Suarapublik.id PALEMBANG- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel secara reguler pastinya mengawasi kinerja BUMN dan BUMD yang berada di wilayah hukumnya termasuk melakukan perhitungan kerugian negara pada kasus korupsi.
Namun, menurut K MAKI Sumsel. BPKP Perwakilan Palembang terkesan lamban dalam menindak lanjuti potensi kerugian negara serta terkadang belum menyentuh substansi permasalahan
“Alih – alih berperan aktif mencegah tindak pidana korupsi namun justru kinerja BPKP Sumsel terkesan melempem”, ujar Koordinator K MAKI Bony Balitong, Jumat (11/03/2022)
Ia Mengungkapkan, jika Audit dugaan korupsi PT Pusri terkesan belum ada hasil yg signifikan dari pemeriksaan auditor BPKP Sumsel sehingga perkara dugaan korupsi di PT Pusri terlihat mangkrak.
“Dugaan korupsi yang diduga melibatkan PT Rekind anak usaha PT Pusri terkait kredit macet di Bank Sumsel Babel yang kini dalam penanganan Kejaksaan terkesan tidak mendapat perhatian serius BPKP Sumsel”, ujar Bony Balitong.
Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat pegiat anti korupsi bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris PT Pusri adalah diduga petinggi BPKP.
“Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan oleh BPKP Perwakilan Sumsel dan terkesan ada upaya menutupi kelemahan kinerja keuangan PT Pusri karena sinergitas Komisaris dengan auditor”, pungkas Bony Balitong.
Sementara itu Deputy K MAKI Feri Kurniawan berpendapat terkait kinerja BPKP Perwakilan Sumsel.
“kepada BPKP Pusat agar melakukan evaluasi dan sangsi tegas atas ketidak netralan auditor dalam pengawasan PT Pusti”, jelas Feri Kurniawan.
Ke depan Agar BPKP Perwakilan Sumsel segera menyelesaikan audit Kerugian Negara penjualan pupuk subsidi terkait impor dumping di bawah harga HPP atau harga DOGS.
“Auditor BPKP Sumsel tidak perlu takut dengan Komisaris PT Pusri yang diduga merupakan petinggi BPKP karena korupsi musuh negara dan rakyat”, ujar Feri Kurniawan.
K MAKI mendukung terciptanya Good and Clean Corporate Governance di PT Pusri dengan pengawasan ketat BPKP dan meminta kepada Komisaris PT Pusri yang diduga petinggi BPKP untuk mundur karena conflict of interest dalam pengawasan dan perhitungan kerugian negara”, pungkas Feri Kurniawan.
