SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Mosi tidak percaya 21 anggota DPRD Palembang perlu disikapi dengan bijak unsur pimpinan. Berdasarkan isu yang berkembang, bahwa kepemimpinan yang baru di DPRD Palembang ini diduga kurang memperhatikan aspiratif anggota.
Sikap tersebut dinilai menjadi alasan ketidakpuasan anggota terhadap unsur pimpinan yang harus disuarakan. Solusi terbaik menurut Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) adalah pergantian unsur pimpinan.
“Ketidakpercayaan ini sudah berlangsung selama ini tanpa ada tindakan dari BK, unsur pimpinan DPRD Kota Palembang,” ucap Deputy K MAKI Feri Kurniawan, Jum’at (17/2/2023).
Menurut Fery, kalau tidak ada pergantian unsur Pimpinan maka wibawa DPRD Palembang tercoreng karena dianggap ada bergaining politis.
“Tidak ada masalah pergantian unsur pimpinan karena tidak berpengaruh dengan kelangsungan pemerintahan, dan baik juga untuk penyegaran menjelang akhir masa jabatan,” jelas Fery.
Ia menambahkan, jika masyarakat tidak begitu berpengaruh dengan pergantian ini, karena selama ini pun DPRD terkesan kurang aspiratif kepada masyarakat.
“Kita harus coba bagaimana kepemimpinan yang baru bila memang terjadi pergantian, lebih aspiratif atau tidak sama sekali. Intinya ganti unsur pimpinan yang bermasalah dan otoriter agar terjadi suasana kondusif di DPRD Palembang,” terang Fery. (ANA)
