Forum Honorer K2 Palembang Tolak Kebijakan Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

Kota Palembang86 Dilihat

SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2024. Kebijakan ini mendapatkan respons keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Forum Honorer K2 Kota Palembang.

Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang, Tri Andriansyah Putra, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan penundaan yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami di Palembang pada intinya menolak kebijakan dari pada Kemenpan-RB dan BKN yang istilahnya bukan membatalkan tapi menunda proses pengangkatan dan pelantikan kawan-kawan CPNS dan PPPK 2024.” ujar Tri, Selasa (11/01/2025).

Baca Juga :  Lima Hari Kedepan Sumsel Diprediski Masih Berpotensi Hujan Lebat, BMKG Imbau Warga Waspada Banjir

Tri menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi, mengingat beberapa telah mengabdi selama hampir 25 tahun dan akan memasuki usia pensiun pada Maret 2026.

“Jika TMT (Tanggal Mulai Tugas) di hitung pada 1 maret 2026, maka beberapa pegawai hanya akan bekerja selama 10 hari, ini sangat tidak adil.” Tegasnya

Lebih lanjut, Tri menegaskan sesuai dengan undang-undang ASN tahun 2023 bahwa batas akhir penyelesaian tenaga honorer itu adalah desember 2024, sekarang sudah maret 2025 mau di undurkan lagi 2026, berarti pemerintah melanggar undang-undang yang suda dibuat oleh mereka sendiri.

Baca Juga :  Proyek-Proyek Strategis PGN Tahun Ini Mulai Tancap Gas

Tri juga menekankan bahwa kejadian ini bukan terjadi sekali tapi sudah berkali-kali seperti ini, mundur mundur mundur terus, sementara teman-teman yang berisiko tinggi akan memasuki usia pensiun.

“Kami akan terus mendesak kalau memang tidak ada perubahan dari pada kebijakan Kemenpan-RB dan BKN, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melakukan aksi turun ke jalan.” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 masih menunggu surat dari PGRI, sesuai dengan komitmen program kerja mereka. Ketua PGRI sudah mengirim surat kepada Pemerintah Kota Palembang untuk mengadakan audiensi.

Baca Juga :  7 Tips Berkendara Aman dan Nyaman Saat Menjalankan Ibadah Puas

“Kalau dari audiensi itu kita menemukan solusi atas kebijakan pemerintah pusat, kami akan membatalkan niat untuk aksi ke jalan.” tutup Tri (MG6)

    Komentar

    Berita Hangat Lainya