Kejari Lubuk Linggau Tahan 4 Tersangka Korupsi DLH dan PMI, Kerugian Negara Rp1,59 Miliar

- Redaksi

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik kejaksaan

Saat para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik kejaksaan

PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau menahan empat tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi berbeda. Penahanan dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus, Selasa (17/11/2026).

 

Keempat tersangka tersebut terdiri dari tiga orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2023-2024 dan satu orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Lubuk Linggau.

 

Informasi penahanan tersebut disampaikan melalui Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi SH MH, berdasarkan siaran pers Kejari Lubuk Linggau.

 

Dalam perkara DLH, tiga tersangka masing-masing berinisial DNF, HP, dan CAN. DNF merupakan mantan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024.

 

Sedangkan HP menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH pada Juli hingga Desember 2024. Sementara CAN diketahui merupakan Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau.

 

Ketiganya ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026 di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau.

 

Dalam perkara ini, penyidik mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan.

 

Total anggaran yang dikelola Bidang Persampahan dan RTH DLH Kota Lubuk Linggau selama dua tahun tersebut mencapai Rp7.590.202.150.

 

Dari hasil penyidikan, ditemukan dugaan penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih, dugaan pemalsuan tanda tangan, hingga pengalihan kupon kepada pihak lain.

 

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya uang cashback dalam kegiatan pemeliharaan kendaraan persampahan.

 

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Bidang Pengawasan Kejati Sumsel tertanggal 9 Oktober 2026, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.502.125.868.

 

**Dana Pengelolaan Darah PMI Turut Disorot**

 

Selain perkara DLH, penyidik Kejari Lubuk Linggau juga menahan seorang tersangka berinisial IT dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan BPPD pada UDD PMI Kota Lubuk Linggau tahun anggaran 2023-2024.

 

IT diketahui menjabat sebagai penanggung jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah UDD PMI Kota Lubuk Linggau.

 

Sama seperti tiga tersangka perkara DLH, IT juga ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.

 

Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan berkaitan dengan pelayanan penyediaan kantong darah yang dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pelayanan secara mandiri oleh masyarakat atau pasien yang membutuhkan darah.

 

Penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian pencatatan antara pihak rumah sakit dan UDD PMI Kota Lubuk Linggau terkait BPPD yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum.

 

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan tertanggal 24 Juli 2026, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp94.680.000.

 

Dalam siaran persnya, Kejari Lubuk Linggau menyebut penindakan perkara tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola di lingkungan PMI Kota Lubuk Linggau sekaligus memberikan efek jera agar tidak kembali terjadi penyimpangan dalam pengelolaan darah.

 

Jika digabungkan, kerugian keuangan negara dari dua perkara tersebut mencapai Rp1.596.805.868 atau sekitar Rp1,59 miliar.

 

Penahanan terhadap empat tersangka ini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah maupun pelayanan publik.

 

Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan proses hukum terhadap masing-masing tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis : Hermansyah

Editor : Jaks

Berita Terkait

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Olah Potensi Singkong dan Air Aren Jadi Produk Unggulan Bukit Pinteir
JPU Tuntut 6 Bulan, Ibu Ardiansyah: Doa Ibu Menembus Langit
Terekam CCTV Kuras Kotak Amal Masjid, ED Dibekuk Buser Polsek Plaju
Wyndham Culinary Journey Angkat Enam Hidangan Khas Nusantara, Rujak Mie Palembang Jadi Andalan
Fashion Matic Day, Astra Motor Sumsel Ajak KOL Ekspresikan Gaya Diri Bersama Honda Stylo dan Scoopy
Dukung Pendidikan Vokasi, Astra Motor Sumsel Resmikan Pos AHASS TEFA di Belitang
Terlibat Transaksi Sabu dan Ekstasi, Edo dan Tandrik Kompak Divonis 10 Tahun

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:16 WIB

Kejari Lubuk Linggau Tahan 4 Tersangka Korupsi DLH dan PMI, Kerugian Negara Rp1,59 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 22:14 WIB

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju

Selasa, 17 November 2026 - 17:20 WIB

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Olah Potensi Singkong dan Air Aren Jadi Produk Unggulan Bukit Pinteir

Selasa, 17 November 2026 - 17:18 WIB

JPU Tuntut 6 Bulan, Ibu Ardiansyah: Doa Ibu Menembus Langit

Selasa, 17 November 2026 - 17:17 WIB

Terekam CCTV Kuras Kotak Amal Masjid, ED Dibekuk Buser Polsek Plaju

Berita Terbaru

Bupati OKI Munchendi saat hadir ditengah masyarakat desa Bumi harapan, kecamatan teluk gelam, kabupaten OKI

Ogan Komering Ilir

Lentera Desa, Cara Muchendi Mendekatkan Layanan dan Mendengar Kebutuhan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:18 WIB