H.M.Husni Thamrin Bawa Persoalan PKH Ke Kemendagri

- Redaksi

Senin, 17 Desember 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAPUBLIK,Palembang- Banyaknya keluhan warga mengenai tidak tepatnya sasaran Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan. H.M. Husni Thamrin, hal itu disebakan karena tidak dilibatkannya aparatur daerah yakni Lurah dan RT dalam seleksi penerima bantuan PKH.

Oleh karena itu, menurutnya dalam waktu dekat ini dirinya akan segera mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, guna menyampaikan persoalan keluhan warga mengenai PKH yang tidak tepat sasaran.
“Akan kita sampaikan persoalan ini ke Kemendagri, dengan harapan Kemendagri berkoordinasi dengan Kementrian Sosial (Kemensos)RI, agar seleksi penerima bantuan Program PKH ini dapat melibatkan unsur aparatur daerah seperti lurah dan RT, sehingga penyaluran bantuan PKH tersebut benar benar dirasakan masyarakat miskin” ujar Husni Thamrin, senin (17/12).
Dilanjutkannya, Hal ini diketahui berdasarkan informasi ketua RT khusunya di wilayah Alang-alang lebar, Sukarami, Kemuning, Sako, Sematang Borang, Kalidoni, Ilir Timur I, Ilir Timur II dan Ilir Timur III, seleksi penerima bantuan PKH ini hanya dilakukan oleh Tim Pendamping dan tidak melibatkan Ketua RT, sehingga banyak warga yang merasa seharusnya patut menerima tetapi tidak menerima bantuan tersebut.
“Ini fakta yang terjadi dilapangan, dan pemerintah pusat harus mengetahui, karena tujuan dari PKH ini sangat baik yakni membantu masyarakat miskin, sehigga yang kita harapkan program ini benar benar dirasakan oleh mereka (masyarakat miskin-red)”ungkapnya.
Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, ditambahkan Husni menjadi penting dalam melakukan pendataan warga yang akan menerima bantuan dari PKH melibatkan ketua RT dan lurah, karena yang mengetahui langsung warga yang patut dan tidak patut menerima adalah ketua RT dan Lurah.
“Kan yang mengetahui warga yang miskin di wilayah RT adalah ketua RT, artinya jika ketua RT dalam penyaluran Program PKH ini dilibatkan maka akan tetap sasaran dalam pendataan penerima program PKH, seperti sebelumnya ada pembangian beras Miskin (Raskin) ketua RT yang mendata penerima dan tidak ada keluhan warga, semuanya berjalan dengan baik, nah harapan kita dalam penyaluran program PKH ini juga seperti itu” tegasnya.(ril)

Berita Terkait

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Glumbang Kabupaten Muara Enim
Kunjungan Kerja KOMISI III DPRD Prov. Sumsel ke Bank Sumsel Babel Cabang Inderalaya untuk Perkuat Kredit Produktif dan Layanan Digital
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Bahas Transformasi Digital hingga Sumsel Zero Blank Spot
Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tinjau Optimalisasi Pemerintahan Desa dan Penataan Batas Wilayah di Desa Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin
Ketua DPRD Sumsel Terima Silaturahmi Danlanud Sri Mulyono Herlambang, Perkuat Sinergi Demi Stabilitas dan Pembangunan Daerah
DPRD Sumsel Soroti Dana Bagi Hasil Pusat ke Daerah Rp 1,2 Triliun
Kunjungan Kerja Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Satgas PKH di Jakarta

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 18:05 WIB

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Selasa, 21 Juli 2026 - 17:00 WIB

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Glumbang Kabupaten Muara Enim

Jumat, 17 Juli 2026 - 10:10 WIB

Kunjungan Kerja KOMISI III DPRD Prov. Sumsel ke Bank Sumsel Babel Cabang Inderalaya untuk Perkuat Kredit Produktif dan Layanan Digital

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:08 WIB

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Lakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Bahas Transformasi Digital hingga Sumsel Zero Blank Spot

Selasa, 14 Juli 2026 - 15:55 WIB

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tinjau Optimalisasi Pemerintahan Desa dan Penataan Batas Wilayah di Desa Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin

Berita Terbaru