PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID – Upaya Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, bersama terdakwa Adi Triayadi untuk menghentikan perkara dugaan suap pengadaan Smartboard dan Chromebook kandas.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang secara tegas menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa. Dengan keputusan tersebut, perkara yang menyeret nama kepala daerah nonaktif itu dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian.
Putusan sela tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Corry Oktarina SH MH, dalam persidangan di PN Tipikor Palembang, Rabu (18/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak dapat diterima. Hakim sekaligus memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara.
“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” tegas hakim saat membacakan putusan sela.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, jaksa KPK kini dapat melanjutkan pembuktian atas dugaan penerimaan uang miliaran rupiah dalam proyek pengadaan perangkat pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025.
Dalam surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan di persidangan, JPU KPK mengungkap dugaan penerimaan uang dengan total mencapai Rp13.053.432.000 atau sekitar Rp13,05 miliar.
Uang tersebut disebut sebagai commitment fee maksimal 20 persen dari nilai kontrak pengadaan Smartboard dan Chromebook yang diduga berasal dari Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi.
Jaksa menyebut Edison bersama Abi Nurwardani, Rusdi Hairullah, dan Karmidi diduga menerima uang ataupun janji dengan nilai keseluruhan sekitar Rp13,05 miliar.
“Bahwa perbuatan terdakwa Edison alias EDI, Abi Nurwardani, Rusdi Hairullah dan Karmidi menerima sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah kurang lebih sejumlah Rp13,05 miliar atau janji dari Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi yaitu uang commitment fee maksimal sejumlah 20 persen dari nilai kontrak,” ungkap JPU saat membacakan dakwaan, Rabu (28/10/2026).
Sementara itu, Edison sendiri didakwa menerima uang sekitar Rp4,67 miliar dalam perkara tersebut.
Nama Adi Triayadi turut menjadi sorotan dalam dakwaan perkara ini. Orang kepercayaan Edison tersebut diduga berperan sebagai perantara dalam penyerahan uang yang disebut-sebut merupakan bagian dari commitment fee untuk Edison.
Jaksa menguraikan sejumlah transaksi penyerahan uang melalui Adi sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026.
Dalam konstruksi dakwaan, uang yang diserahkan melalui Adi tersebut disebut sebagai bagian penerimaan untuk Edison, bukan sebagai penerimaan pribadi Adi Triayadi.
Kini, setelah eksepsi kedua terdakwa ditolak, persidangan akan memasuki tahap pembuktian. Jaksa harus membuktikan seluruh uraian dakwaan melalui keterangan saksi, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Perkara ini pun menjadi perhatian karena menyeret pejabat daerah nonaktif dan dugaan aliran uang miliaran rupiah dalam proyek pengadaan sarana pendidikan di Kabupaten Muara Enim.
Penulis : Hermansyah
Editor : Jaks


















