PALEMBANG, SUARAPUBLIK.ID — Di panggung peresmian revitalisasi sekolah se-Kota Palembang, Rabu (25/2/2026), Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof.Atip Latipulhidayat tampil tanpa basa-basi. Dari podium SMA Negeri 21 Palembang, ia menguliti praktik manipulasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selama ini disiasati demi mengejar akreditasi.
Ruang kelas rusak yang “dipoles” dalam laporan, tegasnya, bukan sekadar memanipulasi angka di layar komputer. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak siswa untuk mendapatkan bantuan dan fasilitas yang layak. “Kejujuran adalah fondasi pendidikan,” ujarnya.
Sambung Prof. Atip,membentangkan realitas yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Hampir tiga dekade, ribuan sekolah di Indonesia bertahan dalam kondisi memprihatinkan dinding retak, atap bocor, sanitasi tak layak. Masalahnya bukan semata soal usia bangunan, tetapi lemahnya prioritas dan pengawasan.
Karena itu, alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD, menurutnya, bukan sekadar amanat konstitusi yang dipajang dalam dokumen resmi. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan benar-benar menyentuh kebutuhan riil sekolah. “Uang itu milik rakyat,” katanya menegaskan.
Ia menjelaskan, pemerintah kini mendorong skema swakelola dalam renovasi sekolah. Data nasional mencatat efisiensi anggaran mencapai Rp16,9 triliun, memperluas cakupan revitalisasi dari 13.400 menjadi 16.150 sekolah. Angka tersebut menjadi koreksi atas pola lama yang boros dan lamban.
Namun garis batas ditarik tegas kepala sekolah dilarang masuk dalam kepanitiaan teknis demi menjaga objektivitas. Pengawasan harus diperketat, transparansi tak boleh ditawar. Revitalisasi, kata dia, bukan ladang kompromi.
“Di sisi lain, pelibatan sumber daya lokal dan perguruan tinggi tetap didorong agar pembangunan sekolah ikut menggerakkan ekonomi daerah. Isu integritas data menjadi sorotan paling keras,” ungkapnya.
Prof. Atip mengingatkan, bahaya manipulasi Dapodik. Sistem membaca data apa adanya. Jika kondisi rusak dilaporkan baik, bantuan tak akan turun. Yang dirugikan bukan pejabat, melainkan siswa.Lebih jauh, ia menyampaikan arahan Presiden terkait lonjakan target revitalisasi nasional dari 11.000 menjadi 71.000 sekolah. Skala besar ini, menurutnya, menuntut pengawalan serius dari pemerintah daerah.
“Ini amanah rakyat. Uang ini milik rakyat,” tegasnya. Ia menitipkan pesan kepada gubernur dan wali kota agar tak ada penyimpangan sedikit pun. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan fisik, tetapi kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan.
Jika program ini gagal dijalankan dengan bersih dan konsisten, yang runtuh bukan sekadar tembok sekolah melainkan kredibilitas bersama,” pungkasnya.
Penulis : Hasan Basri
Editor : Jaks
