SUARAPUBLIK.ID, JAKARTA – Sejumlah pejabat publik telah menerima suntikan vaksin virus corona (Covid-19) dosis lanjutan alias booster menggunakan vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, vaksin Nusantara.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah melakukan pengambilan sampel darah sebagai prosedur penerimaan vaksin Nusantara.
Cara kerja vaksin Nusantara yakni setiap orang akan diambil sampel darahnya untuk kemudian dipaparkan dengan kit vaksin yang dibentuk dari sel dendritik. Kemudian sel yang telah mengenal antigen akan diinkubasi selama 3-7 hari.
Hasilnya kemudian akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel dendritik tersebut diharapkan akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap Sars Cov-2.
Dalam video yang beredar di media sosial tampak Luhut tengah duduk di sebuah kursi sambil memegang plastik berisikan darahnya. Sementara Terawan berdiri di sampingnya menggunakan masker dan sarung tangan medis.
“Ini saya bersama Dokter Terawan. Saya ambil darah untuk ikut ini nanti vaksinasi Nusantara. Kita coba,” kata Luhut dalam video yang dilihat , Selasa (5/4).
Tak hanya soal vaksin Nusantara, Luhut menyinggung soal metode Digital Subtraction Angiography (DSA) atau ‘cuci otak’ yang dibuat oleh Terawan. Luhut bahkan mengaku sempat mencoba metode tersebut dan merasakan manfaatnya.
“Setelah saya cek juga, yang dilakukan kepada saya DSA juga banyak yang mengalami pertolongan. Saya sudah DSA juga, dan saya mengalami efeknya. Sekarang ini saya coba dan mereka juga tentu sudah melakukan riset,” kata dia.
Baru-baru ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah juga dilaporkan telah mengikuti prosedur pengambilan vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta.
“Dipecat IDI, Ahmad Basarah Suntik Booster Vaksin Nusantara Terawan, di RSPAD Gatot Soebroto pada Kamis, 31 Maret 2022,” tulis akun instagram @officialsahabatbasarah beberapa waktu lalu.
Adapun pengembangan vaksin Nusantara untuk mencegah penularan Covid-19 sempat menimbulkan polemik berkepanjangan dalam beberapa waktu lalu. Akhirnya, nasib vaksin Nusantara ditentukan melalui nota kesepahaman alias MoU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 19 April lalu.
Dari MoU itu disepakati bahwa proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta itu hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan. Artinya, proses vaksin Nusantara ini bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan izin edar oleh BPOM, melainkan hanya layanan kepada masyarakat.
Sejumlah pejabat dan anggota parlemen kala itu tercatat paling maju membela Terawan. Mereka juga mendaftarkan diri mereka sebagai pasien Terawan terkait pemberian vaksin Nusantara.
Di antaranya Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Kemudian pasangan selebritas Anang-Ashanty, hingga sederet anggota DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad, Emanuel Melkiades Laka Lena, Saleh Daulay, Adian Napitupulu, Nihayatul Wafiroh, Arzetty Bilbina, Sri Meliyana, Anas Thahir, dan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI lainnya. (*)
