Suarapublik.id, Lahat – Guna memudah kan koordinasi dan komunikasi antara Pemkab Lahat dan seluruh perusahaan tambang, Migas dan Perkebunan, Senin (6/6) Bupati Lahat Cik Ujang, SH melantik forum HRD (Human Resource Development) periode 2022 – 2024 di Pendopoan. Adanya kepengurusan forum HRD diharap kan kedepan dapat menjadi wadah silaturahmi serta solusi terkait permasalahan yang sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat.
Kepala Disnakertrans Mustofa Nelson mengatakan, berawal dari hasil pertemuan dengan HRD yang didasari Kep No.560/87/Kep/Nakertrans/2022 yang tercantum dalam UU ketenagaan sehingga mengharapkan adanya pembentukan forum HRD sehingga dapat meningkat silaturahmi sekaligus koordinasi sehingga apapun permasalahan yang menyangkut bidang HRD dan calon karyawan maupun maupun dapat segera dikoordinasikan.
“Untuk jumlah anggota yang dilantik ada sebanyak 45 orang dan diharap kan dapat memberi dampak fositif sesuai dengan Visi Misi pelantikan forum HRD itu sendiri,” ujarnya, Senin (6/6/2022).
Ahmad Roni Ketua Forum HRD mengungkapkan, dirinya siap melaksanakan visi dan misi yang diemban bahkan kedepan bersama seluruh anggota yang ada akan siap bersinergi dengan masyarakat khususnya para pelaku usaha.
Untuk pekerja nanti kedepan akan diusahakan mengutamakan tenaga kerja lokal khususnya didekat domisili perusahaan namun dalam perekrutan ada beberapa ketentuan sehingga tidak semuanya dapat dirangkul.
“Dalam waktu dekat forum HRD akan membentuk Website khusus sehingga seluruh informasi perekrutan tenaga kerja dapat diakses oleh masyarakat khususnya para anak muda yang menjadi pekerjaan,” imbuhnya.
Bupati Lahat Cik Ujang SH menuturkan, dengan dilantiknya forum HRD se kabupaten Lahat diharap kan para pengurus mampu menjadi wadah silaturahmi antara perusahaan, masyarakat dan Pemkab Lahat sehingga keberadaan perusahaan dapat benar-benar dirasakan masyarakat khususnya dampak positif yang ada.
“Pemkab Lahat berharap agar forum HRD dapat menjadi solusi dari setiap permasalahan yang terjadi antara karyawan dan perusahaan. Perusahaan yang ada harus dapat membantu masyarakat sehingga tenaga kerja lokal harus diutamakan,” pungkasnya.
