SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat per Juli 2021 ini, penyaluran dana penanganan COVID-19 dari APBN di wilayah tersebut masih cukup rendah.
Tercatat, penyaluran dana penanganan COVID-19 yakni senilai Rp68,7 miliar atau baru 15,2 persen dari pagu senilai Rp450,89 miliar di tahun ini.
Kepala DJPb Kanwil Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan penyaluran dana tersebut tersebar pada 19 akun. “Ada 19 akun belanja terkait penanganan COVID-19, seperti belanja barang, belanja jasa maupun belanja dalam bentuk uang,” katanya, Sabtu (31/7/2021).
Lydia menerangkan realisasi dana dari 19 akun tersebut, tertinggi diserap oleh belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat atau pemda dalam bentuk uang. Adapun nilai pagu sebanyak Rp150 juta dengan realisasi 100 persen.
Ia mengatakan pagu anggaran tersebut dibelanjakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang beroperasi di Sumsel. “Sehingga kami catat K/L yang menyerap dana akun Covid-19 tertinggi adalah Kementerian Perdagangan dengan realisasi 100 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan serapan 96,7 persen,” katanya.
Menurut Lydia, dana penanganan COVID-19 juga digunakan untuk membayar upah dalam program padat karya yang digulirkan oleh sejumlah K/L. Kementerian Pertanian, kata dia, merupakan K/L dengan pagu akun COVID-19 terbesar di Sumsel senilai Rp215,76 miliar.
“Kementan memiliki program padat karya yang digulirkan untuk 3.006 tenaga kerja,” katanya.
Lydia mengatakan APBN terus bekerja keras merespon pandemi COVID-19 dan dampaknya yang masih melanda. “APBN berperan responsif dan antisipatif menghadapi perkembangan kasus COVID-19. APBN berupaya dapat terus memberikan dukungan optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara merata,” terang Lydia.
Salah satu respon APBN terlihat dari fokus penggunaan APBN pada program penanganan kesehatan serta perlindungan sosial untuk masyarakat miskin.
“Kementerian Keuangan juga berupaya mengoptimalkan penggunaan dan penyaluran dana transfer ke daerah untuk percepatan penanganan COVID-19 dan dampaknya,” katanya. (ANA)
