SUARAPUBLIK.ID, MUBA – Calon Bupati Muba nomor urut 1 Lucianty sudah menyiapkan skema upaya penurunan angka kemiskinan di Muba. Bahkan, skema Lucianty tersebut diakui realistis untuk menurunkan kemiskinan di Muba hingga satu digit.
Diketahui, saat ini angka kemiskinan di Bumi Serasan Sekate menyentuh angka 12,88 persen, sementara dengan program-program prioritas dan unggulan yang disiapkan Lucianty-Syaparuddin diyakini dapat membuat angka kemiskinan di Muba menjadi 7 persen.
“Ini bukan hal mustahil, dengan program prioritas bantuan seragam sekolah gratis, peningkatan UMKM serta bantuan untuk petani mandiri kami yakin bisa turun kemiskinan di Muba dengan target 7 persen,” ungkap Lucianty kepada awak media, Kamis (24/10/2024).
Ia merinci, saat ini ada sekitar 84 ribu masyarakat miskin di Muba dan selama 2 tahun belakangan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Muba sudah sangat maksimal.
“Ini harus berkelanjutan jangan sampai menurun peforma yang sudah sangat baik itu,” ulasnya.
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Sriwijaya, Muhammad Haekal Al-Haffafah, menilai bahwa strategi Lucianty ini sangat relevan dengan kondisi Muba saat ini. Menurutnya, Muba masih berada di peringkat ketiga daerah termiskin di Sumsel, sehingga pendekatan Lucianty untuk memperkuat UMKM bisa menjadi salah satu solusi.
“Lucianty memiliki keunggulan manajerial yang jelas terlihat dari pengalamannya sebagai pebisnis sukses di Sumsel. Dia memahami cara memobilisasi sumber daya, memaksimalkan potensi lokal, dan itu yang membuatnya lebih unggul dibandingkan kandidat lain seperti Toha Tohet. Dengan pendekatan berbasis ekonomi lokal, ia mampu menawarkan solusi yang nyata untuk membangkitkan ekonomi Muba,” jelas Haekal.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Muba berada di peringkat ketiga kabupaten termiskin di Sumsel , dengan 14,88 persen atau sekitar 80 ribu lebih warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, masyarakat Muba harus lebih kritis dan cerdas dalam menentukan pilihan.
“Mereka perlu menuntut transparansi dari para calon, kemampuan dan rekam jejak yang baik untuk menyejahterakan masyarakat dalam pilkada mendatang,” jelas Haekal.
