Suarapublik.id//Palembang,– Reses Tahap III Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II (Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, Sematang Borang) yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2021. Kegiatan Reses ini yang langsung bertemu dengan masyarakat secara langsung guna mendengarkan keluh kesah masyarakat. beberapa titik diantaranya di Kelurahan Pipa Reja di Masjid Dzikri, Kolam Retensi Simpang Polda, dan dilanjutkan di wilayah dilingkungan masyarakat 5 Ilir dan dilingkungan masyarakat sekitar kolam retensi IBA Jalan Mayor Ruslan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang.
Reses dihadiri Muhammad Yansuri SIp (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (PKB), HM Anwar Al Syadat SSi MSi (PKS), Dr H Budiarto Marsul (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), H Nopianto (Partai Nasdem).
Ir H Zulfikri Kadir mengatakan, salah satu sumpah Anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Kami datang kesini, menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hajat masyarakat. Tugas kami ini reses murni untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.Selasa(7/12/2021)
Lebih lanjut Zulfikri menuturkan, tugas DPRD Provinsi Sumsel adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. “Salah satu sumber dari APBD adalah dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Dana dari APBD ini dikembalikan lagi ke masyarakat dengan cara membangun infrastruktur,” bebernya.
Sementara itu, aspirasi masyarakat, pembangunan jalan H Nopianto mengukapkan, untuk aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan setapak, gorong gorong , peninggian jalan, diharapkan usulan bapak ibuk dibuat secara tertulis bersama-sama dengan perangkat RT, Lurah. “Kalau gorong gorong, jalan lorong itu wewenang Pemkot Palembang dalam hal ini PUPR, kita akan dorong agar cepat direalisasikan,” katanya.
Mengenai program pengendalian banjir di Palembang, Nopianto menjelaskan, sebagaian leading sektornya di PUPR Kota Palembang, dan sebagian dibackup OPD Pemprov.
“Banyak sekali program Pemprov dalam memback up Pemkot dalam mengendalikan banjir di Palembang. Salah satunya adalah dengan membangun kolam retensi. Di tahun 2022 akan dibangun kolam retensi di Simpang Bandahara. Pembebasan lahannya sharing Pemprov dan Pemkot, dan untuk pembangunannya dilakukan Balai Besar,” paparnya.
Menurut Nopianto, semakin banyak kolam retensi di Palembang itu samakin bagus untuk mengendalikan banjir. “Tapi pembangunan kolam retensi butuh dana besar. Lahan yang dibutuhkan juga luas dan harus dibeli dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk membuat kolam retensi pembebasan lahannya sharing Pemprov dan Pemkot,” terangnya.
Menanggapi aspirasi dari masyarakat tentang kehadiran Anggota DPRD Sumsel dalam kegiatan keagamaan seperti di Masjid, Nopianto menuturkan, kegiatan keagamaan selama covid-19 ini dibatasi, apalagi diwaktu awal covid.
“Tetapi kita bersyukur, sudah tiga bulan terakhir sejak 60 persen masyarakat Palembang sudah divaksin, kegiatan keagamaan sudah mulai dilonggarkan. Sejak tiga bulan lalu, kita anggota DPRD Sumsel mulai aktif hadir dikegiatan di masjid-masjid, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kita tidak boleh lalai memakai masker, karena covid-19 ini belum hilang,” tandasnya.
Anggota DPRD Sumsel dari Partai PKB Antoni Yuzar SH MH mengatakan, dalam reses kali ini masyarakat banyak mengeluhkan banjir di sekitar kolam retensi simpang Polda.
“Disini kita menjelaskan kalau Palembang ini banyak wilayah rawa. Untuk mengatasi banjir Kota Palembang ada Perda Rawa. Jadi tidak semua rawa bisa ditimbun. Tiga puluh persen untuk kolam retensi . Kalau ada yang punya lahan satu 10.000 meter, wajib 30 persen dibuat kolam retensi. Kita tegakkan aturannya,” katanya.
Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Golkar Muhammad Yansuri SIp mengatakan, untuk reses di Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT II) banyak masyarakat mengeluhkan tempat sampah di Jalan Sultan Syahril, banjir dan saluran yang mampet.
“Terkait tempat sampah, kita ingin tau di mana lokasinya. Kalau mau dibangun tempat sampah dibangunkan ditanah siapa. Karena untuk tempat sampah, itu tidak semua orang mau di dekat rumahnya dibangun tempat sampah. Itu yang menjadi beban, untuk teknisnya kita minta alamatnya dan buatlah proposalnya,” ujarnya.
Harapan kita aspirasi masyarakat ini dapat secepatnya direalisasikan oleh Pemkot Palembang. Karena Jumat tanggal 10 Desember ini semua aspirasi masyarakat dalam reses kami sampaikan kepada Bapak Walikota,” katanya.
Sebelumnya, saat menyerap aspirasi masyarakat disekitar kolam retensi IBA, Muhammad Yansuri SIp mengatakan, dari aspirasi masyarakat di sekitar kolam retensi IBA ini adalah ada beberapa saluran air yang mampet. Artinya ini perlu perawatan.
“Selain itu, masyarakat menginginkan agar tanaman liar disini dibersihkan, agar terlihat rapi,” paparnya.
Yansuri menuturkan, untuk saluran air atau siring yang mampet itu diminta lokasi dan fotonya. “Agar lebih jelas kondisi saluran airnya kami minta agar difoto. Karena ada anggaran perawatan di PUPR, itu bisa kita dorong,” katanya.
Sementara itu, Koordinator reses dari Partai Gerindra Dr H Budiarto Marsul mengatakan, reses adalah merupakan masa dimana para Anggota Dewan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan.
“Disini kita ingin bersilaturahmi dengan masyarakat dapil Sumsel II tepatnya di sekitar kolam retensi IBA Jalan Mayor Ruslan ini,” ujarnya.
Budiarto mengungkapkan, seluruh aspirasi masyarakat di sekitar kolam retensi IBA ini akan disampaikan ke OPD terkait. “In Sha Allah semua ditindaklanjuti oleh Pemkot Palembang,” tandasnya.(ADV)
Komentar