan Pertamina dan persetujuan tim gabungan menjadi tahapan penting sebelum pengelolaan serta penerimaan hasil produksi minyak dapat dilaksanakan.
Pihak terkait juga menegaskan pentingnya transparansi dalam mekanisme pembagian hasil agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya, termasuk manfaat yang diperoleh masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, SKK Migas, Pertamina, koperasi, dan masyarakat, penataan sumur minyak rakyat di kawasan Hindoli diharapkan dapat berjalan optimal.
Ditempat yang sama kepala SKK Migas Sumbagsel Bambang memenambahkan penataan tersebut bukan sekadar mengatur aktivitas produksi minyak, tetapi juga menjadi upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terulangnya persoalan sosial dan kecelakaan kerja.
“Kawasan Hindoli diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tertib, transparan, dan memenuhi kaidah pertambangan yang baik untuk diterapkan di wilayah lainnya.” Pungkasnya.
Tak hanya itu, Kapolda Sumsel juga memberikan berupa sembako kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.
