SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Palembang bersama dengan Detik Post, telah melaksanakan kegiatan Podcast terkait Netralitas ASN Dipertanyakan, siapa yang bertanggung jawab ??, bertempat di Ruang Podcast Detik Post Jl. Bidar No.2, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Selasa (16/10/2024).
Turut hadir, Pengamat Politik Kota Palembang Haikal Hafaffah, Andi Wiradinata selaku Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Palembang dan Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kota Palembang, Nasir selaku Perwakilan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Korwil Sumatera Selatan dan Ketua Detik Post.
Pengamat Politik Kota Palembang Haikal Hafaffah, mengatakan bahwa terjadi fenomena keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada Pilkada serentak tahun 2024, khususnya Kota Palembang, sehingga hal tersebut dapat menggangu tahapan.
Menurutnya, pada era sekarang pesta demokrasi dimanfaatkan pimpinan instansi untuk mengarahkan ASN agar mendukung salah satu calon kepala daerah khususnya Calon Pertahanan dalam rangka memperoleh keuntungan jabatan.
Lanjut Haikal, karena saat ini, terdapat 3 kategori pemilih yaitu pemilih emosional dan pemilih rasional namun biasanya kebanyakan pemilih dalam menentukan calon berdasarkan adanya hubungan kekeluargaan, serta pernah berkerja sama dengan yang bersangkutan.
“Keuntungan yang melibatkan ASN mulai dari tingkat RT, RW hingga Provinsi dimanfaatkan guna mencari hak suara. Dan kami juga mengharapkan, pihak Bawaslu dan Inspektorat dalam hal ini Pemerintah Kota untuk melakukan penindakan secara tegas kepada oknum ASN yang terlibat dalam kasus tidak netral dan mendukung salah satu calon kepala daerah,” bebernya.
Ia juga mengingatkan ASN untuk bersikap netral dan berhati-hati dalam rangka menjaga marwah Institusi Pemerintah dan menindak tegas kepada Oknum aparatur sipil negara apabila terbukti melanggar tidak netral dalam Pilkada tahun 2024.
Ditempat yang sama, Andi Wiradinata selaku Ketua Daerah Maritim Muda Sumsel menyampaikan bahwa berdasarkan data yang pihaknya peroleh terdapat beberapa oknum ASN yang tidak netral dalam penyelenggaran Pilkada tahun 2024 salah satu nya berita viral mengenai oknum Camat Sako.
Keterlibatan Aparatur Sipil Negara, sambung Andi, diduga karena adanya intervensi yang diarahakan langsung oleh Pimpinan Instansi secara tertutup. Banyaknya oknum ASN yang terlibat, dapat berpotensi menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Pemerintah karena belum ada sankai maupun tindakan terhadap yang bersangkutan.
“Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada Oknum ASN khususnya Kota Palembang. Harapannya, kepada instansi terkait untuk membuka diskusi bersama untuk membahas isu netralitas ASN dan bahkan perlu melakukan pemasangan spanduk berisi narasi Netralitas Harga Mati,” jelasnya.
