Category: Ogan Komering Ilir

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membukakan peluang bagi produk UMKM lokal OKI, untuk tembus ke jaringan pasar ritel modern. Pemkab menggandeng PT Sumber Alfaria Trijaya, agar produk lokal seperti beras, gulo puan, terasi Tulung Selapan, Kerupuk Kelempang, serta produk unggulan lain akan mudah ditemui di jaringan mini market se-Indonesia.

“Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya kita untuk pemulihan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM di OKI. Larena kita tahu selera pasar masyarakat berubah mereka ingin mendapat produk yang baik dan mudah dijangkau,” ungkap Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H. Husin di Kayuagung, Rabu, (9/12/2021).

Husin mengatakan, banyak produk unggulan di OKI yang belum maksimal pemasarannya.

“Kendalanya di pemasaran, pengemasan bahkan keberlanjutan produk itu sendiri,” kata Husin. Untuk itu, jelas Husin melalui kerjasama ini Pemkab bersama Alfaria akan melakukan pendampingan kepada produk lokal agar bisa masuk kejaringan Alfamart.

Rendra Yudha, Branch Corporate Comunication PT Alfaria Trijaya menyambut antusias kerjasama Pemkab OKI dengan pihaknya. Menurutnya bersama Dinas Koperasi dan UMKM pihaknya telah melakukan pertemuan dengan 14 Pelaku UMKM Unggulan OKI yang siap masuk ke jaringan Alfamart.

“Kami sangat antusias menyambut inisiatif Pemkab OKI ini dan sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan dengan para pelaku UMKM di OKI yang diproyeksi bisa masuk ke jaringan kita,” ungkap dia.

Sebelum dipasarkan menurut Rendra, para pelaku UMKM akan diberikan pendampingan terkait dengan pengemasan, jaminan mutu hingga tes pasar.

“Kita lakukan tes pasar. Jika memang potensial produk lokal sini tidak hanya dipasarkan di OKI, bisa saja merambah ke daerah lain” terang dia.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura OKI melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Rojali, SE, MM mengatakan, beras lokal OKI sudah sangat layak jika masuk ke pasar ritel.

“Kami memiliki beras premium berstandar berasal dari petani-petani lokal. Untuk saat ini pemasaran mereka masih melalui toko tani yang tersebar di 18 kecamatan, dengan masuknya mereka ke pasar retail tentu sangat membantu” terang Rojali.

Pemkab OKI terus mendorong upaya kolaborasi untuk memberi layanan serta pemulihan ekonomi bagi masyarakat OKI melalui kolaborasi. Setidaknya ada 19 kerjasama daerah telah dan dalam proses penandatanganan ujar Kepala Bagian Kerjasama Setda OKI, Deni Agung Arifson

Terkait kerjasama dengan jaringan pasar ritel ini Deni mengungkap merupakan inisiasi Bupati OKI, H. Iskandar, SE untuk mendongkrak produk lokal agar naik kelas.

“Kita memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya kolaborasi untuk mendorong produk lokal dan layanan pemerintah semakin baik,” ungkap Deni.

Lebih lanjut terang deni, akan dilakukan penandatangan kesepakatan antara Bupati OKI dengan pimpinan PT Alfaria Trijaya agar UMKM Lokal OKI makin naik kelas. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Penghitungan suara ulang silang sengketa pemilihan kepala desa Kabupaten OKI, menuai kontroversi. Pelaksanaan PSU yang sejatinya terbuka untuk umum, justru dilakukan tertutup dan tidak boleh diliput media.

Keputusan pelaksanaan PSU tersebut menindaklanjuti surat Bupati Ogan Komering Ilir sebelumnya, yang menghendaki pelaksanaan perhitungan suara ulang, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serentak tahun 2021.

Penyelenggara kegiatan PSU, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten OKI, menyatakan kalau rapat mengenai PSU yang dilaksanakan di Aula Bende Seguguk, Kompleks Perkantoran Bupati OKI, Kayuagung, Rabu (8/12/2021), tidak dapat diliput media. Akibatnya, sejumlah wartawan yang telah menunggu terpaksa balik kanan.

“Maaf tidak diperkenankan untuk liputan. Hanya panitia yang boleh masuk. Tidak satu pun wartawan yang diperkenankan untuk liputan. Lihat saja tidak ada wartawan lainnya,” ujar salah satu anggota Pol-PP yang berjaga di pintu masuk.

Kendati tidak menyebut langsung, tetapi pria bertubuh tegap tersebut seolah membenarkan larangan itu merupakan instruksi dari Dinas PMD. Tidak hanya cukup sampai disini, para awak media kemudian diarahkan menemui wanita paruh baya yang diyakinkan sebagai panitia.

Berada di sisi kanan pintu masuk, wanita berhijab yang tidak ingin menyebutkan identitas dirinya, lalu semakin memperjelas pelarangan liputan perhitungan suara ulang yang saat itu baru saja hendak berlangsung. “Hanya panitia saja yang diperkenankan masuk. Selain itu tidak boleh,” cetusnya.

Berdasarkan surat Nomor 11/1254/D.PMD/II.1/2021, yang diterbitkan Senin, 6 Desember 2021, ditandatangani Sekretaris Daerah Husin mewakili Bupati OKI Iskandar. Setidaknya dari 11 sengketa, sebanyak 5 desa dijadwalkan dilakukan penghitungan suara ulang di Aula Bende Seguguk, Kantor Bupati, Kayuagung, Rabu (8/12/2021) hingga Kamis (9/12/2021).

Pada Rabu (8/12/2021), penghitungan suara ulang untuk kecamatan Mesuji Raya, yakni berlangsung dari pukul 08.00 sampai selesai untuk Desa Mataram Jaya. Kemudian pukul 13.00 dilanjutkan Desa Embacang. Sedangkan sisanya dilanjutkan Kamis (9/12/2021) pukul 08.00 untuk Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, dan 13.00 untuk Tanjung Batu kecamatan Tulung Selapan. Dan, 15.00 Desa Simpang Tiga Makmur, Kecamatan Tulung Selapan.

Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten OKI, Darfian Mahar Jaya, mengungkapkan keheranan atas sikap tertutup Dinas PMD untuk memberi ruang liputan bagi awak media. Menurutnya, bukan hanya tidak menunaikan kewajiban menyampaikan jalan kegiatan secara transparan, bahkan menurut dia, dengan sengaja Dinas PMD mengabaikan hak publik memperoleh informasi.

“Alih-alih disiarkan secara meluas sebagai kewajiban memenuhi hak informasi publik, kehadiran wartawan justru diacuhkan,” ujarnya, Rabu (8/12/2021).

Menurut dia, pencekalan liputan perhitungan suara tidak harus terjadi bila Dinas PMD memahami pekerja media sebagai penerus akses informasi publik sebagaimana telah diamanatkan kepada jurnalis itu sendiri. Bila hal tersebut justru dihalangi, bisa disebut kegagalan Dinas PMD dalam memenuhi hak informasi publik,

“Terlebih, tingkat interest publik atas sengkarut sengketa pilkades cukup tinggi. Tidak sewajarnya menghalangi jurnalis menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial,” ujarnya didampingi Sekjen IWO, Romi Maradona.

Di tempat berbeda, Ketua Forum Wartawan Kabupaten OKI, M Dihin Nur, mengutarakan dalam perspektif hak, asas keterbukaan informasi atau transparansi merupakan prasyarat utama akuntabilitas pemerintah kepada warganya.

Menurut dia, transparansi berkonsekuensi terhadap pemenuhan informasi untuk tahu apa yang akan, sedang, dan telah dikerjakan pemerintah daerah.

“Tanpa menerapkan transparansi pada penyelenggaraannya, menyandang predikat akuntabilitas rasanya sulit diterima publik. Apa yang terjadi saat ini, justru bertolak belakang dengan capaian akuntabilitas pemerintahan OKI,” tutupnya.

Kecaman juga disampaikan Sekjen Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia Kabupaten OKI, Rasmiadi. Menurut dia, sebagai entitas publik, sikap seolah berlaku eksklusif tidak patut diberlakukan oleh Dinas PMD. Ia mengungkapkan, mencerdaskan pola pikir anak bangsa tak melulu berkutat pada dunia seremoni. Informasi akurat senantiasa dibutuhkan. Publik memerlukan informasi berkualitas dalam mengevaluasi kebijakan.

Apalagi, menurutnya dalam kurun 10 tahun terakhir, mekanisme penghitungan suara ulang pada Pilkades Kabupaten OKI ini, merupakan pelaksanaan pertama kali sebagai penyelesaian sengkarut sengketa pilkades.

“Informasi secara benar sangat penting untuk siapa pun. Apalagi soal penghitungan suara ulang, yang sebenarnya memang harus diketahui prosesnya. Keinginan publik tidak akan pernah tersampaikan bila tugas jurnalis justru dihalangi,” ungkapnya.

Keresahan pekerja media ini sendiri dibantah Kepala Dinas PMD, Nursula. Menurutnya, petugas di depan ruang rapat, bukan hendak menghalangi. Ia mengatakan, mereka bertugas melakukan cek sesuai nama dengan daftar hadir yang telah disusun oleh pihaknya sebelumnya.

“Petugas di depan mengecek orang-orang yang hendak masuk sesuai yang ada didaftar hadir dengan diberikan kartu pengenal,” terang dia, Rabu (8/12/2021) dalam percakapan whatsapp salah satu awak media.

Nursula justru meragukan keberadaan wartawan dalam kegiatan tersebut. Dari perbincangan singkat tersebut, secara tak langsung ia ingin mengatakan akan terkendala atas kehadiran wartawan menganggu konsentrasi panitia dalam menyaksikan jalannya proses perhitungan suara ulang.

“Dari pagi tadi tidak ada wartawan yang meliput. Kami bukan menghalangi. Tunggu saja hasilnya akan diumumkan. Berikan kesempatan kami untuk fokus dalam pemantauan tugas panitia,” imbuhnya. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H. Dja’far Shodiq melantik 33 pejabat fungsional, serta mengambil sumpah 56 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PNS di Ruang Rapat Bende Seguguk II. Rabu, (8/12/2021).

Pelantikan PNS dan Jabatan Fungsional ini, merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Ogan Komering Ilir.

“Sebanyak 33 orang pejabat fungsional tertentu dilantik, di antaranya guru, nutrisionis, perawat, dan bidan serta pengukuhan sebanyak 56 orang Calon Pengawai Negeri Sipil formasi Tahun 2019 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” jelas Kepala BKPP OKI, Maulidini.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati OKI, Dja’far Shodiq mengatakan kepada para PNS dan Pemegang Jabatan Fungsional (Jafung) yang telah mengikrarkan sumpahnya harus mampu bekerja profesional sehingga kehadirannya bisa memberikan dampak positif.

“Saudara semua mengemban amanah yang tidak mudah. Saya berpesan untuk terus jaga integritas karena itu nafas kita sebagai pelayanan publik, hal ini juga harus dilengkapi dengan konsistensi dan persisten dalam menjalani tugas sepenuh hati dan profesional”, ungkap Shodiq.

Wabup Shodiq menerangkan, bahwa PNS yang dilantik dan berikrar hari ini telah melewati proses yang cukup panjang, banyak perjuangan yang telah dilakukan. Maka dari itu, bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Saatnya mendarmabaktikan diri kepada bangsa, loyalitas dan kinerja dengan inovasi terbaik dan memberi pelayanan yang prima untuk masyarakat di OKI”, pesan dia. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memperkuat kemitraan global untuk memitigasi Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (Karhutbunlah) secara optimal.

Melalui program  Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP IFM), Pemkab bersama NGO KEMITRAAN Indonesia, mereplikasi pola pencegahan Karhutbunlah dengan sistem klaster yang dinilai sukses di Afrika Selatan.

Hasbi Berliani, Program Director untuk Sustainable Governance Community KEMITRAAN mengungkap pencegahan Karhutbunlah melalui sistem klaster diterapkan pada tiga wilayah di Indonesia, yaitu Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, Pelalawan, Riau dan Ogan Komering Ilir, Sumsel dengan dukungan UNEP dan USAID

“Sistem klaster ini merupakan suatu pendekatan yang telah dilaksanakan di Afrika Selatan dan direflikasi di Indonesia” ujar Hasbi pada pertemuan di Kantor Bupati OKI, Selasa, (7/12)

Selain pada tataran teknis koordinasi, jelas Hasbi saat ini pemkab bersama KEMITRAAN melakukan penguatan pada tiga sisi utama

“Yaitu pelembagaan (dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi
hingga nasional), regulasi sebagai payung hukum, hingga identifikasi terhadap sumber pendanaan.” ujar dia.

Bupati Ogan Komering Ilir, melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S. Pd, MM, M. Pd mengatakan Pemkab OKI mendukung penuh penerapan pola klaster ini dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan.

“Melalui program SIAP-IFM akan memperkuat tata kelola kelembangaan pencegahan Karhutlah yang berbasis pada kebijakan lokal dan memperkuat sistem informasi terpadu untuk deteksi dini cegah karhutlah”, ungkap Sekda Husin.

Selain penanganan Karhutlah Sekda Husin juga menawarkan kemitraan lain seperti dibidang kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan masyarakat.

“Sejatinya kita bisa melakukan bentuk kerjasama lain untuk menguatkan kapasitas lembaga baik pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat” ujar dia.

Trevor Wilson,  perwakilan Kishugu, (lembaga Afrika Selatan) yang terlibat dalam program SIAP-IFM, menyebut, pihaknya sangat bersemangat menjadi bagian dari inisiatif pembentukan klaster pencegahan karhutla di Indonesia.

“Tujuan utamanya (klaster) adalah mitigasi risiko karhutla melalui pencegahan dan koordinasi pemadaman kebakaran yang tidak diinginkan dengan cepat,” jelasnya.

Sementara itu, Johan Kieft dari UNEP mengapresiasi apa yang telah dihasilkan oleh Pemkab OKI dalam upayanya mencegah karhutla. Menurutnya upaya di tiga wilayah pilot sejalan dengan upaya KLHK dalam mencegah karhutla di Indonesia.

Dalam kegiatan yang sama, Harlan Hale, perwakilan dari USAID menyebut pihaknya merasa senang dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan Karhutla di daerah rawan kebakaran di Indonesia, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

“Pendekatan klaster memungkinkan semua pihak yang memanfaatkan lahan untuk bersama-sama mencegah Karhutla. Sehingga mengurangi asap kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan dan ekonomi Indonesia,” terangnya

Salah satu kegiatan SIAP-IFM yang digelar kemarin,  yaitu Workshop mitigasi kebakaran hutan, kebun dan lahan secara hybrid. Menghadirkan narasumber dari Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam
Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Workshop ini diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah di OKI, TNI dan Polri, perwakilan perusahaan yang memiliki izin konsesi serta masyarakat umum.

Pada hari yang sama tim SIAP-IFM OKI mengunjungi Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran OKI. Tim berdiskusi bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) desa Cinta Jaya terkait mekanisme kerja sama klaster yang selama ini diterapkan di Afrika Selatan. Serta sosialisasi pemberdayaan kelompok masyarakat pengerajin purun di pedamaran OKI. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), masih berupaya meninjau ulang putusan Bupati OKI H Iskandar untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkades Karangsia 2021.

Sebelumnya diberitakan, pada 22 November 2021 lalu, bupati melalui DPMD memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) bagi sejumlah desa dalam Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten OKI. Hal itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Camat Sungai Menang bernomor 140/1274/D.PMD/11.1/2021.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Hikmawan Oktavian menjelaskan, masing-masing calon kades memiliki hak untuk mengajukan sanggahan. Dan laporan-laporan dari masing-masing pihak secara tertulis sudah masuk ke DPMD.

“Tentunya akan kami teruskan dan minta petunjuk lebih lanjut (kepada Bupati), tentang langkah-langkah ke depan. Yang jelas, hal ini masih kami kaji, karena kedua belah pihak (dalam Pilkades Karangsia), sama-sama tidak bersedia untuk dilakukan PSU,” jelas Hikmawan, Selasa (7/12).

Menurut Hikmawan, DPMD sendiri tidak bisa memastikan berapa lama proses tersebut akan berlangsung karena Pilkades di Karangsia masih dalam sengketa.

Sebelumnya, calon kepala desa Karangsia nomor urut 01 Aziz, beserta rombongan pada Selasa 7 Desember 2021 ), mendatangi kantor DPMD OKI, guna mengonfirmasi surat permohonan pembatalan pemungutan suara ulang Pilkades Karangsia 2021 kepada pihak DPMD.

“Kami ke sini mau konfirmasi dengan surat yang kami layangkan kemarin ke DPMD maupun Bupati, mengenai penolakan PSU. Dan menginginkan penetapan panitia yang sudah di tanda tangani oleh camat, bahwa kami pemenangnya. Dengan hasil 199 suara untuk pihak 01 dan 197 suara untuk pihak 02,” terang juru bicara calon kades nomor urut 01 Pilkades Karangsia, Ahmad Guntur Saputra S.Sos.

Namun, lanjut dia, hasil tersebut dinyatakan belum diterima oleh pihak DPMD, itu berarti bupati belum mengetahui, sehingga dikeluarkanlah keputusan pelaksanaan PSU tersebut.

“Tadi pihak DPMD menyatakan bakal meninjau ulang rekomendasi Bupati tersebut. Kami menyesalkan juga pembukaan kotak suara yang dilakukan di kantor Pemda saat itu yang tidak disertai berita acara. Untuk proses penghitungan itu sendiri, kami memiliki bukti berupa video maupun foto,” paparnya.

Konflik di Pilkades Karangsia 2021

Pilkades Karangsia 2021 diikuti dua calon kepala desa, nomor urut 1 Aziz, nomor urut 2 Gusman.

Dari hasil pelaksanaan pemilihan pada 12 Oktober 2021 lalu, panitia Pilkades menetapkan paslon nomor urut 1 menjadi pemenang dengan perolehan 199 suara atau unggul 2 suara dari saingannya, paslon no urut 2.

Namun putusan tersebut digugat oleh paslon nomor urut dua yang mengklaim jumlah surat suara dan daftar hadir dengan jumlah 412 suara.

Untuk menjawab klaim calon nomor urut 02. DPMD memutuskan untuk membuka kotak suara agar dapat dihitung kembali.

Pada 29 Oktober 2021 bertempat di ruang Bende Seguguk Pemkab OKI, panitia dihadapan Sekda, Asisten 1 Bupati, pihak DPMD, Tripika kecamatan Sungai Menang dan kedua saksi calon kades, sepakat untuk membuka kotak guna melakukan penghitungan ulang.

Berdasarkan hasil perhitungan, surat suara di dalam kotak tersebut berjumlah 415 surat suara, sama dengan hasil laporan rekapitulasi panitia dan berselisih tiga suara dari klaim pihak nomor urut 02.

Namun berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan tanpa adanya berita acara tersebut, Bupati OKI memerintahkan Camat Sungai Menang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Karangsia.

Namun kedua calon kades tak bersedia dengan putusan tersebut. Keduanya pun mengajukan surat permohonan pembatalan PSU kepada Bupati. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) OKI memediasi pertemuan antara warga desa Sukamuti Kecamatan Mesuji dengan PT. Treekreasi Marga Mulya (PT. TMM). Mediasi ini terkait klaim dan pendudukan lahan oleh warga pada lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Mediasi yang digelar di Kantor Bupati OKI ini dipimpin langsung oleh Bupati OKI, H. Iskandar, SE di dampingi Kapolres OKI, AKBP, Diliyanto, SH, MH, Dandim 0402 OKI, Kajari, serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI.

Bupati OKI, H. Iskandar, SE menyampaikan Pemda bersama Forkopimda sebagai representasi pemerintah hadir untuk memediasi dan mencari titik temu permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan.

“Di sini kami hadir sebagai penengah, hadir untuk sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing,” ungkap Iskandar.

Iskandar mengatakan, Pemkab OKI bersama Forkopimda sangat serius dalam menuntaskan setiap persoalan pertanahan.

“Namun, ini harus dilakukan dengan cara yang baik, karena tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Karena kalau salah nanti dampaknya tidak seperti yang kita harapkan,” ujarnya.

Iskandar mengungkapkan, pihaknya terus mendorong tertib administrasi dalam mengurai permasalahan agraria ini.

“Kita kedepankan musyawarah mufakat dan tentu harus sama-sama dipedomani, yaitu tertib administrasi untuk mengurai permasalahan” terang dia.

Sementara itu, Kapolres OKI, AKBP Dili Yanto, S. I. K, SH, MH meminta semua
pihak meminimalisir atau menghindari terjadinya perselisian di tengah masyarakat.

“Mediasi ini kita lakukan guna mencegah timbulnya perselisihan dan mengatasi permasalahan dengan musyawarah sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kami juga (Kepolisian) mengoptimalkan tugas dan fungsi kami di tengah masyarakat agar keamanan dan ketertiban tetap tercipta,” ungkap Kapolres.

Dengan adanya mediasi ini, Kapolres berharap permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan ini dapat diselesaikan secara damai. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pejabat yang dikukuhkan hari ini merupakan hasil dari tahapan manajemen talenta yang dilakukan Pemkab OKI belakangan. OKI juga menjadi Pemda pertama se-regional VII yang telah menetapkan jabatan administrator dengan manajemen talenta.

“Pelantikan dan pengukuhan hari ini merupakan hasil dari tahapan manajemen talenta yang kita lakukan dengan mengedepan proses transparan, obyektif, tepat waktu,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. OKI, Maulidini, SKM di Kantor Bupati OKI, Senin, (6/12/2021).

Melalui Manajemen Talenta ASN dikatakan Deni, para ASN potensial diukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Sementara Bupati Ogan Komering Ilir, H.Iskandar, SE mengatakan penerapan sistem merit ini diyakini mampu menghadirkan para pejabat di Kabupaten OKI yang berkualitas, dan berintegritas.

“Jabatan karir dipercayakan pada saudara hari ini adalah hasil dari seleksi yang melihat rekam sejak dari awal sehingga dapat berkinerja baik “, tegas Iskandar.

Iskandar menekankan kepada pejabat yang dilantik agar mampu membahagiakan warga melalui program yang bermanfaat untuk masyarakat.

“Yang terpenting kinerja saudara mampu membahagiakan masyarakat dengan inovasi yang pelayanan yang penuh kreativitas” ungkapnya.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan, rotasi maupun promosi dalam organisasi adalah hal biasa untuk memberikan tempat baru berkrativitas danmeningkatkan performasi organisasi.

“Jabatan yang Saudara emban adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saudara agar dilaksanakan dengan penuh perhatian, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi,” pesannya.

Bupati Iskandar juga berpesan agar pejabat yang dilantik ini dapat berkinerja super baik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Adapun para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilantik antara lain Hj. Arianti, S.STP., MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di rotasi dengan jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Adiyanto, S.Pd yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Kemitraan Komunikasi Publik dipromosi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika; Eka Nurmayani, S.Pi., M.Eng yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Perikanan Budidaya dipromosi menjadi Sekretaris Dinas Perikanan; Al Amin. S.Pi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pengelolaan Kawasan Pembudidayaan menjadi Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan; Romico Iswandy, S.St.Pi., M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pengembangan Sumberdaya Perikanan menduduki jabatan baru sebagai Kabid Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan; Ferly Aprianto, S.Pi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Kenelayanan menduduki jabatan baru sebagai Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan.

Udayani, S.TP yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Penanganan Pengungsi dilantik sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; M. Kurniawan Siregar, SE., MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Atraksi Seni dan Budaya menjadi Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Muhammad Hasanudin, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pendayagunaan SDA dan TTG menjadi Kabid peningkatan SAPRAS, penanggulangan kemiskinan, dan Evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta Rudi Kurniawan, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pengembangan masyarakat desa dan desa dipromosi sebagai Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Menanggapi perkembangan keberatan terhadap hasil Pilkades Serentak pasca rapat mediasi dipralarsai Pemkab OKI, Bupati Ogan Komering Ilir H Iskandar SE telah mengeluarkan surat kepada camat, Senin (22/11/2021) lalu, yakni melaksanakan PSU di sembilan desa dalam tiga kecamatan. Namun keputusan Bupati tersebut justru mendapat penolakan dari sejumlah desa.

Rekomendasi bupati OKI tersebut, yang secara tidak langsung menganulir calon kepala desa terpilih peraih suara terbanyak, justru bertolak belakang dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa.

Gelombang penolakan pertama atas rekomendasi bupati tersebut, datang dari Desa Bukit Batu. Lebih dari separuh warga Bukit Batu menyatakan petisi penolakan pemilihan suara ulang. Petisi tersebut telah diserahkan warga kepada Bupati OKI dan juga diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Senin 29 November 2021.

Selain Desa Bukit Batu, warga desa Karangsia Kecamatan Sungai Menang, juga turut melayangkan sanggahan atas rekomendasi PSU dari Bupati. Dan kedua calon kepala desa yang bertarung, sama-sama menolak dilakukan pemilihan suara ulang.

“Tadi sudah dilakukan mediasi dan Kepala DPMD, tidak bisa mengambil keputusan karena hanya melaksanakan perintah dari Pak Bupati,” ujar Perwakilan Calon Kades Karangsia Nomor urut 2, Sugono SH pada Selasa 30 November 2021 lalu.

Penolakan rekomendasi Bupati juga datang dari Calon Kades Karangsia Nomor Urut 1, Aziz. Dirinya tak menduga proses mediasi yang diupayakan dengan cara penghitungan ulang surat suara di hadapan Sekda, Asisten Bupati, tripika kecamatan, kedua pasangan cakades dan seluruh saksi waktu itu, justru berakhir dengan keputusan dilakukannya PSU.

“Kami menolak PSU dan meminta tahapan Pilkades di Desa Karangsia dilanjutkan. Pilkades telah berjalan sesuai dengan tahapannya dan telah sesuai dengan Perbup yang berlaku,” kata Aziz calon nomor urut 1 di hadapan awak media Jumat (3/12/2021) sore.

Gelombang penolakan rekomendasi bupati terkait PSU, juga disampaikan masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Jejawi. Setidaknya ratusan warga Karang Agung mendesak Bupati OKI untuk segera melantik Calon Kepala Desa Nomor urut 1 Mislina.

Aksi penolakan tersebut disampaikan warga yang didominasi emak-emak, Minggu (5/12/2021), melalui petisi yang ditanda tangani oleh 412 warga sebagai bentuk penolakan PSU sekaligus dukungan moril kepada Mislina.

Menyoroti ramainya penolakan terhadap rekomendasi Bupati terkait PSU, Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (JPKP OKI), Ali Musa mengingatkan, agar Pemkab OKI tetap taat aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Kami ingatkan kembali, pemda harus tegas bersikap dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serentak Tahun 2021. Pemda tidak boleh tunduk dengan kepentingan segilintir orang yang menginginkan pemilihan suara ulang. Aturan penyelesaian sengketa pilkades sendiri secara aturan masuk ranah hukum, yakni melalui PTUN,” terangnya di Kayuagung, Minggu (5/12/2021).

Dalam kajian JPKP OKI atas beberapa persoalan pada tahapan pelaksanaan pilkades serentak 2021, Ali menuturkan, dibalik produk “haram” berupa gugatan pemilihan suara ulang ini sendiri, menurut dia, diusung oleh segelintir orang dalam gerakan aksi unjuk rasa. Pendekatan macam ini, ditenggarai membawa kepentingan orang tertentu, ketimbang berada diatas keadilan untuk semua.

Lebih dalam, Ali Musa juga menyoroti ancaman unjuk rasa yang dikemukakan salah satu pihak calon kades yang berseteru. Sebab hal itu sendiri merupakan intimidasi psikologis.

“Mirisnya, dihadapan gerakan ini, pemda OKI justru tidak berdaya. Bahkan, tanpa kerepotan sama sekali, kantor Dinas PMD berhasil mereka segel. Meski terlalu jauh bila disebut terjadi indikasi pembiaran, yang pasti objek vital milik negara itu berhasil ditutup,” tuturnya.

Dilanjutkan dirinya, kendati dalam gelar mediasi terungkap sejumlah aturan hukum maupun sejumlah fakta yang disampaikan langsung oleh pelaksanaan pemilihan kepala desa, cenderung telah berjalan sesuai aturan. Namun akhirnya, ia malah menyayangkan pemilihan suara ulang justru ditetapkan pemda sebagai solusi atas silang sengketa pilkades.

Dalam surat tersebut, Bupati meminta camat untuk berkoordinasi dengan panitia Pilkades, BPD. Camat juga diarahkan untuk melibatkan unsur Tripika dalam persiapan pemilihan suara ulang di desa masing-masing.

“Publik kembali menyaksikan ketidakberdayaan pemkab OKI setelah terbitnya surat Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar kepada sejumlah camat dimana dalam wilayahnya terdapat desa yang diklaim terjadi pelanggaran pelaksanaan pilkades,” katanya.

Gestur wajah penggiat kontrol sosial ini seketika berubah disaat dirinya mengaku merasa khawatir terhadap indikasi terjadi pembiaran pengerahan massa, dapat dijadikan alat untuk pemaksaan kehendak dengan menekan pemda.

Diteruskan dia, kendati ia menyebut kemerdekaan menyatakan pendapat melalui unjuk rasa diatur undang-undang, namun dia menyayangkan bila disertai ancaman sebelumnya.

“Jangan hanya oleh ada ancaman unjuk rasa, pemda lantas memilih melanggar aturan yang telah dibuatnya sendiri. Jelas kelihatan buruk bagi demokrasi bila ini tetap dipaksakan. Publik menjadikan ini catatan hitam mosi tidak percaya atas kedaulatan pemda untuk berada diatas semua golongan,” imbuhnya.

Sisi lain, pola pemaksaan kehendak ala Barbar, tidak akan terjadi bila kepastian hukum dalam suatu aturan memuat kejelasan dari objek sengketa, legal standing, serta pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk aturan kewenangan lembaga dalam sengketa pilkades

Kepastian hukum merupakan standar pelaksanaan pilkades. Mulai dari tahap awal hingga akhir secara komprehensif,

“Dengan aturan secara rigid, semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta juga mengeliminasi adanya hukum rimba. Siapa yang kuat atau dekat dengan lingkaran orang kuat dia akan menang,” ungkapnya. (Dhi/msi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sumatera Selatan (Sumsel), laksanakan vaksinasi massal di Desa Mekar Jaya dan Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jum’at (3/12/2021).

Giat ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mengejar target vaksinasi agar tercapai 70 persen diakhir tahun 2021, untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Hari ini BIN bantu vaksinasi massal di Tugu Mulyo. Kemarin di Desa Mekar Jaya dengan sasaran masyarakat umum. Kami kerjasama dengan Puskesmas,” terang  Koordinator Wilayah Binda Sumsel, Letkol Ervan Rusnandar.

Dikatakannya, dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini semua masyarakat umum menjadi sasaran, termasuk pelajar dengan usia 12-17 tahun, yaitu siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA).

Pelaksanaan vaksinasi massal ini digelar di Balai Desa Mekar Jaya dan Puskesmas Tugu Mulyo. Dengan tujuan sebagai salah satu upaya penanganan penyebaran COVID-19.

” Tadi kami melihat masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan vaksinasi. Sasaran vaksinasi sebanyak-banyaknya, dengan melibatkan vaksinator dari Puskesmas Tugu Mulyo,” jelas Ervan. (ANA)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama dengan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel Ditjen Cipta Karya, terus memperluas tersedianya cakupan layanan pengadaan air bersih di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tahun ini IPA (Instalasi Pengolahan Air) di Kecamatan Jejawi Ogan Komering Ilir, Sumsel telah selesai dibangun, dan siap dioperasionalkan Tahun 2022 mendatang.

“Dengan selesainya pembangunan IPA berkapasitas 20 Liter per Detik di Kecamatan Jejawi, lebih kurang 500 pelanggan baru di Kecamatan Jejawi akan terlayani,” ujar Banariyanto, Direktur PDAM Tirta Agung Kab. OKI, Jum’at (3/12/21).

Banar menjelaskan, IPA yang ada di wilayah ini sudah over kapasitas hingga perlu peningkatan. “IPA yang dibangun pada tahun 2012 lalu melayani sebanyak 1.197 pelanggan dan sudah over kapasitas. Dengan adanya IPA baru yang berkapasitas 20 liter perdetik ini, kami bisa melakukan perluasan wilayah layanan terutama di empat desa. Antara lain Talang Cempedak, Tanjung Aur, Lubuk Ketepeng, dan Lingkis,” ujar dia. Desa-Desa tersebut, memang sangat membutuhkan pelayanan Air Bersih.

Banariyanto juga menambahkan, PDAM Tirta Agung OKI akan meningkatkan kapasitas layanan di beberapa kecamatan lain. Seperti Pedamaran, Kec. Kota kayaugung dan Tanjung Lubuk.

“Ke depan dengan dukungan balai prasarana permukiman juga akan dilakukan Pembangunan IPA di kecamatan lain. Kecamatan-kecamatan itu membutuhkan pelayanan air bersih,” terang dia. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menghadiri Launching Gerakan Sumsel Mandiri Pangan secara virtual. Terpusat di Desa Lubuk Seburuk, Kecamatan Lempuing.

Gerakan yang diinisiasi Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru itu, bertujuan mengajak masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih produktif sehingga dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi. Dengan begitu, ketahanan pangan di Sumsel dapat terwujud secara berkelanjutan.

“Sumsel Mandiri Pangan ini adalah gerakan yang sangat sederhana, dimulai dari skala rumah tangga masing-masing, namun dampak bisa sangat luar biasa. Bahkan jika dilaksanakan secara konsisten, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini mampu menekan rasio kemiskinan serta perekonomian masyarakat SUMSEL terus bertumbuh”, terang Gubernur Sumatera Selatan, H.Herman Deru yang tersambung secara virtual. Kamis, (02/12/2021).

Herman Deru menambahkan saat ini dengan adanya kecanggihan teknologi dan kemajuan harusnya kita mampu mengambil langkah konkrit untuk kesejaterahan.

Bupati OKI melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Ir. Sahrul, M.Si siap mendukung gerakan SUMSEL Mandiri Pangan yang telah diresmikan ini.

“Gerakan Mandiri Pangan ini upaya bersama berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, memanfaatkan dan mengelola aset setempat secara optimal”, kata Sahrul.

Gerakan SUMSEL mandiri pangan kata Sahrul menjadi upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang.

“Gerakan Sumsel Mandiri dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga/kelompok melalui usaha budidaya tanaman, perikanan dan peternakan yang terintegrasi secara berkelanjutan dan berorientasi pasar dengan memanfaatkan lahan perkarangan”, pungkasnya. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Sebanyak 18 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayu Agung menjalani tes screening HIV/AIDS atau sering disebut Voluntary Counseling and Testing (CVT). Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di ruang Poliklinik Lapas kelas IIB Kayu Agung, Rabu (1/12/2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Tim Medis Lapas Kelas IIB Kayu Agung bekerjasama dengan Dr Isa Dwiyono, serta Tenaga Medis dari Puskesmas Kutaraya.

Kasubsi Perawatan Ahmad Frengki Daeng mengatakan bahwa program screening ini dilakukan untuk mendeteksi WBP yang terdampak HIV, sehingga bisa diambil langkah-langkah berdasarkan SOP yang ada.

“HIV/AIDS masih menjadi persoalan kesehatan global yang signifikan. Sehingga perlu adanya screening untuk memantau penyebaran penyakit ini. Oleh karena itu, adanya program VCT akan mendeteksi dini penyebaran HIV/AIDS,” ujar Ahmad Frengki Daeng di Kayu Agung, Rabu (1/12/2021).

Menurut dia, deteksi dini ini dilakukan berfokus pada warga binaan yang baru masuk ke dalam Lapas. Mengingat bahwa setiap orang bisa beresiko tertular penyakit ini apabila melakukan hubungan sex yang tidak aman, ataupun akibat penggunaan jarum narkoba yang tidak steril.

“Hasil dari screening ini menyatakan bahwa 18 warga binaan di Lapas Kelas IIb Kayu Agung negative, yang berarti bahwa tidak ada yang terjangkit HIV/AIDS,” pungkasnya. (dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Brand pariwisata, It’s OKI, jadi simbol semangat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Ogan Komering Ilir (OKI), untuk bangkit dan pulih di tengah pandemi.

Jenama ini meraih Trofi Brand Pariwisata terpopuler API Award 2021. Tropi diserahkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham RI, Nopli, S.Sos., SH., M.Si, kepada Wakil Bupati OKI, H.M Dja’far Shodiq, pada malam Anugerah Pesona Indonesia (API) 2021, dipusatkan di Stable Berkuda Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, (30/11/21).

Wabup Shodiq yang menerima tropi mengaku, penghargaan yang diberikan akan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk sinergi mendorong pengembangan pariwisata, sekaligus peningkatan perekonomian di Kabupaten OKI.

“Jadi motivasi kita untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan membangkitkan lagi pariwisata untuk pemulihan ekonomi,” ungkap Wabup Shodiq.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hj. Arianti, S.STP., MM mengaku, capaian ini sebagai tapakan untuk memperkenalkan potensi pariwisata budaya di OKI yang memiliki ciri auntentik.

“Terima kasih kepada masyarakat OKI dan seluruh pihak yang terlibat, memberikan dukungan hingga Brand Pariwisata, It’s OKI mampu meraih API awards 2021.”

Branding It’s OKI, Good to See, menurut dia, sebagai simbol semangat dan upaya jajarannya untuk mempromosikan keotentikan budaya Ogan Komering Ilir. Agar mampu menarik wisatawan dan memicu geliat perekonomian di Bumi Bende Seguguk.

“Secara bertahap kita berupaya melakukan pembenahan agar pariwisata OKI bangkit kembali. Branding ini kita jadikan simbol semangat pelaku pariwisata di Ogan Komering Ilir untuk bangkit kembali memulihkan ekonomi,” ujar dia.

Di kesempatan yang sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Uno mengatakan, Anugerah Pesona Indonesia (API) 2021 merupakan kegiatan tahunan sebagai upaya membangkitkan pariwisata di Tanah Air.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang dalam meningkatkan potensi dan daya tarik wisata yang ada di Indonesia,” kata Sandiaga Uno dalam keterangannya secara virtual.

Menteri Sandiaga berpesan, agar kegiatan pariwisata harus mengedepankan inovasi adaptasi dan kolaborasi.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19, perlu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi berbagai pihak untuk membangkitkan kembali pariwisata.
Mulai dari tata kelola destinasi yang baik, penerapan protokol kesehatan, menjadi kunci keberhasilan pulihnya pariwisata di masa adaptasi kebiasaan baru,” terang dia. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional VII Palembang, menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. SKB ini diikuti oleh 614 orang peserta, terdiri dari 551 orang melaksanakan tes terpusat di Golden Sriwijaya Palembang, pada 29 sampai dengan 30 November 2021. Sementara sisanya akan mengikuti jadwal SKB di kantor regional BKN se-Indonesia.

Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten OKI, tahun ini merasa puas layanan yang diberikan panitia seleksi daerah (Panselda).

“Sangat transparan. Hasil bisa dipantau langsung dari kanal Youtube BKN dan Diskominfo OKI,” ungkap Yurika pelamar formasi perawat di Puskesmas Cahya Maju OKI, Selasa, (30/11/21).

Gadis asal OKU Timur ini mengungkap, dengan hasil yang ditayangkan langsung tersebut tidak ada rasa was-was dari peserta.

“Dengan melihat skor nilai itu, kita puas apa pun hasilnya, artinya itulah kemampuan diri kita”, terang dia.

Yurika merasa optimis dengan hasi tesnya pada seleksi CPNS tahun ini. “Saya bersaing dengan satu orang peserta, pada SKD lalu saya rangking pertama dan di SKB ini masih yang terbaik. Alhamdulilah optimis lulus,” ujarnya dengan berbinar bahagia.

Hal serupa diungkap Ibu Kartini yang tengah mendampingi putrinya yang sedang melaksanakan tes. Ditemui di ruang tunggu Golden Sriwijaya, Senin, (29/11/2021) siang, wanita setengah baya ini tampak fokus menatap layar telepon gengamnya. “Sedang menemani anak ikut tes, ini lihat hasil skornya melalui Youtube,” ujarnya.

Wanita asal Payaraman Ogan Ilir ini mengaku, senang setiap orang menurut dia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi abdi negara.

“Adil dan transparan semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi PNS. Tinggal usaha dan doa,” ungkap dia.

Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ilir melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S. Pd, MM mengatakan, titik krusial dan kritis dalam pengelolaan SDM terletak pada proses dan sistem rekruitmen. Alasannya, dengan sistem rekruitmen yang baik akan menghasilkan SDM yang bekualitas demikian pula sebaliknya.

“Kita bersyukur dan bangga karena pelaksanaan rekruitmen CPNS secara nasional dan di lingkup Pemkab OKI sudah melaksanakan metode seleksi Computer Asisted Test atau CAT beberapa tahun terakhir. Melalui sistem ini, nilai ujian dapat dimonitor secara langsung oleh publik, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar murni, sesuai kemampuan masing-masing peserta,” jelasnya saat memantau pelaksanaan SKB CPNS OKI pada Selasa, (30/11/2021).

Pada kesempatan itu, Sekda Husin memantau sejumlah titik alur lokasi pelaksanaan ujian, mulai dari tempat pendaftaran peserta (registrasi), ruang penitipan barang, body checking, hingga ruang tunggu steril.

Pelaksanaan tes ini juga terbagi dalam 1 sesi di hari pertama dan 3 sesi para hari ke dua. Hal ini sesuai dengan ketentuan pengumuman surat BKN Nomor 14334/B-KS.04.01/SD/E/2021 tentang Penyampaian Jadwal SKB CPNS Tahun 2021.

Selain wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi, para peserta juga diharuskan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) OKI, Maulidini mengemukakan, seleksi CPNS yang telah dilaksanakan sudah semuanya berlangsung transparan, adil, dan akuntabel sebagai implementasi dari manajemen PNS.

“Siapa pun yang nantinya lulus menjadi pegawai adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang kompeten, dan diharapkan dapat menghasilkan calon aparatur sipil negara ASN yang berkompeten yang berkontribusi positif bagi pembangunan di lingkungan Pemkab OKI,” kata dia. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA tahun ini dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga. Dan secara virtual kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia termasuk Bupati OKI. Senin, (29/11/2021).
.
“Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan DPR RI mampu menghasilkan APBN yang responsif dan dinamik. Serta dapat meminimalkan dampak resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan ekonomi dengan optimal”, ungkap Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam laporan di Istana negara terhubung melalui saluran virtual.

Sri Mulyani menyampaikan pemulihan ekonomi global maupun nasional, masih tidak merata dan dibayangi dengan ketidakpastian.

“Di tahun 2022 akan dilakukan pemulihan ekonomi yang lebih kuat didukung dengan peningkatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Serta otoritas moneter, dengan pengendalian covid-19 melalui vaksinasi dan reformasi struktural terutama bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan”, imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, antisipatif dan juga fleksibel.

“Pada tahun 2022, pemerintah akan lebih giat lagi untuk selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik”, kata Jokowi, Presiden RI,

Jokowi menambahkan, jika APBN tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 maka kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

Presiden Jokowi berpesan pada tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia.

“Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” tandasnya. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Kegiatan TNI Manunggal Desa (TMMD) merupakan momentum sinergi TNI dengan Pemkab OKI dalam membangun desa.

TMMD yang akan digelar di Desa Cahaya Bumi Kecamatan Lempuing bakal digelar pada Oktober mendatang untuk akselerasi kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa, Senin, (29/11/2021)

“TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, dan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Pemerintah Daerah. Serta organisasi perangkat daerah di OKI guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan,” terang Dandim 0402/OKI, Letkol Czi Zamroni, S.Sos.

Dandim Zamroni menambahkan, TMMD tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja tetapi juga pembangunan non fisik. Seperti penyuluhan berbangsa dan bernegara, bahaya penyalahgunaan narkoba, sadar hukum, penyuluhan tentang pola hidup sehat dan sebagainya.

“Tujuan utama kita tidak hanya membangun infrastruktur desa tetapi membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Degan begitu, potensi yang ada di desa dapat terkelola dengan baik serta berkelanjutan”, tambahnya.

Dandim Zamroni mengatakan pelaksanaan TMMD ke-115 tahun 2022 di Kabupaten OKI akan dimulai pada minggu kedua bulan Oktober dan berlangsung selama 30 hari.

Sementara itu, Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H.Husin, S.Pd, MM., M.Pd mengatakan TNI kita sudah pahami TNI sangat dekat dan melebur bersama-sama dengan masyarakat. Kami apresiasi kegiatan TMMD yang menjadi buah kerjasama lintas sektor dalam membangun daerah.

“Sinergi program ini dilakukan sehingga mampu mencapai hasil yang lebih optimal dan nilai kebermanfaatan yang lebih luas”, kata Sekda Husin.

Sekda Husin mengatakan, Pemerintah Daerah mendukung penuh pelaksanaan TMMD ke-115 mendatang, karena akan memberi dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten OKI yang secara tidak langsung menunjang sektor lainnya juga.

“Harapannya TMMD dapat meningkatkan mobilitas dan sarana transportasi;  meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat di desa ; melancarkan proses pelayanan masyarakat pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menjadi salah satu konsentrasi Pemerintah Kabupaten OKI. Karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Baik dalam aspek ekonomi maupun kesehatan. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya kasus stunting. Remaja menjadi ujung tombak pengendalian penduduk. Untuk itulah, Pemkab OKI mengukuhkan Ketua Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja di Desa Lokus Stunting di OKI.

“Para remaja ini nantinya akan menjadi konselor sebaya yang akan menyampaikan informasi kepada teman sebaya (Remaja) sebagai calon orang tua yang nanti akan membentuk keluarga. Sehingga sangat penting sekali membekali para remaja tentang berbagai persoalan kependudukan terutama menyangkut masalah pendewasaan perkawinan,” ujar Wakil Bupati OKI H. M. Dja’far Shodiq usai mengukuhkan Ketua PIK Remaja di 30 Desa Lokus Stunting se-Kabupaten OKI, Kamis (25/11/21).

PIK Remaja sendiri adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja). Yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Kepada para Ketua PIK Remaja Wabup berpesan, agar menyampaikan lagi pesan peringatan jangan menikah di usia muda, serta bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Sehingga bayi yang dilahirkan nantinya adalah bayi yang sehat dan bebas stunting.

Program inovasi optimalisasi percepatan penuruan stunting melalui Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja di Desa Lokus Stunting ini, diharapkan efektif dalam menurunkan kasus stunting di OKI.

Masih kata Wabup Shodiq, permasalahan percepatan penurunan kasus stunting ini sendiri tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak semata.
Melainkan perlu didukung peran serta berbagai pihak, seluruh OPD terkait program harus lebih sering duduk bersama agar konvergensi bisa terwujud.

“Kami tak henti-hentinya mengajak seluruh mitra kerja BKKBN terutama dari para pemangku kepentingan dan stake holder. Seperti OPD, ormas, camat, lurah/kades, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, dan para korlap KB serta komponen lainnya agar tetap memberikan dukungan dan komitmennya membantu menyukseskan program Bangga Kencana sekaligus dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten OKI Zero Stunting 2024” Pungkas Shodiq. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama United Nations for Environment Program (UNEP), melalui Kemitraan Partnership menjajaki kerjasama jejaring komunikasi siaga dini dan kesadaran dini pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan.

“Pemanfaatan platform digital dan konten kreatif, bisa menjadi sarana edukasi efektif untuk memberikan pemahaman masyarakat di Ogan Komering Ilir. Mengenai pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini serta informasi prediksi prakiraan cuaca bisa tersampaikan ke masyarakat”, ungkap Gerhard, Tim Ahli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kishugu, Afrika Selatan dari Kemitraan Partnership di Kayuagung, Kamis, (25/11/2021).

Menurut Genhard, masyarakat harus diberikan informasi dengan masif dan berkala. Dengan begitu, masyarakat dengan sendirinya akan menyadari akan resiko Kebakaran Hutan dan Lahan, tentu Mencegah lebih baik dari pada mengatasi.

“Kebakaran hutan dan lahan sering kali terjadi karena ulah manusia. Hal ini yang perlu terus kita edukasi melalui berbagai kanal informasi. Semakin banyak informasi terdiseminasi, upaya pencegahan akan semakin efektif,” imbuh Gerry.

Gerhard menilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir mitra potensial untuk menjangkau lebih banyak orang untuk menumbuhkan kesadaran dini pencegahan Karhutlah sejak dini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Adiyanto mengatakan membangun kepercayaan publik adalah kunci dalam Diseminasi Informasi secara komprehensif. Namun hal ini tidak mudah, tetapi kita memiliki formula yang tepat guna untuk ini.

“Masyrakat harus diberikan informasi yang akurat, tampilan informasi yang menarik dan substansial serta disampaikan secara rutin, ini kunci utama sehingga informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik”, ungkap Adi.

Ia menyambut baik kerjasama yang ditawarkan pihak Kemitraan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di OKI akan pentingnya kesadaran dini pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan.

“Kami akan support inisiasi baik ini, kolaborasi untuk mewujudkan wilayah OKI yang terkendali dari Kebakaran Hutan dan Lahan”, tandasnya. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menggencarkan inovasi pelayanan publik. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance”. Pemkab menargetkan tersedianya Mall Pelayanan Publik di Ogan Komering.

“Pemkab OKI terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan inovasi-inovasi cepat dalam rangka menjawab berbagai tantangan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Husin, S. Pd, MM, M. Pd Kamis, (25/11/2021).

Dia menjelaskan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi masyarakat OKI.

“Bupati OKI menugaskan kepada kami agar segera merumuskan penyediaan MPP. Sehingga kami bersama organisasi perangkat daerah terkait terus melakukan langkah percepatan,” katanya.

Husin menjelaskan, kehadiran MPP akan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna layanan, tentang kepastian dan kejelasan waktu, biaya maupun persyaratan yang diperlukan.

“Target kami bukanlah terbangunnya MPP, tetapi bagaimana layanan jauh lebih baik dari sekarang, baik dari sisi waktu, dari sisi biaya serta dari sisi kepastian karena hal ini sebetulnya menjadi keinginan pengguna layanan, mereka butuh kepastian,” terang dia.

Terkait hal itu, dia juga mengajak kepada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN serta BUMD untuk bersama menyediakan pelayanan yang maksimal.

“Agar masyarakat lebih mudah mengurus pelayanan dan nantinya diharapkan akan dapat juga berimbas pada kesejahteraan” ujar dia.

Sementara Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat berkunjung ke Ogan Komering Ilir awal November lalu menjelaskan, pemberi layanan dari pemerintah, BUMN/D, dan swasta harus bisa menerapkan sistem yang terintegrasi.
.
“Bukan hanya menyatukan layanan secara fisik, namun yang terutama secara sistem, dimana keterpaduan ini mendorong adanya pemanfaatan data bersama yang memungkinkan terjadinya penyederhanaan dalam pengelolaan data dan informasi dalam proses pelayanan,” jelas Diah yang hadir selaku narasumber workshop akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di Kayuagung, (13/11) lalu. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), turut serta dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong untuk dikembangkannya ekonomi hijau dan memperkuat digitalisasi ekonomi. Khususnya Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), Rabu, (24/11/2021).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2021 menyampaikan, sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022.

“Penguatan sinergi dan inovasi diperlukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19, pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan permintaan dan kebijakan reformasi struktural”, jelas Gubernur BI yang disampaikan secara virtual

Perry menambahkan, Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5% yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang berkisar di angka 3,2-4,0 %

“Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diprediksi karena didorong oleh selanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor tetap kuat serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi”, imbuhnya

Dalam kesempatan yang sama Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengatakan sudah lebih dari 1,5 tahun kita melewati pandemi yang banyak hal terduga diluar prediksi dapat terjadi. Hal ini dapat menjalar ke semua bidang

“Kita patut berterima kasih kepada jajaran Bank Indonesia, pemerintah utamanya Kementerian Keuangan, OJK untuk komunikasi yang sangat baik saling mengisi, jika masalah kecil langsung bertemu, karena masalah makin kompleks dengan ketidakpastian yang juga tinggi “, ungkap Presiden RI Joko Widodo

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua berada di angka 7,07% kuartal ketiga di angka 3,51%, ini karena di bulan Juli diterapkan PKKM satu bulan penuh karena adanya varian delta yang tidak disangka. Tetapi pada saat ini, aktivitas ekonomi kita semakin membaik, indeks keyakinan konsumen sudah kembali pada posisi normal seperti sebelum pandemi
.
“Indonesia kini telah ada 2229 startup, ini merupakan kekuatan ekonomi Indonesia untuk terus bertumbuh, potensi ekonomi digital Indonesia sampai 2025 124 Miliar USD”, jelas Presiden Jokowi
.
Jokowi juga mengintruksikan agar melibatkan sektor Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) dalam upaya Transformasi economy digital
.
“2022 kita optimis, namun tetap dalam kehati-hatian, sektor yang dibuka juga bertahap dan tidak tergesa-gesa, melihat peluang namun tetap displin Protokol Kesehatan” tandasnya. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H. Djafar Shodiq mengunjungi secara langsung para atlit asal Kabupaten OKI yang sedang berlaga pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan XIII OKU RAYA. Berlokasi di Kab. Ogan Komering Ulu Selatan. Selasa (23/11/2021).

Kedatangan Wabup Shodiq menjadi suatu kebanggaan sekaligus memantik semangat juang dan optimisme atlit Kab. OKI.

“Semua yang kalian persiapan, pengorbanan yang telah diupayakan akan ditentukan dalam beberapa menit eksekusi pertandingan, berikan yang terbaik, bertanding dengan penuh keyakinan. Jika hasilnya juara itu akan jadi hadiah untuk masyarakat OKI. Kalaupun belum berhasil ini akan jadi pengalaman terbaik dalam perjalanan karir kalian sebagai atlit”, ungkap Shodiq memberi motivasi para atlit yang akan berkompetisi.

Bagi Shodiq, kompetisi olahraga ini adalah wahana terbaik untuk melatih sportivitas dan  kesiapan mental menjadi atlit yang profesional.

“Setiap yang berlaga sudah pasti akan bangga jika berhasil mencapai podium tertinggi, namun pemenang sejati adalah mampu menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, serta terus meningkatkan kompetensi diri hingga mampu mencetak sejarah terbaik”, imbuh Wabup Shodiq.

Hingga saat ini, kontingen Kabupaten Ogan Komering berhasil menembus TOP 5 Pekan Olahraga tingkat Provinsi Sumatera Selatan, XIII OKU RAYA 2021.

“Selamat bertanding, jaga sportivitas, dan tunjukan bahwa kalian lah bibit atlit profesional yang akan melanjutkan estafet kejayaan, OKI Bangkit,” tandasnya.(dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Potensi konflik pertanahan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terdapat beberapa masyarakat yang mengklaim bahwa di desanya terdapat tanah hak ulayat. Klaim ini berpotensi menimbulkan konflik apabila bersinggungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan dan galian tambang yang ada di OKI.

“Guna mencegah konflik, Pemkab OKI melakukan identifikasi, sekaligus verifikasi atas klaim tanah ulayat, masyarakat hukum adat, dan hak ulayat,” ujar Sekda OKI H. Husin, S.Pd, MM, M.Pd saat acara Launching Aplikasi Dokter Dispertan dan FGD Penentuan masyarakat hukum adat di OKI, Selasa (23/11/2021).

Tanah Hak Ulayat sendiri adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang menurut kenyataannya masih ada. Tanah Ulayat ditentukan dengan tiga syarat yaitu adanya tanahnya, adanya masyarakat hukum adat, dan ada hukum adatnya.

Di era digital seperti sekarang, Pemkab OKI melalui Dispertan menyadari akan pentingnya penerapkan sistem e-Government dalam memberikan kepastian penanganan pengaduan sengketa. Dan konflik pertanahan yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok OKI

“Aplikasi Dokter Dispertan, Dokumen Terpadu Elektronik Dinas Pertanahan, menjadi inovasi baru guna mempermudah masyarakat dalam hal pengaduan sengketa dan konflik pertanahan,” sambung Husin.

Kehadiran aplikasi ini diharapkan menjadi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi. Serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dari sisi masyarakat, transparansi akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat, karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik, adalah untuk proses pelayanan yang baku dan standar yang jelas. Juga akan timbul kejelasan atas langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pelayanan. (Dhi)

SUARAPUBLIK.ID, OKI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) OKI mengoptimalkan layanan digital untuk memperluas layanan perpajakan, dengan melaunching aplikasi berbasis web yaitu e-SPPT dan e-SPTPD.

“Ini untuk mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pembayaran sekaligus pelaporan terhadap pajak yang dikenakan,” Ungkap Kepala BPPD OKI, Suhaimi, AP, M. Si pada rakor pendapatan daerah di Kantor Bupati OKI, Senin, (22/11/2021).

Pada kesempatan itu BPPD OKI juga melaunching branding dan maskot baru. “Brand identity BPPD OKI dan maskotnya BPPD OKI, yairu Si Abang atau sepat abang,” ungkap Suhaimi.

Branding logo, tagline dan maskot BPPD OKI ini, kata dia, adalah upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai kerja organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik. “Serta simbol kerja kolaboratif pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bersama OKI lebih maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan takwa,” jelas dia.

Sementara Bupati Ogan Komering Ilir melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S.Pd., MM., M.Pd mengapreasi terobosan atau inovasi dari BPPD mulai dari perencanaan target proyeksi pendapatan yang akurat, pengelolaan proses bisnis pajak daerah melalui sistem terintegrasi dengan stakeholder terkait termasuk di dalamnya masyarakat selaku wajib pajak, hingga evaluasi setiap triwulan pelaksanaan.

“Setiap tahun jumlah penduduk meningkat hal itu berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat yang juga meningkat maka diperlukan pengelolaan yang tepat guna sehingga dapat memberikan manfaat dengan sangat optimal,” ujar Sekda Husin.

Sekda Husin berharap agar lebih giat menciptakan sumber pendapatan daerah. Ia juga mengpresiasi kepada kades, camat dan pelaku usaha yang berkontribusi besar akan realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Fokusnya adalah agar hasil pendapatan asli daerah dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan berkualitas, infrastruktur yang merata, ekonomi yang menggeliat, hingga upaya mencerdaskan menerus bangsa. Semua ini adalah wujud nyata dari misi kita OKI Mandira”, tandas Husin. (Dhi)