K MAKI: Perkara Sakim Ada Mafia BPHTB dan Tanah, Sulaiman Amin Sebut Tidak Bisa Mengembalikan Duet Masuk Kas Pemkot

- Redaksi

Rabu, 8 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG-Perkara yang menjerat Sakim Homan mantan anggota Dewan di vonis bersalah karena perkara penipuan penjualan tanah terkesan melibatkan Mafia tanah dan Mafia kasus.

 

Didalam fakta persidangan jelas dinyatakan dalam pertimbangan majelis kalau Notaris Nuzmir Nazorie menyatakan bahwa tanah yang di jual Sakim tidak ada masalah dan sengketa.

 

Kemudian dalam BAP Saksi jelas dinyatakan adanya pembayaran BPHTB sebesar Rp. 115.697.500 atas nama TT. Hal ini menunjukkan adanya pengecilan Pajak Daerah dan perbedaan keterangan saksi tentang penjualan tanah senilai Rp. 11.049.000.000,-.

 

Artinya ada unsur pidana korupsi di dalam proses jual beli ini dengan mengecilkan kesepakatan nilai jual beli agar BPHTB lebih kecil dari kewajiban. Dimana sebelumnya ada keterangan dari Notaris NN bahwa tanah tersebut tidak bersengketa dan bermasalah.

 

Menanggapi hal ini, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyatakan pendapatnya, “kalau betul ada keterangan tanah tersebut tidak bermasalah maka pastinya sudah ada sertifikat yang sah terkait pernyataan itu”, papar Feri Kurniawan Deputy K MAKI.

 

“Kalau sertifikat tersebut di anulir BPN Kota Palembang maka hal itu harus melalui proses peradilan pembatalan sertifikat itu”, jelas Feri Kurniawan.

 

“Yang pertama kali menawarkan tanah tersebut bukanlah Sakim Homan tapi ada fihak lain yang terlebih dahulu menawarkan tanah tersebut”, kata Feri Kurniawan.

 

Menurut Very, petugas BPHTB Dispenda Palembang juga menjadi tersangka termasuk petugas BPN Kota Palembang yang memberikan keterangan kepada Notaris NN selaku legal Akta Jual Beli”, ucap Feri Kurniawan.

 

“Untuk TT pembeli tanah dan Notaries NN di kenakan pasal tindak pidana korupsi karena sepakati pengecilan Pajak Daerah BPHTB”, ujar Feri Kurniawan.

 

Ia menambah kan, aiknya Fihak Kepolisian segera tindak lanjuti laporan Sakim terkait Mafia tanah dan dugaan korupsi pajak daerah agar terungkap fakta sebenarnya.

 

Sementara itu Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang, Sulaiman Amin Menuturkan, bahwa permasalahan kasus sakim ini terkait BPHTB terjadi pada tahun 2017 pada era Pak Shinta Raharja.

 

“Proses jual beli tidak bisa, namun BPHTB sudah di bayar, pada tahun 2020 saudara sakim pernah mengajukan pembatalan BPHTB dan telah di proses tetapi Dikarenakan sudah masuk rekening Pemkot jadi proses pengembalian diet pembayaran BPHTB tersebut tidak bisa di kembali, “pungkas Sulaiman Amin.

Berita Terkait

Uang Rp70 Juta Terungkap di Sidang Korupsi PALI, Arman Akui Kembalikan Rp50 Juta
Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 
Terekam CCTV, Pelaku Gasak Uang Rp3,5 Juta dan HP Milik Pedagang di IT III Palembang
Gugatan Praperadilan Komariah di Kabulkan, Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Hakim
Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas
Hakim Dalami Keterangan Saksi soal Pokir dalam Kasus Korupsi Proyek PALI
Ketok Palu, Gubernur Sumsel Resmi Umumkan Kenaikkan UMP Sumsel 2027 Sebesar 6,77 Persen
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Libatkan Warga Lahat dalam Simulasi Kesiapsiagaan Keadaan Darurat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:56 WIB

Uang Rp70 Juta Terungkap di Sidang Korupsi PALI, Arman Akui Kembalikan Rp50 Juta

Jumat, 20 November 2026 - 16:21 WIB

Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 

Jumat, 20 November 2026 - 13:59 WIB

Terekam CCTV, Pelaku Gasak Uang Rp3,5 Juta dan HP Milik Pedagang di IT III Palembang

Jumat, 20 November 2026 - 11:15 WIB

Gugatan Praperadilan Komariah di Kabulkan, Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Hakim

Kamis, 19 November 2026 - 20:16 WIB

Lima Remaja Diduga Palak Kru Film WARGA RUSUN 09, Dua Ponsel Dirampas

Berita Terbaru

TKP

Kota Palembang

Tabrak Belakang Truk Tangki BBM Pemotor Tewas 

Jumat, 20 Nov 2026 - 16:21 WIB