SUARAPUBLIK.ID.MUBA- Beredarnya informasi penertiban puluhan mobil pengangkut minyak mentah di wilayah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Senin (17/11/2026), menjadi perhatian publik. Kegiatan tersebut sempat dikaitkan dengan penertiban yang dilakukan Kodim 0401/Muba.
Namun, Dandim 0401/Muba Letkol Inf Dimas Kurniawan menegaskan bahwa Kodim tidak melakukan penangkapan maupun pendataan kendaraan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penertiban dilakukan oleh aliansi LSM bersama masyarakat.
Dimas menjelaskan, rombongan masyarakat dan LSM sebelumnya mendatangi Kodim untuk menyampaikan persoalan maraknya minyak ilegal yang keluar dari Muba, sementara kuota Badan Kerja Sama Operasi (BKO) minyak justru semakin berkurang.
“Jadi, ada LSM dan masyarakat yang membentuk aliansi. Mereka menghadap dan menyampaikan persoalan banyaknya minyak ilegal yang keluar dari Muba, sementara kuota BKO semakin berkurang. Dari situ, rombongan melakukan penertiban,” kata Dimas, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut kemudian didata oleh pihak LSM dan diarahkan untuk dititipkan di Kodim sebelum disalurkan ke BKO minyak, yakni Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera (RBS).
“LSM mendata kendaraan yang menjadi sasaran. Semuanya dilakukan LSM tersebut dan tidak ada keterlibatan Kodim soal penangkapan dan pendataan,” tegasnya.
Dimas kembali menekankan, posisi Kodim hanya sebagai tempat penitipan sementara kendaraan, bukan pihak yang melakukan penertiban.
“Kodim hanya tempat penitipan dan yang menyerahkannya secara langsung menuju ke BKO dilakukan masyarakat sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kesepakatan selama enam bulan agar minyak masyarakat tidak keluar dari Muba. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat.
Terkait informasi adanya kendaraan yang kemudian dilepaskan, Dimas menjelaskan bahwa Kodim bukan tempat penyimpanan atau storage minyak. Karena itu, kendaraan diarahkan menuju tempat penampungan minyak masing-masing.
“Dengan ini kita meluruskan informasi yang beredar di media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai keterlibatan Kodim 0401/Muba dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Muba, H Yusnin, meminta persoalan penertiban kendaraan pengangkut minyak mentah tersebut dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Yusnin, persoalan minyak masyarakat tidak bisa diselesaikan melalui tindakan masing-masing pihak tanpa koordinasi. Terlebih, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas sumur minyak.
Ia menilai, terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi bagian dari kebijakan penataan sumur minyak masyarakat. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperjelas, termasuk aktivitas penyulingan minyak yang dinilai belum terakomodasi secara jelas dalam pengaturan tersebut.
“Kenapa peraturan ini diterbitkan dengan melibatkan Forkopimda secara langsung, mulai dari gubernur, Panglima, Kapolda, Kajati hingga jajaran di bawahnya. Artinya, persoalan ini memang perlu dikoordinasikan bersama,” ujar Yusnin.
Ia juga menyebut keberanian masyarakat melakukan penertiban dan menyerahkan kendaraan kepada Kodim tidak terlepas dari adanya kesepakatan sebelumnya terkait larangan aktivitas selama enam bulan.
Karena itu, Yusnin meminta seluruh unsur Forkopimda duduk bersama untuk membahas persoalan minyak masyarakat di Muba, termasuk memperjelas mekanisme penertiban dan penyalurannya.
“Ke depannya jangan sampai seperti ini lagi. Harus dilakukan rapat bersama Forkopimda untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, sehingga tidak ada pihak yang bergerak sendiri-sendiri. Semua harus duduk bersama,” pungkasnya.


















