SUARAPUBLIK.ID, Sumedang — Kebudayaan merupakan dasar dari kemasyarakatan, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk turun tangan langsung melestarikan kebudayaan tersebut.
Atas dasar itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan pelestarian budaya daerah di Jawa Barat khususnya pada kawasan Sumedang yang mempunyai Saung Budaya Sumedang (Sabusu) dinilai dapat mempromosikan potensi unggulan Sumedang khususnya kerajinan Jatinangor dan sekitarnya.
“Sabusu selain juga dapat menggeliatkan kembali budaya Sunda sebagai wadah aspirasi kreasi seni dan budaya masyarakat di Sumedang,” kata Harris di Kabupaten Sumedang. Jumat, (21/5/21).
Harris menjelaskan, dalam upaya melestarikan budaya daerah tersebut, harus ada dukungan anggaran yang cukup, karena pihaknya lihat masih minimnya anggaran agar upaya pelestarian itu dapat maksimal.
“Harus ada perbincangan serius tidak boleh kita biarkan, kami sedih anggaran untuk budaya itu kok minim sekali, maka kedepan jangan membangun asal membangun, kami ingin dasar dari masyarakat itu budaya maka harus betul betul dikembangkan, kalo budaya kita kuat inshallah masyarakat kuat, negara pun akan kuat,” jelas Harris pada tinjauannya ke Sabusu.
Harris juga menyebut, Sabusu ini harus dapat mengembalikan fungsinya yaitu sebagai wadah kesenian dan budaya khas Sumedang sebagai pusat budaya hingga dapat mewadahi sektor ekonomi kreatif yang dapat memajukan sektor wisata dan ekonomi wilayah tersebut.
“Intinya sabusu ini menjadi suatu wadah bagi para pegiat budayawan, seniman, dan ekonomi kreatif yang dapat memajukan wisata dan ekonomi di wilayah Sumedang, Khusunya Jatinangor,” sebutnya.
Demi menindaklanjuti aspirasi pelestarian budaya yang diajukan oleh para yayasan, dirinya menginginkan adanya perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena sejatinya dasar dari masyrakat itu adalah kebudayaan.
“Hal yang luar biasa yang mestinya kita tunjang dimana kebudayaan adalah dasar kemasyarakatan yang ada, Kami ingin tindak lanjuti beberapa dari yayasan ini dan kami akan coba undang komisi yang terlibat seperti asetnya kita akan coba undang Komisi I dan Pemprov Jabar,” tutup Harris yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra Persatuan tersebut.
