Dinsos Sulit Deteksi Giat ACT, Larang Keras Aksi Meresahkan

- Redaksi

Rabu, 6 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Dinas Sosial Pagar Alam, Buraqqo Bangun. (Photo: Delta Handoko)

Sekretaris Dinas Sosial Pagar Alam, Buraqqo Bangun. (Photo: Delta Handoko)

SUARAPUBLIK.ID, PAGAR ALAM – Terkait mencuatnya pemberitaan petinggi Lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT), yang diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu, diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya bos-bos ACT.

Mengundang perhatian dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pagar Alam yang memandang, jika apa yang dilakukan penggiat sosial tersebut menyimpang dengan dalih presentasi dari hasil.

“Memang sudah lama, para penggiat aksi sosial ini, yang menyimpang dengan dalih presentasi dari hasil. Toh, tidak jelas di dalam distribusi dan peruntukannya. Karena, sebagian dari mereka tidak terbuka di dalam manajemen donasi,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial Pagar Alam, Buraqqo Bangun, Rabu (6/7/2022).

Dikatakan Buraqo, Dinsos melarang keras adanya aksi-aksi sosial yang tidak bekerjasama dengan instansi, terlebih tidak memiliki izin giat. Selanjutnya mereka (ACT) juga tertutup dan seolah-olah membuat komunitas sendiri yang orang-orangnya juga terkesan seperti freelance, sesudah iven bubar tidak ada pertanggungjawaban.

“Jadi kita susah untuk mendeteksi giat yang mereka lakukan. Yang jelas sekarang aksi-aksi sosial kebanyakan hanya untuk presentasi hasil, bukan murni untuk giat sosial. Tapi kalau pun ada aksi yang baik, biasanya dilakukan oleh Mahasiswa/i, karena biasanya mereka mempertaruhkan almamaternya demi kemanusiaan,” ujarnya.

Menurut Buraqo, pihaknya selalu terbuka pintu untuk bersama-sama komunitas pegiat sosial untuk melakukan giat demi kemaslahatan umat, sejauh diajak dan koordinasi.

“Intinya, lembaga aksi sosial apapun itu harus memiliki izin giat dan bekerjasama dengan instansi terkait,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pengawasan Dinsos sudah melakukan verifikasi aksi giat sosial tersebut serta sudah dilarang/ditegur secara lisan.

“Dan kita melarang keras aksi-aksi sosial yang meresahkan dan mengganggu ketertiban lalulintas, dalam hal ini kedepan kita akan berkerjasama dengan instansi terkait, dalam hal ini Sat Pol PP Kota Pagar Alam. Dan semua ini sudah diatur dalam PP Nomor 29 tahun 1980, dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan,” terangnya. (ANA)

Berita Terkait

Transfer Pusat Makin Seret,Pemkot Pagar Alam Putar Otak Kejar PAD Sektor Pajak dan Retribusi
Sejarah Baru! Kopi Pagar Alam Kembali ke Eropa Setelah Era VOC, Kini Dibawa Petani Sendiri ke Barcelona
Lepas 41 Atlet POPDA,Wako Ludi :Buktikan Pagar Alam Bisa Juara Meski Punya Keterbatasan
Pagar Alam Susun KLHS RDTR 2026! Asisten II Cholmin: Pembangunan Tak Boleh Tabrak Lingkungan
Asisten II Pimpin Rapat Strategis, Pembentukan BUMD Pagar Alam Masuki Fase Krusial
Langka Progresif Walikota Pagar Alam Sektor Pariwisata, Launching Titik Nol Pendakian Puncak Dempo
Gerebek Tempat Karaoke, Tim Gabungan Temukan Tiga Pemandu Karaoke Positif Narkoba
LUAR BIASA! Jawab Krisis Khatib IKADI Pagar Alam Turut Pecahkan Rekor MURI Dalam Pelatihan Khatib Nasional

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:53 WIB

Transfer Pusat Makin Seret,Pemkot Pagar Alam Putar Otak Kejar PAD Sektor Pajak dan Retribusi

Selasa, 3 November 2026 - 12:53 WIB

Sejarah Baru! Kopi Pagar Alam Kembali ke Eropa Setelah Era VOC, Kini Dibawa Petani Sendiri ke Barcelona

Minggu, 1 November 2026 - 18:00 WIB

Lepas 41 Atlet POPDA,Wako Ludi :Buktikan Pagar Alam Bisa Juara Meski Punya Keterbatasan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:34 WIB

Pagar Alam Susun KLHS RDTR 2026! Asisten II Cholmin: Pembangunan Tak Boleh Tabrak Lingkungan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:18 WIB

Asisten II Pimpin Rapat Strategis, Pembentukan BUMD Pagar Alam Masuki Fase Krusial

Berita Terbaru

Kota Palembang

Optimalisasi Zakat Jadi Modal Usaha! Gerakkan Ekonomi Umat

Kamis, 5 Nov 2026 - 18:17 WIB