SUARAPUBLIK.ID, MUBA – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang, menghadiri peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih desa/kelurahan se-Sumsel, bertempat di Palembang Sport City Center (PSCC) Palembang, Selasa (27/5/2025).
Kegiatan tersebut digelar oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan bersama Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Gubernur Herman Deru dalam laporannya mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan merupakan solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sumsel sangat siap menjalankan misi besar ini agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Saya sepakat jika kepala desa atau lurah menjadi ketua badan pengawas koperasi, terutama bila berasal dari putra daerah,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran koperasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan serta soko guru perekonomian nasional.
Deru juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kementerian atas diluncurkannya program ini di Sumsel. Dari total 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, sebanyak 2.965 atau sekitar 91% telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus), dan 1.822 desa telah membentuk koperasi.
Adapun daerah yang telah 100% membentuk koperasi Merah Putih antara lain Kabupaten PALI, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Muratara, Musi Banyuasin, OKU Timur, Lubuk Linggau, Prabumulih, dan Muara Enim.
Sementara itu, beberapa daerah lainnya masih dalam proses, seperti Kabupaten Lahat (92%), Empat Lawang (90%), Banyuasin (78%), OKU Selatan (66%), Pagaralam (54%), dan OKU (54%).
Gubernur juga menyampaikan bahwa Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih telah dibentuk berdasarkan Inpres dan Kepres.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dana pinjaman sebesar Rp3 miliar yang akan diberikan ke koperasi agar tidak disalahgunakan.
“Setiap desa nantinya akan memiliki agen elpiji, penyewaan alsintan, hingga agen sembako dengan harga grosir. Maka kepala daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sektor pertanian dan pangan kini menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah telah mencadangkan dana sebesar Rp250 triliun untuk koperasi Merah Putih, Rp300 triliun untuk KUR, dan Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa beras dan jagung saat ini mengalami surplus. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh.
Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Zulkifli juga menjabarkan struktur Satgas di tingkat provinsi, yaitu Gubernur sebagai ketua, Sekda sebagai wakil ketua, kepala OPD koperasi sebagai sekretaris, dan pejabat pratama bidang koperasi sebagai anggota.
Unit usaha koperasi Merah Putih meliputi kantor koperasi, agen sembako, simpan pinjam elektronik, pangkalan gas elpiji 3 kg, agen pupuk, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin, logistik desa (bekerja sama dengan PT Pos), hingga agen perbankan (BNI/BRILink).
“Plafon yang diberikan untuk masing-masing koperasi adalah sebesar Rp3 miliar. Hingga kini, sudah lebih dari 52 ribu desa yang menyelenggarakan musdessus,” ungkap Zulkifli.
Acara peluncuran juga dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumsel, Forkopimda, camat, lurah, serta kepala desa se-Sumsel.
Komentar