Kejati Sumsel Kembali Menahan Tersangka Korupsi Penjualan Aset Milik Yayasan Batang Hari Sembilan

- Redaksi

Kamis, 21 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Tim pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel kembali menetapkan dan menahan satu orang tersangka inisial NW oknum pegawai BPN Yogyakarta.

 

Tersangka ditahan terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Yayasan Batang Hari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di Jalan Punyodewo Yogyakarta yang rugikan negara Rp10 miliar, berdasarkan penilaian KJPP terhadap Objek dimaksud.

 

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel, Abdullah Noer Denny didampingi Kasi Penkum kejati Sumsel Vanny Eka Sari mengatakan, hari ini penyidik melakukan penahanan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Yayasan Batang Hari Sembilan, berupa Asrama Mahasiswa di Jalan Punyodewo Yogyakarta.

 

“Alhamdulillah hari ini tim penyidik di Yogyakarta memeriksa salah satu saksi, kemudian ditetapkan tersangka, lanjut dibawa ke Palembang dari Yogyakarta, baru datang atas nama inisial NW selaku oknum pegawai negeri BPN Yogyakarta,” kata Aspidsus, didampingi Kasi Penkum Vanny dan Kasi Dik Kejati Sumsel, Rabu (20/3/2024).

 

Ia juga mengatakan, saat ini yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari depan dirutan Pakjo Palembang.

 

“Untuk peran yang dilakukan tersangka ini, memperlancar proses transaksi, kemudian memperlancar proses penerbitan sertifikat di BPN. Jadi, ini bagian dari pada sindikat mafia tanah didalam proses jual beli aset asrama batang hari sembilan,” tegasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, bahwa pihak Kejati Sumsel telah menahan tiga orang tersangka yakni ZT, EM dan DK atas kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Yayasan Batang Hari Sembilan berupa Asrama Mahasiswa di Jalan Punyodewo Yogyakarta.

 

Adapun perbuatan para tersangka melanggar, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berita Terkait

Hakim Kabulkan Praperadilan Komariah, Status Tersangka Dinyatakan Tidak Sah
Gunakan Identitas Mantan Karyawan, Pemilik Toko Bangunan Duta Asia Didakwa Tipu Pengusaha Rp2,5 Miliar
Sidang Gugatan Rumah Citra Grand City, Saksi Sebut Transaksi Rp150 Juta Belum Lunas
Operasi Zebra Musi 2026 Dimulai, Satlantas Palembang Fokus Edukasi dan Balap Liar
Nyaris Jadi Korban Curas, Remaja 16 Tahun Dipukul Batu di Kepala
Sembunyi di Loteng Rumah, Residivis Curanmor 18 TKP Dibekuk
Cinematic Yoga Asya Clinic x The Alts Hotel Palembang
Maksimalkan Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur’an, BKPRMI Sumsel Luncurkan Aplikasi Bisa Ngaji

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:00 WIB

Hakim Kabulkan Praperadilan Komariah, Status Tersangka Dinyatakan Tidak Sah

Senin, 16 November 2026 - 16:59 WIB

Gunakan Identitas Mantan Karyawan, Pemilik Toko Bangunan Duta Asia Didakwa Tipu Pengusaha Rp2,5 Miliar

Senin, 16 November 2026 - 15:59 WIB

Sidang Gugatan Rumah Citra Grand City, Saksi Sebut Transaksi Rp150 Juta Belum Lunas

Senin, 16 November 2026 - 15:32 WIB

Operasi Zebra Musi 2026 Dimulai, Satlantas Palembang Fokus Edukasi dan Balap Liar

Senin, 16 November 2026 - 12:59 WIB

Nyaris Jadi Korban Curas, Remaja 16 Tahun Dipukul Batu di Kepala

Berita Terbaru