SUARAPUBLIK, Bukittinggi : Bertempat di hall Balaikota, Selasa (18/9/2018), Pemerintah kota Bukittinggi, menyerahkan 9.120 Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) bagi masyarakat, yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Kabid Promosi Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Ramli Andrian, menjelaskan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program prioritas Dinas Kesehatan kota Bukittinggi.
“Kepesertaan JKN itu terbagi tiga, Penerima Upah (pekerja dan pemberi kerja), Non Penerima Upah (kelompok/ keluarga/ individu) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni masyarakat miskin yang preminya dibiayai oleh pemerintah pusat (PBI APBN) dan dibiayai pemerintah daerah (PBI APBD). Melalui APBN ada sekitar 16.336 jiwa yang diberikan JKN dan 9.120 jiwa dibiayai APBD,” ulasnya.
Menurut Ramli Andrian, tahun 2018, Pemko Bukittinggi telah menganggarkan APBD 2018 untuk premi kepesertaan sebanyak 9.120 jiwa. Data berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) kota Bukittinggi yang didata oleh Dinas Sosial sebanyak Rp 2 Milyar lebih.
“Target JKN adalah Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan financial. Target UHC adalah pada Januari 2019, 95% masyarakat sudah mempunyai JKN. Sementara untuk Bukittinggi sendiri sampai bulan Agustus 2018, baru 81% masyarakat yang sudah mempunyai JKN,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Yuen Karnova mengungkapkan, untuk menjamin masyarakat, agar mendapat layanan kesehatan, tanpa adanya hambatan financial, JKN yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat nasional, wajib, gotong royong, nirbala merupakan jalan keluar untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi pada kehidupan.
Pembiayaan JKN berasal dari dana sharing APBD provinsi 20% dan 80% dana APBD kota Bukittinggi, untuk membayar jumlah premi Rp 23.000 per jiwa perbulan maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 2 Milyar lebih.
“Karena itu kita memang harus bersyukur bahwa pemerintah sudah memberikan perhatian dalam pelayanan kesehatan karena kesehatan itu mahal. Kalau kita tidak memiliki KIS sulit dibayangkan biaya yang besar saat kita sakit,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan cabang Bukittinggi, Yessi, mengucapkan terima kasih kepada Pemko yang telah mendukung program JKN KIS. Dengan JKN KIS, tidak perlu lagi biaya mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat sakit. BPJS mencatat 28.538 jiwa peserta mandiri namun tidak semua peserta tersebut membayar. Sebab, tidak sanggup lagi membayar karena keterbatasan keuangan, lupa, dan merasa tidak perlu lagi karena sudah merasa sehat.
“Kami menghimbau kepada yang belum membayar premi, untuk segera membayar, karena program ini program gotong royong. Jika ada data yang salah atau salah mohon dilaporkan ke BPJS kesehatan. Jika ada kesalahan cetak nama, tgl lahir, alamat atau pun puskesmas nya salah, silakan melaporkan dengan membawa KK dan kTP ke BPJS kesehatan,” ulasnya. (YSM)
