SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG — Upaya memperkuat transparansi lembaga pemasyarakatan terus digalakkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Salah satunya melalui penguatan peran kehumasan agar layanan dan kinerja pemasyarakatan dapat diketahui masyarakat secara luas.
Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, menyampaikan bahwa keterlibatan media menjadi bagian penting dalam membangun citra positif lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan maupun program yang dijalankan.
“Komunikasi yang baik antara jajaran pemasyarakatan dengan media akan membuka ruang keterbukaan, sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dan sedang dikerjakan,” kata Hilal saat membuka bimbingan teknis di Palembang.
Ia menjelaskan, kegiatan bimbingan teknis kali ini diikuti para Kepala Lapas, Karutan, Kabapas, hingga Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka dibekali keterampilan menyusun, mengemas, dan menyampaikan informasi agar lebih transparan serta mudah dipahami publik.
Selain fokus pada penguatan peran kehumasan, kegiatan ini juga mencakup pelatihan pengelolaan sistem database lembaga pemasyarakatan. Hilal menyebutkan bahwa operator sistem database dan pengelola layanan publik turut dilibatkan demi menghadirkan pelayanan yang modern, akuntabel, dan berbasis teknologi.
“Kita ingin ada sinergi antar-unit agar pengelolaan data berjalan lebih tertib. Ini juga mendukung transparansi layanan pemasyarakatan di era digital,” ujarnya.
Palembang menjadi kota pertama yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan kolaborasi tersebut. Pemilihan lokasi ini sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang mendorong adanya sinergi pertukaran data antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.
Hilal menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi dengan aparat penegak hukum dan keterlibatan media dinilai sebagai kunci agar lembaga pemasyarakatan semakin dipercaya masyarakat. “Transparansi bukan hanya tentang informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan,” pungkasnya.
