SUARAPUBLIK.ID, PALEMBANG -Permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumsel, Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (BPD SB) terus menjadi sorotan. Apalagi beberapa waktu lalu, Pihak BSB mangkir dalam panggilan Bareskrim Polri.
Alhasil, puluhan massa menggeruduk kantor Gubernur Sumsel meminta agar Direktur Utama (Dirut) BPD SB segera di copot dan digantikan. Koordinator Aksi, Maulana menjelaskan banyak permasalahan yang dialami BPD tersebut namun tak ada respon dari BPD ataupun pemerintah terkait.
“Salah satunya soal pemakaian dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang terindikasi dipakai untuk kepentingan politik. Lalu yang terbaru, mangkir dalam panggilan Bareskrim Polri,” kata Maulana, Rabu (31/1/2024).
Massa Aksi mendesak Gubernur segera mencopot dan mengganti Dirut BPD SB karena tak becus menjalankan tugas dan menjaga Integritas nama lembaga dengan baik.
“Kami meminta Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh jajaran pimpinan BPD. Dugaan penggunaan jabatan untuk kepentingan kelompok saja, menimbulkan keprihatinan dan perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai dengan hukum,” ungkapnya.
Massa Aksi, ditemui oleh Kepala Biro Perekonomian Sumsel Hengky Putrawan, menjadi tupoksinya dalam membina BUMD Sumsel, Hengky berkata jika semua kasus yang dilaporkan telah di periksa oleh BPK. Namun ia tetap menerima laporan dari massa aksi dan mengkaji semua laporan tersebut.
“Termasuk persoalan Mangkir Panggilan, kita baru tahu itu, nanti akan kita tanyakan alasannya. Apakah ada acara atau kepentingan lain sehingga tidak hadir,” pungkasnya.
