SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG – Dewan Pers mengadakan workshop peliputan Pemilu/Pilkada 2024 di Provinsi Sumsel, di Hotel Aryaduta Palembang, pada Kamis (2/5/2024). Workshop ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas peliputan media cetak dan elektronik terhadap Pemilu dan Pilkada 2024.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk melakukan dialog dengan teman-teman pers yang ada di Sumsel.
Kegiatan workshop ini juga, untuk mengawal agar Pemilukada yang sebentar lagi berlangsung, dinamikanya dikawal betul teman-teman jurnalis agar tetap kondusif, berjalan sedemokratis mungkin dan ada proses pemberdayaan publik melalui pemberitaan.
“Supaya ada kesamaan pandangan soal bagaimana Pemilukada tadi. Supaya berjalan demokratif dan lain-lainnya, itu seperti yang tadi saya sampaikan maka workshop ini dilakukan harapannya adalah tentu untuk adanya rekomendasi yang menjadi pegangan bersama. Makanya kita hadirkan KPUD, KPID, Bawaslu dan pemerintah daerah termasuk unsur kepolisian karena akan sama-sama nanti menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Jelasnya, tentunya kita ingin semua warga masyarakat dalam kontestasi Pemilukada bisa menggunakan haknya itu penting sekali. Inilah peran media yang punya fungsi meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilukada bukan mobilisasi, artinya tidak dimanfaatkan oleh kontestan tertentu yang punya uang yang banyak lalu memanfaatkan media tidak seperti itu. Tapi, bagaimana media lalu bisa meningkatkan partisipasi publik untuk ikut dalam Pemilukada.
Kedua, bagaimana fungsi media memberdayakan intelektual publik di dalam menjatuhkan pilihannya. Memilih bukan karena uang, bukan karena sogokan bukan karena kesenangan, intimidasi dan lain-lain.
Tapi memiliki daya intelektual yang utuh karena salah satunya kontribusinya dari teman-teman media untuk menjelaskan siapa para calon integritasnya bagaimana kafabilitasnya bagaimana dan bisa mengajak partai politik dalam memberikan dukungan itu dilakukan secara sehat.
Untuk dari temen-temen pers jika menjadi juru kampanye menjadi tim sukses bahkan calon, lanjut Ninik, maka dia harus berhenti sementara karena kalau sudah sampai ke sana nanti dia tidak bisa independen.
Jadi berharap betul tidak ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan teman-teman jurnalis tidak bisa berlaku secara independen dalam menjalankan fungsi jurnalisnya.
“Kemudian penting bagi teman-teman, agar aktif seluruh aktivitasnya dilakukan dengan cara yang profesional. Yang juga penting adalah dalam proses ini kita harus mengingatkan para penyelenggara pemilu KPU, KPID dan Bawaslu agar memberikan informasi yang utuh kepada teman-teman jurnalis tidak mengintimidasi kalau diperlukan informasi KPU, Bawaslu, Pemerintah, Kepolisian dan TNI harus terbuka karena semua ikut terlibat untuk menyelenggarakan dalam pengamanan,” ungkapanya.
Lanjutnya, jadi istilah head to head dan lain-lain itu tidak terjadi dalam konteks negatif, tapi terjadi dalam konteks yang positif artinya berjalan dengan baik.
“Masyarakat bisa memilih dengan tenang masyarakat punya prevensi pilihan politiknya dengan tenang dan tadi yang pertanyaan apa jawaban apa-apa permohonan saya media memiliki fungsi melakukan pendidikan jurnalistik dalam konteks preferensi politik masyarakat itu tidak diajarkan dengan sebaik-baiknya boleh melalui teman-teman,” bebernya.
Pj Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Kepala Kasbangpol Provinsi H.M. Al Fagri Zabidi Bj menyampaikan mudah-mudahan pemilukada secara serantak ini dapat berjalan dengan aman dan damai. (ANA)
