SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Ratusan massa yang mengatasnamakan Barisan Muda Lahat dan Fron Pemuda Lahat Bangkit, Senin (29/4/2024) menggelar aksi didepan kantor Pemkab Lahat. Dalam tuntutanya massa meminta Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid, SSTP MSi, agar menghentikan pelaksanaan job fit (uji kesesuaian) yang kini digelar Pemkab Lahat. Kericuhan antara Massa dan anggota Polres Lahat, nyaris terjadi saat massa memaksa masuk ke halaman parkir Kantor Pemkab Lahat, yang sebelumnya sudah dijaga anggota Polres Lahat dan Sat POL PP Lahat.
Anton, perwakilan massa dalam saat menyampaikan orasinya mengatakan pelaksanaan job fit yang dilakukan Pj Bupati Lahat saat ini diduga kuat ada kepentingan politikpolitik dibelakangnya.Menurutnya, pergesaran dan mutasi pejabat saat ini bukan sesuatu yang mendesak. Sebaliknya rencana mutasi yang akan dilakukan hanya membuat gaduh warga Lahat dan khususnya bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Job fit tidak ada anggaran dan direncanakan sebelumnya. Tapi PJ terkesan memaksakan diri untuk job fit dan muaranya akan dilakukan mutasi. Pj itu belum lama menjabat. Jika memang ada kepala dinas atau pejabat SKPD yang kinerja belum sesuai seharusnya diingatkan dahulu, ditegur dahulu, diajarkan bagimana cara kerja. Gak mau langsung di rolling, “sampainya.
Lagi pula, Lahat tidak lama lagi akan melaksanakan Pilkada dan sebagaimana diketahui bersama enam bulan sebelum penetapan kepala daerah tidak boleh ada mutasi. Untuk itu, pihaknya meminta Pj Bupati menghentikan job fit dan jangan membuat gaduh.
“Ini malah akan menggeser dana biaya tak terduga BTT yang seharusnya untuk bencana digunakan untuk job fit, ” Tegasnya.
Selain PJ Bupati Lahat, massa juga menuntut anggota DPRD Kabupaten Lahat, untuk lebih pro aktif dalammenjalankan fungsi pengawasan. Kemudian meminta DPRD Lahat memanggil stake holder terkait guna mempertanyakan urgensi pelaksanaan uji kompetensi atau uji kesesuaian mutasi pejabat dilingkungan pejabat pratama Pemkab Lahat.
“Kita minta DPRD Lahat mendesak Pj Bupati Lahat agar menghentikan pelaksanaan job fit terlebih sudah membuat gadu, ” Ujar Deka Mandala, yang juga perwakilan massa.
Terpisah, menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lahat, Fit rizal Homisi, ST mengungkapkan soal peran DPRD dalam menyoriti pelaksanaan sudah dilakukan. Diterangkan Fit rizal, pihaknya sudah memberikan rekomendasi atas usalan Pemkab Lahat. Pertama bahwa DPRD Lahat menyetujui usulan Pemkab Lahat terkait pergesaran dana BTT untuk tanggal darurat bencana di Kecamatan Kikim.
“Jadi Pemkab itu mengusulkan dilakukan pergesaran BTT satu untuk tanggal darurat bencana di Kikim dan itu kami setuju, ” Ujarnya, saat dihubungi.
Usalan kedua, Pemkab meminta agar dana BTT digunakan untuk pelaksanaan job fit. Namun, usul itu tidak disetujui DPRD Lahat dan kami memberikan rekomendasi atas ketidaksetujuan itu. “Sudah kita layang akan surat rekomendasinya bahwa kami tidak setuju ada pergesaran dan BTT untuk job fit, ” Terang Fitrizal.
Fitrizal menambahkan jika ingin job fit sebaiknya diusulkan dan dilaksanakan untuk APBD Perubahan saja. “Ya kita sudah lakukan peran kita dan memang kita lihat persoalan job fit bikin heboh belakangan ini, “sampainya.
Sementara itu, Asisten II Marjono, mengatakan saat ini masih menunggu hasil rekomendasi yang di layangkan DPRD Lahat. “Jadi saat ini kitaasih sama sama menunggu apa rekomendasi yang di berika dewan dan apa hasilnya nanti, ” Jelasnya singkat. (sm)
Komentar