SUARAPUBLIK.ID,PALEMBANG-sidang Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2022,Mantan Kepada Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir bernama terdakwa Syamsul, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda pemeriksaan saksi saksi , Kamis (21/11/2024).
Dalam persidangan dihadapan majelis hakim Misriati SH MH serta dihadiri oleh kuasa hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ogan Ilir (OI) dan menghadirkan sembilan orang saksi,
Dari sembilan orang saksi Empat diantaranya yakni Camat Pemulutan Selatan, Kasi PMD, Sekretaris PMD, Sekretaris Desa Harimau Tandang, Kades Harimau Tandang
Saksi Robin Hut selaku Camat Pemulutan Selatan dalam persidangan mengaku jarang berkomunikasi dengan Kades, pernah saya ketemu langsung dengan mendatangi Desa tersebut, dan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembangunan tahap II, saya menandatangani pencairan dana desa tahap II.
Hakim anggota mempertanyakan kepada saksi yang merupakan Camat Pemulutan Selatan, mengapa tetap memberikan rekomendasi dan menandatangani pencairan Dana Desa Tahap II, padahal menurut hakim, anda sebagai Camat kan sudah mengetahui bahwa banyak menemukan dokumen fiktif, nota fiktif, dan pembangunan tahap I banyak yang belum selesai, tapi mengapa masih menandatangani pencairan Dana Desa Tahap II.
“Kami memberikan rekomendasi dan menandatangani untuk mencairkan DD tahap II Desa Harimau Tandang berdasarkan PMK dan berdasarkan rekomendasi dari Kasi PMD meskipun tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ),” terang Camat.
Sementara itu Saksi Marius selaku Kasi PMD, mengaku dirinya yang merekomendasikan kepada Camat untuk mencairkan anggaran Dana Desa Harimau Tandang Tahap II sebesar Rp 120 juta
Salah satu saksi atas nama Susi yang bekerja di Dinas PMD sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Pemilihan serentak 173 Kades di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2022 dan sekaligus petugas yang melantik para Kades di Kabupaten OI,
aat pencairan Tahap III yang diajukan oleh Wika selaku Kades Harimau Tandang yang baru, dengan nilai kemanusiaan, karena banyak perangkat Desa yang datang ke Kantor melaporkan bahwa sudah lama tidak mendapatkan gaji dan menyampaikan kepada kami untuk mencairkan ADD tahap III Desa Harimau Tandang.
“Meskipun tidak disertakan SPJ tetap kami cairkan anggaran Dana Desa tahap III tersebut, sepengetahuan kami penyaluran ADD tahap I dan II tidak ada masalah, ditambah rekomendasi dari Camat dan saat itu Kades Harimau Tandang dijabat oleh Wika, akhirnya ADD tahap III kita cairkan dengan pertimbangan nilai kemanusiaan,” terang Susi.
Mendengar jawaban saksi tersebut, majelis hakim mempertanyakan kepada saksi dasar pencairan ADD tahap III ini apa? Nilai kemanusiaan apa peraturan perundang-undangan.
“Ini uang negara, semua ada pertanggungjawabannya terkait penggunaan uang negara ini, biarkan Jaksa yang akan mengejar aliran-aliran uang yang telah disalahgunakan, siapa yang terlibat maka siap-siap duduk di meja hijau,” tegas hakim.
Setelah mendengarkan keterangan para saksi sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda masih dalam pemeriksaan saksi saksi”.
