SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta BPKP perketat pengawasa program cetak sawah dan optimalisasi lahan.
“Sejumlah agenda strategis memerlukan peran aktif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), antara lain pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan peningkatan produksi pertanian,” ujar Deru, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, pelantikan kepala BPKP yang baru bukan hanya pergantian pejabat, melainkan awal dari penguatan sinergi antara pengawasan pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan Sumsel.
“Sumsel punya potensi besar, kalau tidak diawasi dan diarahkan dengan benar peluang bisa menjadi beban,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Deru menargetkan kenaikan produksi gabah hingga 25 persen pada tahun ini. Selain itu, pembangunan pelabuhan juga jadi prioritas karena keterbatasan pelabuhan lama yang tidak lagi mencukupi.
Kemudian, ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para kepala desa. Sebab, masih banyaknya kasus hukum yang menjerat kades akibat kesalahan administratif.
“Kami berharap BPKP ikut memberikan asistensi terhadap keuangan desa. Tidak cukup hanya pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan,” tuturnya.
Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas kades melalui ‘upgrading’ dan peluncuran Kopdes (Koperasi Desa).
Sementara itu, Deputi BPKP RI Dr. Setya Nugraha menegaskan bahwa pengukuhan ini menandai komitmen memperkuat tata kelola daerah yang baik.
Ia mengatakan tiga fokus pengawasan saat ini adalah pengawasan pada area berisiko tinggi, peningkatan efektivitas pembangunan, dan dukungan terhadap program prioritas nasional.
“BPKP harus jadi mitra strategis dalam memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
BPKP juga mendorong belanja strategis pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Termasuk mendukung PAD daerah agar semakin optimal dan akuntabel.
Momentum pengukuhan ini juga memperkuat kolaborasi antara BPKP dengan seluruh unsur pemerintahan di Sumatera Selatan, dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.
Untuk diketahui Supriyadi sebelumnya menjabat Kepala BPKP Aceh dipercaya menggantikan Sofyan Antonius. Pengukuhan ini didasarkan pada SK Kepala BPKP No. KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025, tanggal 5 Juni 2025.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Forkopimda, para kepala OPD, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel.
