SUARAPUBLIK.ID, LAHAT – Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi sekaligus pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyimpulkan untuk menunda pelaksanaan Assesment dan Job Fit yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel).
“Berdasarkan RDP dengan Para aktivis dan perwakilan dari Eksekutif maka DPRD mengeluarkan tiga poin rekomendasi dan rekomendasi tersebut untuk ditaati,” kata Fitrizal, Jumat (26/4).
Tiga poin tersebut lanjut Fitrizal, yang pertama merekomendasikan penggeseran anggaran BTT ke BPBD, kedua menunda pelaksanaan Assesment dan Job Fit, dengan catatan bila memang urgen dan penting maka bisa dimasukan dalam anggaran APBD Perubahan.
“Apakah Job Fit ini mendesak dan sangat dibutuhkan, sedangkan Kabupaten Lahat pada Tahun ini memasuki Pilkada,” tanya Fitrizal.
Sedangkan yang ketiga disampaikan Fitrizal, pedalaman evaluasi APBD yang akan dilaksanakan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Karena setelah dipaparkan oleh Kepala BPKAD banyak terdapat pergeseran anggaran.
“DPRD kali ini kecolongan semestinya setelah dilakukan penggeseran kita di DPRD ini harus tahu sehingga jika kami ditanyai oleh masyarakat kami tahu dan paham serta bisa menjawab,” jelas Fitrizal.
Sementara itu, Saryono Anwar S Sos dari Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Lahat sangat menyayangkan dengan kondisi Kabupaten Lahat sekarang ini.
“Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga timbul Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Lahat,” ucap Saryono.
Apa lagi dilanjutkan Saryono, tentang keputusan Pj Bupati Lahat yang sudah beredar yakni Job Fit dan Assessment yang mana anggaran untuk Job Fit tidak ada dalam anggaran 2024.
“Lebih-lebih lagi dilaksanakan dengan menggunakan anggaran BTT, jelas hal itu menyalahi. Karena setahu kami ini BTT itu untuk bencana alam,” ungkap Saryono. (sm)
